BKN Aceh: Pergub ‘Cuti Bersalin’ Melebihi Kewenangan PP

BKN Aceh: Pergub ‘Cuti Bersalin’ Melebihi Kewenangan PP
Makmur Ibrahim
Banda Aceh | Kepala Kantor Regional VIII BKN Aceh Makmur Ibrahim mengatakan, pihaknya akan melakukan telaah dan mengkaji kembali Pergub Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pemberian Asi Eksklusif atau yang lebih populer dengan Pergub Cuti Bersalin itu. Menurut Makmur, pergub yang diterbitkan Gubernur Aceh Zaini Abdullah itu melebihi kewenangan yang diatur dalam PP 24 Tahun 1976.

Makmur membenarkan jika pemerintah daerah sempat melibatkan BKN dalam proses penyusunan pergub tersebut. “Rapatnya pada 19 April 2016 di ruang Sekda Aceh. Kita menyarankan agar ada pengkajian secara mendalam supaya tidak bertentangan dengan PP 24 Tahun 1976,” kata Makmur, Selasa (16/8/2016).

Baca: Gubernur Aceh Terbitkan Pergub "Cuti Bersalin" Selama Enam Bulan

Menurut Makmur, pemberian cuti bersalin yang diatur dalam PP tersebut sesungguhnya sudah lewat pengkajian mendalam, termasuk di dalamnya pendapat dari kalangan medis. Kalau pun ada hal-hal yang baru, kata Makmur, pemerintah Aceh sejatinya menyampaikan pada Pemerintah Pusat agar dilakukan perubahan terhadap PP tersebut lebih dulu. “Itu saran dari BKN saat itu,” kata Makmur. Namun menurut Makmur, hingga terbitnya pergub tersebut, BKN tidak pernah dilibatkan lagi. “Jadi hanya sekali saja,” katanya.

Makmur mengaku tidak mengetahui apakah pemerintah Aceh ada melakukan dialog dengan BKN Pusat sebelum mengeluarkan pergub tersebut. “Saya cek ke sana, sepertinya tidak ada juga,” katanya.

Makmur mengaku akan mengkaji lagi pergub tersebut untuk melaporkannya ke pemerintah pusat. “Saya belum dapat salinannya. Nanti, kalau sudah ada maka akan kami telaah apa pertimbangannya dari berbagai aspek,” kata Makmur yang juga pernah menjabat Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh ini.***

Komentar

Loading...