Dibalik Lelang Tiga Rumah Sakit Regional Aceh (selesai)

Benarkah Ada Orang Kuat dan Saling Adu Kekuatan?

Benarkah Ada Orang Kuat dan Saling Adu Kekuatan?
Foto: Ilustrasi/google
Rubrik

Kenapa pembangunan Rumah Sakit Regional ditenggarai sarat dugaan praktik korupsi, ditangani Kejagung RI. Mengapa proses lelang Rumah Sakit Regional Langsa dan Takengon, diduga “tak wajar” justeru luput dari bidikan aparat penegak hukum Polda Aceh dan Kejati Aceh?

Banda Aceh | Inilah tanda tanya besar yang kini menyelimuti dunia usaha di Aceh. Apalagi, setelah tim Kejaksaan Agung (Kejagung) RI turun tangan serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terjun langsung, membidik kasus ini.

Alasannya cukup jelas. Versi Kejagung RI misalnya, proses lelang Rumah Sakit Regional Rujukan di Aceh Selatan yang dimenangkan PT. Linggarjati Perkasa (2018) dan PT. Bijeh Pade Tepula (2019), teriindikasi adanya praktik korupsi dan "persekongkolan".

Sementara, proses lelang Rumah Sakit Regional Rujukan di Kota Langsa dan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, versi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), ada dugaan dan indikasi persaingan usaha tidak sehat.

Intinya, ada persekongkolan dalam proses penentuan pemenang lelang. Itu sebabnya, berbagai rumor dan dugaan terus muncul dan mengalir dibalik proses lelang tiga rumah sakit regional di Aceh ini.

Diduga, praktik pat gulipat ini sudah berlangsung sejak rumah sakit ini dibangun tahun 2017 hingga 2019. Hanya saja, “bau busuk” tersebut baru mencuat sejak proses lelang tahun 2018 dan 2019 berjalan.

Menariknya, walau proses lelang atau tender dilakukan secara terbuka. Tapi, diam-diam ada orang kuat yang berada di balik perusahaan pemenang.

Tentu, indikasi ini tidak berdiri sendiri. Selain melibatkan oknum dari ULP dan Pokja Pemerintah Aceh, juga oknum pejabat penting di daerah ini. “Ya, kalau tidak mana berani ULP dan Pokja memenangkan perusahaan yang nyata-nyata bermasalah,” ujar sumber tadi.

Misal, PT. Linggarjati Perkasa (2018), hasil audit keuangan mereka tidak sesuai aturan,” ungkap sumber media ini, Selasa (17/9/2019) sore di Banda Aceh.

Selain itu, ada temuan BPK RI Perwakilan Aceh, terkait pembangunan di Aceh Selatan oleh PT. PT. Linggarjati Perkasa (2018), sehingga mengakibatkan kerugiaan negara sekitar Rp 4,3 miliar.

20190917-orang-kuat2

Foto: Ilustrasi/google

Ironis, berbagai praktik culas itu berlangsung dengan kasat mata di Aceh. Sementara aparat penegak hukum dari Polda Aceh dan Kejati Aceh, seakan-akan tidak tahu jika tak elok disebut “tutup mata”.

Buktinya, walau “bau amis” tadi telah menyebar kemana-mana, tidak ada satu pun indikasi kecurangan dan dugaan persekongkolan dari proses lelang ratusan miliar itu, yang diungkap atau diusut.

Ada apa? Inilah pertanyaan berikutnya. Sumber media ini dari kalangan dunia usaha di Aceh mengungkapkan.

Berat dugaan, bebasnya perusahaan pemenang dan oknum ULP serta Pokja “bermain”, tak lepas dari sokongan  atau dukungan dari pejabat di daerah ini. Sehingga mereka terbebas dari berbagai sorotan.

Sudah menjadi rahasia umum jika sejumlah paket Rp 10 miliar ke atas, diberi lebel “milik” oknum pejabat tadi.

Dugaan ini bisa jadi benar juga tidak. Sebab, bisa saja pengakuan ini diklaim sepihak dari perusahaan pemenang, untuk memuluskan jalan culasnya tadi.

Sebaliknya, memang benar adanya. Dan itu tidak gratis. Selain harus setor kepada oknum ULP dan Pokja sekitar enam persen.

Mereka juga harus memberi fulus kepada oknum pejabat di Aceh dengan tarif 10 hingga 15 persen. “Coba telusuri lebih dalam, semua proyek di atar Rp 10 miliar, sudah punya pemiliknya. Proses lelang atau tender hanya formalitas saja,” ujar sumber tersebut.

Lepas dari pegakuan tadi. Faktnya, setiap kali proses lelang proyek di Pemerintah Aceh, selalu muncul nama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh dan pejabat vertikal lainnya yang bertugas di Aceh sebagai “penguasa” proyek tertentu.

Kabar tersebut diembuskan oleh oknum dinas-dinas yang ingin mengamankan proyek tertentu. Tak hanya itu, beberapa oknum kontraktor juga ada yang ‘menjual’ nama Kajati Aceh dalam melobi proyek yang bersumber dari APBA.

Itu sebabnya, Kajati Aceh, Irdam MH geram dan dengan tegas mengatakan bahwa, dirinya tidak pernah meminta atau pun menerima proyek dari pemerintah.

Karenanya, dia meminta pihak tertentu agar berhenti membawa-bawa namanya dalam urusan proyek.

Jika ada orang yang menjual namanya, Irdam meminta untuk melaporkan ke nomor 085360143167. “Kalau ada orang yang membawa-bawa nama saya, catat nama orangnya, kasih ke saya,” kata Irdam seperti diwartakan Harian Serambi Indonesia, Rabu, 10 Juli 2019 lalu di Banda Aceh.

Memang isu nama Kajati dan pejabat vertikal lainnya menguasai proyek pembangunan di Aceh santer terdengar menjelang proses lelang. Dalam pembicaraan di warung kopi pun sering terdengar istilah proyek ‘Batoh’ untuk Kejati dan ‘Lingke’ untuk Polda Aceh.

‘Batoh’ dan ‘Lingke’ mengacu pada alamat kantor kedua instansi vertikal tersebut.

Terkait hal itu, Kajati Irdam mengatakan telah memanggil Kepala ULP Aceh ketika itu, Irawan Pandu Negara. Tujuannya, mempertanyakan kenapa namanya diseret-seret dalam urusan tender proyek.

Kajati Irdam berharap, kepada pejabat-pejabat pengadaan barang dan jasa agar melakukan proses lelang barang dan jasa sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan sampai muncul agen-agen dalam pengadaan barang dan jasa sehingga merugikan daerah ini.

Lantas, kenapa pembangunan Rumah Sakit Regional Rujukan di Aceh Selatan ditangani Kejagung RI Pak Kajati?  (selengkapnya, baca edisi cetak).***

Komentar

Loading...