Breaking News

BPK Temukan Tunjangan Khusus Bupati dan Wakil Bupati Pidie tak Sesuai Ketentuan

BPK Temukan Tunjangan Khusus Bupati dan Wakil Bupati Pidie tak Sesuai Ketentuan
Bupati Pidie (kanan) foto bersama usai terima LHP BPK RI tahun anggaran 2020, di Banda Aceh. (Foto: Juli Saidi)
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Bupati Pidie Roni Ahmad atau dikenal Abusyik, telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Jumat, 30 April 2021.

Opini didapat hasil audit BPK RI terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie tahun 2020 adalah, wajar tanpa pengecualian (WTP). 

Tapi predikat yang diterima kepemerintahan Roni Ahmad ini, bukan berarti tak ada temuan. Sedikitnya, dalam penjelasan singkat BPK RI Perwakilan Aceh ada tiga temuan serius terhadap anggaran Kabupaten Pidie tahun 2020.

Meskipun dalam ikhtisar BPK RI tidak menyebutkan jumlah anggaran yang jadi temuan, namun BPK RI mengakui pokok permasalahan pertama adalah kekurangan volume atas 13 paket pekerjaan belanja modal pada empat Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). 

Kedua, akui BPK RI Perwakilan Aceh, terhadap penggunaan anggaran Kabupaten Pidie tahun 2020, ditemukannya pembayaran dari perjalanan dinas tidak didukung bukti.

Nah yang ketiga, temuan tim auditor BPK RI terkait anggaran untuk Bupati dan Wakil Bupati Pidie itu sendiri.  Menurut BPK RI tunjangan khusus untuk Bupati dan Wakil Bupati Pidie tidak sesuai ketentuan. Gawat!

Dari temuan-temuan tersebut, BPK RI memberikan rekomendasi pada Bupati Pidie Roni Ahmad untuk memperbaikinya.

Bahkan BPK RI meminta perjalanan dinas dapat dipertanggungjawabkan, yaitu menyetor kelebihan biaya perjalanan dinas ke kas daerah. 

Sedangkan terkait anggaran khusus untuk orang nomor satu dan dua Kabupaten Pidie, BPK merekomendasikan tidak menganggarkan lagi tunjangan khusus tersebut. "Karena tidak sesuai ketentuan," sebut BPK RI.***

Komentar

Loading...