Laporan Keuangan Pemerintah Aceh 2015, Kewajiban Kontijensi Ikut Pengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (bagian dua)

Catatan Gelap PD. Genap Mupakat

Catatan Gelap PD. Genap Mupakat
portalsatu.com
Rubrik

Genap Mupakat (PDGM) adalah perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 12 Tahun 1986 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 539/21/069 tanggal 31 Januari 1987.

***

Perusahaan ini berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Pondok Gajah, Bener Meriah. PDGM menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan dan perdagangan kopi.   Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 12 Tahun 1986, modal dasar yang ditetapkan adalah sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Para pemegang saham PDGM terdiri dari: Pemerintah Prov. DI Aceh: 50% atau Rp. 1.250.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah: 30% atau Rp. 750.000.000,00. Koperasi Petani Kopi Intan Pase: 20% atau Rp 500.000.000,00. Sementara,  setoran modal yang dilakukan pada tahun pendirian belum sesuai dengan Perda tersebut di atas dan selisihnya diperlakukan sebagai piutang saham.

Pada periode 2006, pemegang saham Pemerintah Aceh menambah modal Rp 3.450.000.000,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan melunasi piutang saham Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun, belum ada berita acara atau perubahan akta notaris yang menyatakan komposisi saham setelah adanya tambahan modal ini. Komposisi saham baru yang seharusnya menjadi: Pemerintah Aceh 79,00% (Rp 4.700.000.000,00). Kabupaten Aceh Tengah 12,60% (Rp 750.000.000,00). Koperasi Petani Intan Pase 8,40% (Rp 500.000.000,00). Dan total modal saham disetor 100%  (Rp 5.950.000.000,00). Tambahan modal Rp 3.950.000.000,00 merupakan tambahan modal kerja yang direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, tanggal 29 Juni 2006 untuk pembelian kopi. Namun dalam pelaksanaannya pihak manajemen PDGM meminjamkan kepada pihak ketiga untuk pembelian kopi petani dan mengharapkan fee-nya saja.  

Pada tahun 1997, PDGM melakukan kerjasama operasi dengan Holland Coffee BV melalui anak perusahannya di Indonesia PT. Indonesian Specialty Coffee. Latar belakang dilakukannya kerjasama operasi adalah PDGM mengalami kesulitan likuiditas dan tanggungan hutang. Pada tahun 1998, PDGM dan Holland Coffee BV meningkatkan kerjasama operasi menjadi Joint Venture dengan nama PT. Genap Mupakat Gayo Specialty Coffee (PT. GMGSC).  Modal ditempatkan dan disetor PT. GMGSC sebesar Rp 7.321.900.000,00 dengan komposisi 70% saham milik PT. Indonesian Specialty Coffee atau sebesar Rp 5.125.500.000,00 (6.030 lembar saham seri A) dan 30% saham milik  PDGM atau sebesar Rp 2.196.400.000,00 (2.584 lembar saham seri B).   Sejak tahun 2000 PDGM tidak melakukan kegiatan pembelian, pengolahan dan penjualan kopi.

PD Genap Mupakat hanya memberikan dana talangan pembelian kopi petani kepada PT. GMGSC dan pihak ketiga lainnya. Sejak tahun 2000 PT. GMGSC mengalami kerugian terus menerus.   Lalu, Gubernur Aceh telah membentuk Tim Revitalisasi dengan SK Nomor 539/586/2012, tanggal 14 Agustus 2012 yang bertugas antara lain menginventarisir permasalahan dan memediasi/memfasilitasi penyelesaian permasalahan PDGM dengan PT. GMGSC dan pihak terkait lainnya, tim tersebut belum pernah bertemu dengan Direksi PT. GMGSC karena berdomisili di Belanda, sehingga pada pelaksanaannya tidak diperoleh data-data keuangan terakhir dari operasional kedua perusahaan tersebut.  

Kondisi selanjutnya setelah tahun 2000 sampai dengan sekarang perusahaan ISCBV tidak berminat lagi untuk melaksanakan/joint venture dengan PDGM (melalui PT. GMGSC) pihak ISCB V menawarkan bahwa jika PDGM bersedia membayar hutang yang ada selama operasional perusahaan (PT. GMGSC) sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), maka PT. ISCBV bersedia menyerahkan seluruh sahamnya (sebesar 70%) kepada PDGM, komitmen tanggal 28 September 2012 melalui kuasa hukum PT. GMGSC Ilya Sumuno bertempat di Gedung UOB-24 FL Suite 240i Jalan M. H. Thamrin Kav. 8-9 Jakarta.

Opini Laporan Auditor Independen yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas Laporan Keuangan PD Genap Mupakat per 31 Desember 2008 Nomor LHA-649/PW.01/4/2009 tanggal 26 Nopember 2009 adalah “tidak menyatakan pendapat”.  

Selain itu BPKP juga telah menerbitkan Laporan Hasil Audit Investigatif atas dugaan Penyimpangan Pemberian Pinjaman Dana Talangan Pembelian Kopi kepada Pihak Ketiga pada PDGM Kabupaten Bener Meriah Tahun 2006-2009 Nomor LAP-128/PW.01/5/2010 tanggal 19 April 2010 dan memberikan informasi bahwa telah terjadi penyimpangan oleh Direksi PDGM tahun 2006 sd. 2009.    Saat ini PDGM sudah tidak beroperasi lagi, tidak memiliki manajemen.

Kevakuman ini membawa implikasi luar biasa terhadap kelangsungan usaha dan keamanan aset perusahaan. Berdasarkan surat Gubernur Aceh kepada Bupati Bener Meriah Nomor 510/68117 tanggal 24 November 2010, Gubernur Aceh telah mempercayakan aset PDGM kepada Bupati Bener Meriah untuk dijaga dari tindakan penjarahan sementara menunggu hasil keputusan RUPS terhadap pengelolaan PDGM yang akan datang.  

Selanjutnya pada tahun 2014 dalam Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PDGM per 31 Desember 2013, auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan tersebut. Dilaporkan saldo rugi sebesar Rp(5.644.534.505,00) merupakan akumulasi kerugian dari awal aktivitas perusahaan sampai dengan 31 Desember 2013. Berdasarkan hasil Laporan Audit tersebut, maka perlu dilakukan perhitungan kembali atas nilai penyertaan modal Pemerintah Aceh dengan menggunakan equity method. Penghapusbukuan Uang Muka Kerja Tahun Anggaran 2007 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Penghapusbukuan Uang Muka Kerja Tahun Anggaran 2007 Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh sebesar Rp 429.400.000,00, merupakan Sisa Kas Bon di BPM Aceh yang berasal dari kegiatan Identifikasi Potensi Masyarakat Miskin.

Berdasarkan beberapa rangkaian tindaklanjut diantaranya telah dilakukan audit investigasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, selanjutnya kasus tersebut telah diserahkan kepada pihak hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 370/Pid.B/2010/PN-BNA tanggal 15 Maret 2011.

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 74/PID/2011/PB.BNA tanggal 17 Juni 2011, terakhir Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1923K/PID.SUS/2011 tanggal 16 Nopember 2011, telah mengadili dan menetapkan penahanan terhadap PPTK terkait dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp 50.000.000,00 dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Sementara, sisa kas bon tersebut telah akan dihapusbukukan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Gubernur Aceh Nomor 950/289/2015 tentang Penghapusbukuan Uang Muka Kerja Tahun Anggaran 2007 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh.***

Komentar

Loading...