APBD Aceh Besar dan Media Pers Tanpa Verfikasi (selesai)

Berbagi Rezeki Dana Aspirasi dan Potensi Korupsi

Berbagi Rezeki Dana Aspirasi dan Potensi Korupsi
Foto: Ilustrasi, joglosemarnews.com
Rubrik

Setiap tahun, sedikitnya ada Rp 1 miliar lebih dana APBD Aceh Besar “terkuras” untuk publikasi berbayar (pariwara) dan iklan geetring. Sumber terbesar dari dana aspirasi anggota DPRK Aceh Besar. Diduga, ada oknum Bagian Humas yang bermain dengan media pers cetak dan online, tanpa status verfikasi Dewan Pers. Duh, berani benar!

Jika tak elok disebut; lihai. Boleh lah dibilang cerdik. Untuk meraup dan menikmati dana daerah (negara) tadi.  Dibentuk dan disusunlah satu tim. Namanya, Media Centre.

Personilnya berasal dari anggota Tim Sukses Mawardi Ali-Tgk. H. Husaini A. Wahab (Waled Husaini), saat maju sebagai Bupati-WakilBupati Aceh Besar pada Pilkada 2017 lalu.

“Usai Pilkada, mereka tetap bertahan dengan membentuk Tim Media Centre. Tugasnya, membuat pencitraan kepada Mawardi Ali,” ungkap sumber media ini pekan lalu di Kota Jantho.

Ada oknum wartawan lokal maupun oknum staf Bagian Humas. Namun, pola kerjanya terpisah dari Bagian Humas Pemkab Aceh Besar. “Bahkan, dalam banyak kesempatan dan peluang, mereka justeru lebih berperan dari Kabag Humas,” jelas sumber tadi.

Nah, dalam menjalankan operasinya, mereka justeru berada di bawah Dinas Infokom setempat. “Ya, karena Kabag Humas tak bisa mereka atur, tanpa aturan dan prosedur yang benar,” ulasnya.

Jalan semakin mulus, karena diam-diam mendapat restu dari Bupati Aceh Besar Mawardi Ali. Alih-alih untuk balas jasa kepada tim sukses yang telah mengantarkannya ke kursi Bupati Aceh Besar.

Hasil penelusuran media ini, praktik semacam itu tidak sulit dilakukan. Caranya, oknum media centre dan Bagian Humas tadi, melakukan lobi pada sejumlah anggota DPRK Aceh Besar, terutama periode 2018-2019.

Termasuk  kepada keluarga dekat Bupati Mawardi Ali. Begitu ada sinyal positif, langkah selanjutnya melobi kepada dinas maupun instansi terkait lainnya.

Mereka diminta untuk menempatkan sejumlah dana publikasi. Tapi tidak gratis, ada hitungan bagi, kali, tambah dan kurang. Setelah deal, mereka pun menjalankan operasinya dengan sangat rapi. Misal, membuat media pers cetak dan online lokal.

20191015-abal-abal

Foto: Dewan Pers

“Diduga, keluarga dekat Mawardi Ali juga membuat media cetak dan online,” ungkap sumber media ini di Pemkab Aceh Besar.

Selanjutnya, dana pun dicairkan. Untuk menutupi praktik culas tadi. Sesekali, iklan geeting dan pariwara tadi juga disalurkan/pasang pada media pers cetak dan online lokal, yang sudah terverikasi administrasi dan faktual Dewan Pers. Tapi, porsinya tidak berimbang.

Hanya itu? Tunggu dulu. Mereka pun mencari media cetak pers lokal yang diduga belum terdaftar di Dewan Pers. Lagi-lagi ada pembangian. Sekian persen untuk pemilik anggaran. Sisanya dibagi kepada pemilik media dan jasa “broker”. Maknyus!

Karena itu jangan heran, jika ada media pers cetak lokal yang 90 persen halamannya berisi iklan pariwara. Baik dari program anggota DPRK Aceh Besar maupun kegiatan dinas maupun instansi terkait.

“Jadi, mereka menerbitkan media tersebut hanya untuk menarik dana secara gampang. Dan, dicetak hanya sekedar terbit. Soal apakah isinya sampai ke masyarakat atau publik, itu urusan ke seratus,” ujar sumber tadi.

Bahkan, untuk sosialisasi regulasi (qanun) misalnya, hanya dikuasai satu media. Maklum, itu bisa terjadi karena putra si pemilik media tersebut, duduk di kursi Bagian Hukum Pemkab Aceh Besar.  Gampangkan!

“Setiap tahun tak kurang Rp 500 juta untuk dana sosialisasi ini dan dinikmati satu media saja,” sindir sumber tersebut. Nah, adakah yang salah dari regulasi ini? Jika pada media berbadan hukum, sesuai ketentuan Dewan Pers, tentu tak salah.

Tapi, apa jadinya bila terjadi pada media “abal-abal” dan tanpa verifikasi Dewan Pers. Padahal, syarat dan ketentuan sudah diterbitkan. Ini tak lepas dari pertanggungajawaban pengunaan anggaran negara (daerah).

“Izin usaha ada, tapi izin pelaksanaan? Yang dimaksud izin perpersannya harus dapat dari Dewan Pers. Izin usaha itu prinsip, tapi ini IMB-nya. Misalnya, perumahan itu izinnya dapat tapi untuk bangunan harus dapat IMB. Dewan pers sebelum ngasih IMB pasti ada dulu izin prinsipnya. Disini IMB banyak ndak dapat. Ini mereduksi agar tidak manfaatkan situasi, jurnalistik terstruktur dan tidak liar. Karena banyak liar, seperti beritanya lebih hot, karena Pemda lihat dia hanya izin perusahaan,” kata Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh.

Karena itulah, Dewan Pers kembali mengingatkan kepada pemerintah yang menggunakan APBD dan APBN, untuk berhati-hati membelanjakan anggaran bagi media.

Karena akan berdampak pada temuan jika anggaran dibelanjakan adalah perusahaan media yang tidak legal.

Untuk menghindari dampak hukum yang berpotensi timbul dikemudian hari, Dewan Pers berencana mengeluarkan semacam edaran ke pemerintah daerah, mengenai kriteria perusahaan media yang legal dan terdaftar di Dewan Pers.

Apalagi pimpinan media dan wartawannya belum terverifikasi melalui uji kompetensi, yang juga diwajibkan Dewan Pers.

Kepala Bagian Humas Setda Aceh Besar Muhajir mengaku sudah mendapat kabar tentang surat dari Kasat Reskrim Polres Aceh  Besar. “Sudah, sudah dapat kabar. Kami sedang siapkan bahan dan data yang diminta,” ujarnya saat dikonfirmasi media ini, Selasa sore.

20191015-muhajir

Kabag Humas Pemkab Aceh Besar, Muhajir (Foto: Dok.MODUSACEH.CO)

Namun, dia mengaku baru jadi Kabag Humas tahun 2019. “Tapi tahun 2018 saya belum menjabat Kabag Humas,” jelas dia.

Itu sebabnya dia mengaku koorperatif dengan proses yang sedang berjalan. “Saya akan taat hukum dan tak akan menghalangi-halangi,” janji Muhajir.

Nah, akankah proses ini bermuara ke pengadilan? Tentu masih terlalu awal untuk menilainya. Begitupun, jika terbukti bukan mustahil pelakunya akan dijerat dengan tindak pidana korupsi. Ini sesuai surat yang dilayangkan Kasat Reskrim Polres Aceh Besar kepada Setda setempat. Kita tunggu saja!***

Komentar

Loading...