Breaking News

Usai di BAP KPK

Bupati Bener Meriah, Ahmadi di Dakwa Suap Irwandi Rp 1 Miliar Lebih  

Bupati Bener Meriah, Ahmadi di Dakwa Suap Irwandi Rp 1 Miliar Lebih  
Merdeka.com
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Usai menuntaskan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membacakan dakwaan untuk terdakwa Ahmadi, Bupati Bener Meriah nonaktif yang diduga menyuap  Gubernur Aceh non aktif, Irwandi Yusuf, Rp 1.050.000.000,- di  Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Kamis, 27 September 2018.

JPU menduga, suap tersebut dilakukan agar Irwandi Yusuf mengarahkan Unit Lelang Pemerintah (ULP) Aceh memberikan persetujuan, atas usulan terdakwa terkait pengerjaan program yang bersumber dari DOK Aceh 2018 di Kabupaten Bener Meriah.

Jubir KPK Febri Diansyah mengungkapkan. Fakta-fakta dugaan suap tersebut telah diuraikan dalam dakwaan, dan nanti akan dibuktikan satu persatu di pengadilan. "Karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi, maka pada persidangan berikutnya, Senin 1 Oktober 2018, JPU KPK akan mulai mengajukan saksi-saksi untuk kepentingan pembuktian dakwaan," jelas Febri pada media ini, Kamis sore.

Dalam dakwaan KPK, kata Febri, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

"KPK mengajak masyarakat, khususnya warga Aceh untuk mengawal persidangan ini. Karena dana DOK Aceh tersebut semestinya dapat dinikmati masyarakat Aceh. Adanya korupsi tentu saja akan merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja," harapnya.

Dalam kasus ini, Irwandi Yusuf bersama Bupati Bener Meriah non aktif, Ahmadi dan Staf Gubernur Aceh, Hendri Yuzal serta seorang pengusaha Syaiful Bahri ditangkap KPK dalam OTT di Aceh pada 3 Juli 2018.

Dalam perkembangannya, KPK menetapkan keempat orang tersebut sebagai tersangka dalam dugaan suap fee DOKA 2018. Selain itu, KPK terus melakukan pengembangan, termasuk mencekal keluar negeri empat orang yang diduga mengetahui aliran dana tersebut.

Mereka adalah, mantan Kadis PUPR Aceh, Rizal Aswandi, mantan Kepala ULP Aceh, Nizarli, dan Staf Ahli Gubernur Aceh, Fanny Steffy Burase serta seorang swasta Teuku Fidhalatul. KPK juga telah melakukan pemeriksaan 60 saksi, termasuk Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.***

Komentar

Loading...