Pembayaran Insentif Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tidak Sesuai Ketentuan

Cara Mudah Tgk Agam-Suradji Yunus Meraup Uang Negara?

Cara Mudah Tgk Agam-Suradji Yunus Meraup Uang Negara?
Wali Kota dan Wakil Walikota Sabang (Foto: antaranews.com)
Rubrik

Berdalih anggaran belanja untuk insentif dan penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang sangat kecil. Lalu, Sekdako setempat mengalokasikan anggaran negara hingga ratusan juta. Ironis, ada sejumlah aturan yang ditabrak.

Sabang I Buka kembali Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Aceh terhadap realisasi anggaran Pemerintah Kota Sabang tahun 2020. Nah, dari sejumlah temuan, tersebutlah salah satunya yang miris yaitu, pembayaran insentif untuk Walikota dan Wakil Walikota Sabang, ternyata tidak sesuai ketentuan.

Dalam LHP tadi menyajikan. Anggaran dan realisasi belanja pegawai Rp267.239.680.018,61,- dan Rp214.119.401.617,00,- atau 80,12 persen dari anggaran. 

Anggaran belanja pegawai tersebut diantaranya; Belanja Pegawai pada  Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) Rp594.702.000,00,-  dengan realisasi Rp544.917.396,00,- atau 91,63 persen dari anggaran.

Data itu menunjukkan, Belanja Pegawai pada KDH/WKDH digunakan untuk membayar penghasilan berupa gaji dan tunjangan serta belanja penerimaan lainnya berupa; Biaya Penunjang Operasional (BPO) KDH/WKDH. Selain itu, Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga menerima penghasilan lainnya.

Misal, honorarium Forkopimda dan Tim Pendampingan Forkopimda. Untuk Walikota Rp24 juta dan Wakil Walikota, Rp18 juta sehingga total Rp42 juta.  Selain itu, keduanya juga mendapat kucuran rupiah dari  beban kerja pada TAPK, Rp51 juta dan Rp50.7 juta untuk Wakil Wali Kota sehingga total Rp101.7 juta.

Ada juga dari Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Walikota meraup Rp13.7 juta lebih dan wakil Rp27.5 juta lebih. 

Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap penghasilan ini diketahui, terdapat pemberian insentif bagi pejabat negara yang dianggarkan Rp540 juta dalam DPA Sekretariat Daerah pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah. Rinciannya ada belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap. 

Dasar hukum pemberian insentif tersebut berdasarkan Keputusan Wali Kota Sabang Nomor: 900/15/2020, tentang Pemberian Insentif Bagi Pejabat Negara Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2020. Dalihnya, untuk kelancaran pelaksanaan tugas pejabat negara dalam pelaksanaan Pemerintahan Kota Sabang. 

Namun, berdasarkan keputusan Wali Kota tersebut diketahui, besaran insentif Pejabat Negara diberikan untuk Wali Kota Rp25 juta per bulan dan Wakil Wali Kota, Rp20. Juta per bulan. Ironisnya, tidak terdapat klausul menimbang dan mengingat pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Akibatnya, penetapan Keputusan Wali Kota tersebut tidak  memperhatikan Peraturan Pemerintah, tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan tujuan pemberian insentif berindikasi duplikasi dengan pembayaran BPO KDH dan WKDH. 

Karena itu, penganggaran insentif bagi Pejabat Daerah pada belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap diduga tidak mempunyai dasar hukum yang memadai.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban pembayaran insentif  diketahui, semua itu dilakukan dengan mekanisme SP2D-GU Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah. 

Bendahara Pengeluaran melakukan transfer bank ke rekening atas nama pribadi  Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada setiap bulannya. 

Pembayaran insentif ditransfer setelah dilakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh Pasal 21) dan pemungutan zakat (sebesar 2,5% setalah pemotongan pajak). Pembayaran insentif bagi pejabat negara telah direalisasikan sebesar Rp540 juta.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemko Sabang menjelaskan, pemberian insentif bagi pejabat negara yang diperuntukkan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pemerintahan. 

Alasan lain, biaya  penunjang operasional yang telah ditetapkan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya, guna mendukung pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota selama ini, tidak memadai dan tidak memenuhi kebutuhan.

Tapi, hasil auditor BPK menilai, pembayaran insentif tersebut justeru tidak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Pasal 4 ayat 1 dan 5. Pasal 5, 8 dan Pasal 24 ayat 6.

Terhadap temua ini, Pemerintah Kota Sabang melalui Sekretaris Daerah mengakui, anggaran tambahan penghasilan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota berupa insentif bagi Pejabat Negara, karena alokasi anggaran belanja penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota sangat kecil. Selanjutnya, akan melakukan penyesuaian atas alokasi tersebut.

BPK merekomendasikan Wali Kota Sabang dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK tidak menganggarkan dan merealisasikan pembayaran insentif bagi pejabat negara yang diperuntukkan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000.***

Komentar

Loading...