Bupati-Walikota Dukung DPRA Revisi Qanun Pengelolaan Dana Otsus

Bupati-Walikota Dukung DPRA Revisi Qanun Pengelolaan Dana Otsus
Pertemuan Bupati-Walikota terkait rencana revisi Qanun Pengelolaan Dana Otsus.
Penulis
Editor
Rubrik

Banda Aceh | Pertemuan Bupati-Walikota se-Aceh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), berlangsung di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRA, Jalan Tengku Daud Beureueh, Banda Aceh, Rabu (09/05/2018).

Agendanya, rapat Bupati-Walikota dengan DPR Aceh, itu membahas sistem pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) dan Migas yang sejak 2016 sampai sekarang itu menjadi kewenangan penuh provinsi.

Sedangkan Kabupaten-Kota hanya berwenang mengusulkan proposalnya saja. Itulah sebabnya, dalam pertemuan antara kepala daerah dengan wakil rakyat Aceh tersebut, berencana dalam waktu dekat akan merivisi Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2016 tentang Otsus-Migas.

“Bupati dan Walikota se-Aceh mendukung langkah DPR Aceh melakukan revisi Qanun Nomor 10 tahun 2016 tentang Pengalokasian Dana Otonomi khusus dan Bagi Hasil Migas,” kata Ketua DPR Aceh Tgk. H. Muharuddin, S. Sos. I didampingi Bupati Bireuen Saifanur, Rabu (09/05) siang.

Ketua DPR Aceh pada wartawan mengatakan, dalam rapat dengan kepala daerah se-Aceh, juga membahas terkait pola pengalokasian dana Otsus-Migas ke Kabupaten-Kota. Bupati-Walikota, berharap kepada provinsi agar otonomi diberikan seluas-luasnya kepada kabupaten-kota.

“Kedua juga mengharapkan dalam pelaksanaan atau polanya kedepan kabupaten-kota pola transfer diberikan otonomi seluas-seluasnya kepada kabupaten-kota,” ujar Muharuddin.

Munculnya rencana revisi Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2016, supaya sistem pengelolaannya tidak tumpang-tindih. "Sehingga pada akhirnya dalam melaksanakan program tersebut tidak tumpang tindih dengan kabupaten-kota,” ucap Ketua DPR Aceh itu.

Bupati Aceh Barat Ramli. MS secara terpisah pada media ini mengatakan, Bupati-Walikota mendorong DPR Aceh untuk merevisi Qanun Otsus-Migas, agar tidak ada yang disalahkan dalam peruntukannya.

Sebab, Otsus menjadi kewenangan Aceh. “Sesuai Undang-Undang hak pemerintah Aceh, apa yang diatur dalam Qanun, itulah yang harus disahkan Mendagri,” ujar Ramli. MS, usai pertemuan dengan DPRA.

Bukan hanya itu, dilakukannya revisi Qanun tersebut, supaya tidak saling menyalahkan. “Gubernur tidak bisa mempersalahkan Mendagri, Mendagri tidak bisa mempersalahkan dewan, dewan tidak bisa mempersalahkan Gubernur. Selama ini kami merasa bingung, kata Gubernur dewan tidak mau membahas, kita datangi dewan, di dewan tidak ada persoalan apa-apa,” sebut Ramli. MS.

Sedangkan soal pembagian dana Otsus antara provinsi dengan kabupaten-kota, sebut Ramli. MS, bupati-walikota menginginkan seperti Papua. “Kita harapkan seperti Papua, 70-30,” ujar Ramli. MS.

Bupati Aceh Barat itu juga mengatakan, dilakukan revisi Qanun pengelolaan dana Otsus tersebut, sebagai upaya mengurangi beban Gubernur Aceh. Sebab, yang lebih paham kebutuhan daerah, adalah bupati-walikota. “Kurangi beban Gubernur, yang tahu kebutuhan daerah itu bupati walikota,” katanya.

Sedangkan target penyelesaian qanun Aceh itu, diharapkan sebelum Agustus 2018 sudah rampung. “Sebelum Agustus sudah selesai,” kata Ramli. MS, kalimat yang sama juga disampaikan Ketua DPR Aceh Tgk. H. Muharuddin, S. Sos. I.*

Komentar

Loading...