Berdalih Kunker, Anggota DPRK Pidie Dituding Pelesiran

Berdalih Kunker, Anggota DPRK Pidie Dituding Pelesiran
Ketua Harian JARA Pidie, Musliadi.

Sigli | Entah sudah menjadi tradisi bagi wakil rakyat di tanah air, di akhir masa jabatan mereka berbondong-bondong pelesiran ke luar Provinsi Aceh

Alasannya, dengan berbagai dalih kunjungan kerjalah, studi banding dan lainnya. Lihat saja, 40 hari menjelang purna tugas mereka ikut berekreasi keluar daerah dengan menghabiskan uang rakyat.

Bahkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, Rabu (17/7/2019) sepi. Hanya terlihat pegawai yang bertugas di sana sibuk mengurus tugasnya masing-masing. Padahal anggota DPRK memiliki berbagai dana untuk terima kasih setelah mengakhiri masa jabatannya.

Ketua Jaringan Aspirasi Rakyat Aceh, (JARA) Kabupaten Pidie, Musliadi, kepada MODUSACEH.CO, mengatakan. Apa yang dilakukan anggota DPRK tidak mencerminkan membela rakyat, justru menurut Musliadi, cuma menyengsarakan rakyatnya. "Kenapa selalu di akhir masa jabatan anggota dewan melancong dengan dana rakyat," tegasnya.

Musliadi mengatakan, seharusnya dewan selaku wakil rakyat tugasnya pengawasan bukan melancong. Selesaikan qanun dan pengawasan terhadap pembangunan. Lalu apa yang dilakukan studi banding sebelumnya tidak ada manfaat untuk rakyat dan terkesan mengahambur-hamburkan uang rakyat.

"Saya heran mental anggota dewan kita selalu mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan rakyatnya," paparnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) Pidie, Sayuti saat dihubungi MODUSACEH.CO, Rabu (17/7/2019), mengatakan, anggota dewan melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah, seperti Bandung, Jogja dan Medan, Sumatera Utara. "Jadi ini program kerja setiap tahun sekali," jelasnya.

Artinya kata Sayuti, apa yang dilakukan wakil rakyat memang sudah masuk dalam program. Ke Jogja masalah pendidikan dan itu Komisi E, dan ingin melihat bagaimana pendidikan dan diakui Jogja nomor satu di Indonesia. "Jadi ini sudah diprogramkan," ujar Sayuti.

Lanjut Sayuti, ke Jogja ada dua komisi yaitu Komisi D dan E, sedangkan yang lainnya ke Bandung dan Medan, Sumatera Utara. Secara aturan mereka dibenarkan melakukan kunjungan kerja.

"Bukan melancong tapi melakukan kunjungan kerja," tegasnya.***

Komentar

Loading...