Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Keterangan Pejabat Baru dan Lama Saling Bertentangan

Bila Ditemukan Pelanggaran Hukum, Kajari Janji Usut Tuntas Proyek Cunda-Meuraksa

Bila Ditemukan Pelanggaran Hukum, Kajari Janji Usut Tuntas Proyek Cunda-Meuraksa
Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Mukhlis

Lhokseumawe | Jika ditemukan adanya pelanggaran hukum dalam proyek tanggul pantai Cunda Meuraksa, Rabu (27/1), Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Mukhlis berjanji tidak akan menghentikan proses hukum dan akan segera mengusut kasus itu sampai tuntas.

Hal itu disampaikan dalam pertemuan bersama sejumlah awak media di meja Kantin Kejujuran Kantor Kejaksaan Negeri Kota Lhokseumawe setempat.

Karena ada indikasi pelanggaran hukum secara administrasi, maka untuk mengungkap adanya indikasi korupsi, maka pihak jaksa memerlukan proses lanjutan tetap berjalan.

Kajari juga meminta semua pihak tidak merasa cemas atau curiga terhadap kinerja kejaksaan, karena kasus itu tidak akan dihentikan dan proses hukumnya tetap berlanjut hingga tuntas.

“Saya minta semua pihak jangan ada yang merasa cemas atau mencurigai kasus ini akan ditutup. Tadi baru selesai kita gelar pra ekspose, terkait perkara tersebut. Kita temukan ada beberapa pelanggaran secara administrasi. Sebab itu kasus ini akan tetap akan kita lanjutkan,” ungkap Mukhlis.

Dijelaskan, sejauh ini pihaknya masih kekurangan data keterangan, maka untuk melengkapinya, akan melakukan pemanggilan terhadap Kepala Dinas PUPR Lhokseumawe dan pejabat instansi terkait lainnya.

Apalagi ada beberapa keterangan sebelumnya dari kedua pihak pejabat lama dengan pejabat baru saling bertentangan dan tidak sinkron hingga terkesan ada yang janggal.

Kemudian meminta tim auditor dari BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan, guna menemukan kerugian negara, penyimpangan dan sebagainya.

Karena terjadi pelanggaran, maka masih banyak hal yang perlu dipertanyakan, antara lain, mengapa pelaksanaan proyek tahun 2020 dilaksanakan pada tahun 2019.

Bila alasannya karena terkendala lahan warga dan perubahan bentuk alam, maka hal itu juga perlu dipertanyakan apakah dibenarkan pekerjaan tahun 2019 dibayar tahun 2020.

Terkait pengembalian anggaran proyek tanggul Cunda-Meuraksa oleh rekanan ke rekening Kas Daerah (Kasda) senilai Rp4,2 miliar, bukan berarti proses penyelidikan kasus tersebut dihentikan.

Kajari juga meenegaskan kepada seluruh jajarannya agar tidak main-main dalam melakukan pemeriksaan perkara itu.

“Masyarakat jangan cemas, karena kami akan tetap melakukan pemeriksaan sampai tuntas. Kalaupun nanti akan dihentikan atau berlanjut pastinya akan kami beberkan secara yuridis, bukan atas keinginan sendiri,” tegasnya lagi.

Sementara itu sebelumnya dikabarkan, proyek batu gajah pengaman pantai Cunda-Meuraksa sepanjang 123 meter tahun 2020 di kawasan pantai kemukiman Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, diduga fiktif.

Indikasi itu diduga kuat, karena proyek bersumber dari dana Otsus 2020 tersebut telah dikerjakan rekanan PT Putra Perkasa Aceh (PPA) tahun 2019 lalu. Sedangkan ditahun 2020 lalu hanya dilakukan pembayaran senilai Rp 4,8 miliar.

Sementara itu dalam pertemuan dengan pimpinan DPRK Lhoseumawe dan Komisi C, Senin 18 Januari lalu , Kepala Dinas PUPR Safaruddin memaparkan proyek tersebut tidak fiktif, karena ada bukti volume yang dikerjakan di lapangan.

Kemudian, pimpinan DPRK serta Komisi C juga sepakat dengan hasil pertemuan tersebut bahwa proyek itu juga tidak fiktif.

Pada Kamis 22 Januari lalu, PT Putra Perkasa Aceh telah mengembalikan dana proyek tahun 2020 ke kas daerah Kota Lhokseumawe senilai Rp 4,2 miliar lebih.

Menurut Mukhlis, kasus harus tetap berjalan dan tidak berhenti. Meskipun, katanya, ada sejumlah orang yang curiga kalau kasus tersebut tidak berlanjut.

“Kasus tidak berhenti dan tetap berlanjut, jikapun nanti ke depan kasus dihentikan, kami sampaikan ke media dengan alasan yang logis,” cetus Mukhlis.

Mukhlis juga meminta kepada semua pihak, agar terus mendukung Kejari Lhokseumawe dalam mengusut kasus tersebut secara tuntas, sehingga tidak timbul asumsi-asumsi yang salah.

“Meskipun pegawai Kejari Lhokseumawe sedikit, kami tegaskan dalam menyelesaikan kasus ini supaya tidak main-main. Bukan hanya kasus dugaan korupsi, lainnya juga harus tuntas,” tegasnya.***

Komentar

Loading...