Dibalik LHP dan WTP 2018

BPK RI Nilai Pemerintah dan DPR Aceh Belum Tuntas Urus Regulasi Dana Cadangan

BPK RI Nilai Pemerintah dan DPR Aceh Belum Tuntas Urus Regulasi Dana Cadangan
Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Bambang Pamungkas menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2018 kepada Plt. Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah di Gedung Utama DPRA Banda Aceh, 23 Maret 2019 (Foto: Humas Pemerintah Aceh)
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh, merekomendasikan agar Gubernur Aceh mengintruksikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), untuk mengintensifkan penyelesaian Qanun Pembentukan Dana Cadangan Aceh.

Penegasan tersebut disampaikan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2018, Nomor 9.A/LHP/XVIII.BAC/05/2019, tanggal 20 Mei 2019.

Adanya rekomendasi BPK RI itu bukan tanpa alasan. Sebab, dari hasil pemeriksaan, BPK mengaku pembentukan dana cadangan belum didukung perangkat hukum yang kuat.

Akibatnya, membuka peluang risiko digunakan tidak sesuai pembentukannya.

Belum terbentuknya regulasi dana cadangan, menurut BPK RI disebabkan Pemerintah Aceh belum optimal dalam mengupayakan diselesaikannya Rancangan Qanun (raqan) dana cadangan dan melakukan alternatif lain, sebagai dasar hukum pembentukan dana cadangan.

Kecuali itu, Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2012, tentang Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh. Padahal, dana cadangan di Pemerintah Aceh berdasarkan LHP BPK, ada tiga klasifikasi.

Pertama dana cadangan umum. Besaran saldo awal Rp 284 miliar lebih. Kemudian dana abadi pendidikan dengan saldo awal Rp 402 miliar lebih. Dana abadi pendidikan ini dibentuk 16 tahun silam, yaitu pada tahun 2004.

Terakhir dana cadangan pendidikan yang saldo awal Rp 331 miliar lebih. Dana cadangan pendidikan dibentuk pada tahun 2005. Dan, semua dana dimaksud disimpan di Bank Aceh Syariah.

Permasalahan tersebut, Pemerintah Aceh melalui Kepala BPKA pada BPK RI menyatakan; sependapat dan akan mengambil langkah-langkah strategis untuk menyusun kembali qanun dengan Kementerian Dalam Negeri. Kapan?***

Komentar

Loading...