Breaking News

“Belajar PL” di Disdik Aceh

“Belajar PL” di Disdik Aceh
Drs Rachmat Fitri DH, Kadisdik Aceh (Foto: antara.com)
Rubrik

MODUSACEH.CO | Walau terkesan biasa dan mungkin saja sudah bebal. Munculnya pemberitaan tentang lelang paket (proyek) penunjukkan langung (PL) yang bersumber dari APBA murni dan APBA-P 2019, Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh, kembali membuka kesadaran dan otak besar kita tentang berbagai dugaan tak patut, yang terjadi  pada dinas pendidik tersebut.

Alih alih jadi panutan dan contoh positif. Yang muncul justeru praktik serupa seperti tahun sebelumnya. Jika pun “pemainnya” berganti, hanya figuran saja, sedangkan pemeran utama, tetap “aktor” itu juga. Ya, sang aktor yang dekat dengan lingkaran kekuasaan Aceh saat ini.

Maka, muncullah anekdot. Tak perlu jauh jika mau “belajar penunjukkan langsung (PL)". Cukup datang ke Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh.

Memang, sejak tiga pekan lalu, media pers lokal, khususnya media daring, ngebet mewartakan tentang 1.658 proyek penunjukkan langsung (PL) yang terjadi pada Disdik Aceh. Bayangkan, dari total seribuan tadi, tak kurang Rp 114 miliar dana negara (daerah) dikucurkan.

Itu sebabnya, muncul dugaan bahwa, praktik ini masih dibungkus dengan modus operandi adanya intervensi dari penguasa, terkait kebijakan proses pengadaan barang dengan penunjukkan langsung (PL).

Potret buram ini tentu saja tak hanya terjadi di Aceh, tapi juga pada sejumlah kota besar di Indonesia, tak kecuali DKI Jakarta.

Karena itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai. Minimnya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pada Dinas Pendidikan (Disdik) dalam tahap perencanaan maupun penganggaran, membuat anggaran pendidikan sangat rawan korupsi.

Di DKI Jakarta misal, ICW menemukan adanya sejumlah indikasi tersebut. Berdasarkan informasi yang dapatkan, sekolah-sekolah di Jakarta, baik tingkat SD, SMP, maupun SMA/SMK, seringkali mendapatkan kiriman barang berupa meja, kursi, lemari, maupun buku-buku pelajaran tanpa adanya permintaan dan perencanaan terlebih dahulu dari pihak sekolah.

Modus operandi yang sering dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa adalah, mengintervensi proses pengadaan barang dengan penunjukkan langsung, tender fiktif, maupun memberikan fee untuk mendapatkan proyek.

Temuan ICW serupa dengan temuan PPATK beberapa tahun silam yang menyebutkan, terdapat 33,3 persen dugaan penyalahgunaan anggaran pendidikan di lingkungan DKI Jakarta, yang sumber dana paling banyak disalahgunakan adalah Dana Alokasi Khusus, kemudian APBD, hibah, dan dana BOS.

Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan, terutama di Aceh. Sebab, alokasi anggaran pendidikan di Serambi Mekah terus meningkat setiap tahunnya. Karena itu menurutnya, Pemerintah Aceh harus meningkatkan kualitas tata kelola anggaran pendidikan, agar kebocoran dan penyelewengan bisa ditekan sekaligus berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusianya.

Maklum, anggaran pendidikan yang besar merupakan sasaran empuk untuk di korupsi bukan hanya di lingkungan Pemerintah Aceh, tapi juga kabupaten dan kota di Aceh.

Dan, dari riset data yang dilakukan media ini, sepanjang tahun 2018 hingga 2019, kasus dugaan korupsi yang terungkap adalah dengan modus operandi laporan/kegiatan fiktif, penggelembungan harga, pungutan liar, penggelapan, dan penyelewengan anggaran.

Itu sebabnya, ICW menilai, perbaikan tata kelola dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan pengawasan terhadap pengelolaan dana pendidikan. Mulai dari level birokrasi pendidikan hingga sekolah.

Bentuk kongkritnya adalah dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dan orang tua siswa, serta peningkatan kualitas kelembagaan dan kapasitas komite sekolah.

Bila tidak, anggaran di sekolah dan birokrasi pendidikan di Aceh akan selalu terancam jika masyarakat tidak memiliki kapasitas yang baik untuk ikut serta mengawasi jalannya perencanaan dan penganggaran. Untuk itu terobosan-terobosan harus dilakukan dengan cara penguatan masyarakat.

Beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar berserta beberapa pejabat lainnya. Diduga, Irvan Rivano telah meminta imbalan kepada para kepala sekolah yang sekolahnya menerima dana alokasi khusus (DAK).

Persisnya, DAK untuk 140 SMP di Cianjur baru bisa dicairkan jika para kepala sekolah bersedia dana itu disunat sebesar 14,5%. Banyak kalangan yakin, praktik korupsi semodel yang terjadi di Cianjur juga terjadi di sejumlah daerah lain di negeri ini. Termasuk Aceh.

Nah, dengan anggaran yang cukup besar dari APBN dan APBA, sektor pendidikan menjadi lahan sangat subur untuk korupsi. Seperti kata pepatah, dimana ada uang besar mengalir deras, di situ selalu ada celah untuk korupsi.

Mengapa semua itu mudah terjadi dan kenapa pejabat di Disdik Aceh begitu berani melakukannya? Sayang, Kadisdik Aceh Rachmat Fitri HD tak bersedia untuk ditemui dan konfirmasi. Permohonan untuk wawancara yang diajukan media ini, hingga Senin tak mendapat jawaban pasti.

Sebelumnya, Rachmat sempat berjanji akan memberi waktu untuk konfirmasi dengan media ini. "Insya Allah besok selesai Rapim kami hubungi. Boleh ya," tulis Rachmat.

Bukan rahasia lagi, dinas basah ini memang dilirik banyak kepentingan sehingga “wajib” pula untuk dilindungi.

Bayangkan, saban tahun ada puluhan miliar proyek pengadaan buku dan alat peraga, yang menjadi jatah dari oknum pejabat aparat penegak hukum di Aceh. Praktik ini sambung menyambung dan tali temali antara satu dengan yang lain.

Hasilnya, sepanjang tahun 2018 hingga 2019, tak ada satu pun kasus pengadaan besar di Disdik Aceh, yang patut diduga sarat masalah, sampai ke meja aparat penegak hukum dan peradilan.

Makanya, tak salah jika Karl Kraus seorang penulis dan jurnalis Austria, yang dikenal sebagai satiris, penulis esai, puisi, naskah drama dan penyair menyebut; Corruption is worse than prostitution. The latter might endanger the morals of an individual, the former invariably endangers the morals of the entire country. (Korupsi lebih buruk daripada pelacuran. Yang terakhir mungkin membahayakan moral seseorang, yang pertama selalu membahayakan moral seluruh Negara)”. Duh! (selengkapnya baca edisi cetak).***

Komentar

Loading...