Breaking News

Temuan BPK Terhadap LHP Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020

Biaya Makan dan Minum Rumah Sekda Tak Ada Dasar Hukum

Biaya Makan dan Minum Rumah Sekda Tak Ada Dasar Hukum
dok. MODUSACEH.CO
Rubrik

Banda Aceh | Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah tahun anggaran 2020, terealisasi mencapai 91,67 persen atau Rp173.396.618.867 dari total Rp189.157.221.769.

Dari jumlah tersebut, terdapat Belanja Barang dan Jasa diantaranya untuk anggaran Belanja Makanan dan Minuman pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah, Rp600 juta dan terealisasi seratus persen. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK diketahui, belanja tersebut direalisasikan pada kode rekening belanja rumah tangga.

Penelusuran lebih lanjut atas dokumen pertanggungjawaban pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah diketahui, terdapat pembayaran belanja rumah tangga pada Rumah Dinas Sekretaris Daerah sebesar Rp240 juta.

Menurut BPK, dari hasil wawancara dengan Bendahara Pengeluaran, Kasubbag Rumah Tangga, serta Kabid Anggaran selaku Anggota Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Kabupaten Bener Meriah diketahui. Penganggaran belanja rumah tangga Rumah Dinas Sekda diusulkan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Usulan tersebut dilakukan berdasarkan DPA dari tahun-tahun sebelumnya, bukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Namun, saat penyampaian rancangan qanun ke Pemerintah Provinsi Aceh, tidak pernah ada evaluasi, begitu juga saat koordinasi dengan Bappeda Kabupaten Bener Meriah, sehingga tidak pernah ada evaluasi yang menyatakan belanja tersebut tidak boleh dianggarkan.

Sementara pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebut. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.

Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya rumah tangga yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Namun dalam peraturan tersebut tidak menyebutkan untuk belanja rumah tangga Sekretaris Daerah.

Maka BPK menyebut, penganggaran belanja makanan dan minuman rumah dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah tidak memiliki dasar hukum dan menguras keuangan Kabupaten Bener Meriah, Rp240 juta.

Lebih lanjut BPK menyatakan, ini disebabkan karena Kasubbag Program dalam menyusun dan mengusulkan anggaran tersebut tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) belum berpedoman pada ketentuan dalam menyetujui anggaran belanja makanan dan minuman rumah dinas Sekretaris Daerah. 

Asisten Administrasi Umum Setdakab Bener Meriah sependapat dengan permasalahan tersebut, dan akan segera menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan. 

BPK merekomendasi Bupati Bener Meriah agar memerintahkan TAPK dan Kasubbag Program Sekdakab untuk tidak menganggarkan dan merealisasikan belanja makanan dan minuman rumah dinas Sekda Kabupaten Bener Meriah.***

Komentar

Loading...