Menyoal Keabsahan KLB Deli Serdang

Berharap Kuasa Tuhan Tunjukkan Kebenaran dan Kebatilan

Berharap Kuasa Tuhan Tunjukkan Kebenaran dan Kebatilan
Ketum AHY menyantuni anak yatimdi Kantor DPP Partai Demokrat beberapa hari lalu di Jakarta (Foto: Ist)

Kuasa hukum Partai Demokrat atau Tim Pembela Demokrasi mendaftarkan gugatan atas perbuatan melanggar hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat kemarin. Gugatan tersebut didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diterima dengan nomor register 172/Pdt.Sus-Parpol/2021. Nah, akankah kebenaran dan keadilan dapat tegak kembali?

"Kami adalah Tim Pembela Demokrasi. Kami punya 13 orang anggota yang akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Ada 10 orang yang tergugat nama-namanya nanti akan kami rilis," begitu kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra melalui rilisnya, Sabtu kemarin.

Herzaky mengatakan, 10 nama tersebut digugat karena mereka melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyelenggarakan KLB di Sibolangit.

20210314-gugat1

Bambang Widjojanto,  salah satu kuasa hukum DPP Partai Demokrat (Foto: Ist)

"Satu, mereka melanggar konstitusi partai yang diakui negara. Kedua, mereka melanggar konstitusi negara, tepatnya UUD 1945 pasal 1 karena Indonesia negara hukum dan demokratis," tutur Herzaky.

Herzaky menjelaskan 10 orang tergugat ini juga melanggar Pasal 26 UU Partai Politik bahwa kader yang telah dipecat tidak dapat membentuk kepengurusan ataupun partai politik lagi yang sama dengan yang memecat mereka.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, yang juga tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi mengatakan, tujuannya mendaftarkan gugatan karena pengadilan selain menjadi benteng terakhir mencari keadilan, juga menjadi benteng terakhir proses demokrasi.

"Kami datang ke pengadilan dengan harapan semoga pengadilan bisa menjadi benteng terakhir bagi kami dalam memperjuangkan keadilan dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Di sini kami mencari keadilan," tutup Bambang.

Sebelumnya, Dr. Didik Mukrianto, SH., MH, anggota Komisi III FPD DPR RI serta Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat dalam analisanya yang diterima media ini mengungkap. Sebagai Konsekuensi logis atas pelaksanaan pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat Illegal dan inkonstitusional itu, maka diduga kuat telah terjadi pelanggaran hukum dan perbuatan melawan hukum.

Baik yang dilakukan penggagas, panitia, pelaku dan peserta pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat, khususnya mereka yang nyata-nyata tidak memiliki kewenangan sesuai AD dan ART, baik dalam perspektif perdata maupun pidana.

Karena itu, bagi siapapun, khususnya pemilik suara yang sah dapat melaporkan, mengajukan gugatan dan/atau menempuh upaya hukum dalam bentuk apapun, jika nyata nyata ada pelanggaran terhadap seluruh hak dan kewenangan pemilik suara yang dirampas dan/atau disalahgunakan.

Ini membuktikan bahwa, sangat telanjang, terang dan jelas Illegal-nya serta inkonstitusional-nya pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat.

“Rasanya tidak perlu pertimbangan panjang lagi bagi Kemenkumham untuk menyikapi permohonan pendaftaran yang diajukan pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat tersebut. Demi hukum, Menkumham harus menolak permohonan tersebut,” tegas Didik.

Menurut Didik, legalitas dan legal positioning Partai Demokrat sangat kuat dan terlalu kuat dalam perspektif manapun untuk diambil alih kepemimpinannya secara paksa, meskipun dengan cara melakukan pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat.

20210314-didik

Dr. Didik Mukrianto, SH., MH, anggota Komisi III FPD DPR RI (Foto: google)

“Terlalu banyak pelanggaran hukum, terlalu banyak perbuatan melawan hukum dan keadilan yang diduga dilakukan oleh penggagas, panitia, pelaku dan peserta pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat,” ungkap Didik.

Alasan Didik, apabila mereka yang menggagas pertemuan Deli Serdang dan mengklaim sebagai KLB Partai Demokrat menyadari, AD dan ART hasil keputusan Kongres V Partai Demokrat, tanggal 16 Maret 2020 di Jakarta dan disahkan Menkumham.

Maka, Menkumham tidak memberikan ruang dan tak memungkinkan pelaksanaan KLB. Walau pun dalil mereka menggunakan AD dan ART tahun 2005.

“Seharusnya, batalkan dulu Surat Keputusan Menkumham, tanggal 18 Mei 2020 Nomor M.HH-09-AH.11.01, melalui jalur hukum dan mengembalikan ke AD dan ART 2005 sebelum pelaksanaan pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat dilakukan,” kritik Didik.

“Mungkin ini sudah menjadi jalan Tuhan. Becik Ketitik, Olo Ketoro. Setiap Kebaikan dan keburukan pasti akan kelihatan dengan sendirinya, seiring dengan kekuasaan Tuhan yang senantiasa menunjukkan kebenaran dan kebatilan,” tulis Didik. (selesai).***

 

Komentar

Loading...