Begini Temuan BPK di Proyek Pengaman Pantai Kampong Jawa-Ule Lhee

Begini Temuan BPK di Proyek Pengaman Pantai Kampong Jawa-Ule Lhee
Foto:medanbisnisdaily.com
Rubrik
BANDA ACEH | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh menemukan dugaan kecurangan dalam proyek pembangunan Pengaman Pantai Kampung Jawa-Ule Lhee, Banda Aceh Tahap II tahun 2015. Temuan itu termaktub dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Kepatuhan Pemerintah Aceh Terhadap Peraturan Perundang-undangan. MODUSACEH.CO mendapat satu salinannya.

Total nilai kontrak proyek ini sebesar Rp 28,4 miliar yang diambil dari Dana Otonomi Khusus. Adapun rekanan pelaksananya adalah PT TIMB dengan jangka waktu kerja 180 hari dan terjadi dua kali amandemen (perubahan kontrak). Dinas Pengairan Aceh telah membayar lunas senilai kontrak tersebut pada 15 Desember 2015 lalu.

Terkain: Ups, Ada Temuan BPK di Masjid Raya Baiturrahman

Untung saja BPK melakukan pengujian pada proyek ini. Hasilnya, ditemukan adanya kelebihan bayar senilai Rp 885,9 juta. Hal ini terjadi lantaran Tim Peneliti Kontrak tidak melakukan negosiasi harga satuan timpang (harga yang besarnya melebihi HPS: di atas 110 persen) saat melakukan amandemen penambahan dan pengurangan volume pekerjaan.

Kelebihan bayar terjadi pada amandemen penambahan volume item pekerjaan Timbunan Tanah Didatangkan dan Dipadatkan. Sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan, Pokja Dinas Pengairan telah mengindikasikan bahwa harga satuan kontrak untuk item pekerjaan tersebut merupakan harga satuan penawaran yang besarnya melebihi HPS. Adapun berdasarkan HPS nilai per meter kubiknya adalah Rp 90,363 sementara dalam penawaran dan kontrak Rp 1,44,000 per meter kubik atau 160 persen.

Sesuai kontrak awal, total Timbunan Tanah Didatangkan dan Dipadatkan ini sebanyak 14,345 meter kubik, sementara setelah amandemen II menjadi 30,673,63 meter kubik sehingga terjadi penambahan volume sebanyak 16,328,63 meter kubik.

Celakanya, Tim Peneliti Kontrak tidak melakukan negosiasi harga terhadap penambahan volume itu alias tetap membayarnya seperti yang tertera dalam dokumen kontrak senilai Rp 1,44,000 per kubik. Sehingga total yang dibayarkan untuk item Timbunan Tanah Didatangkan dan Dipadatkan ini  senilai Rp 4,43 miliar lebih. Padahal seharusnya, khusus untuk penambahan volume sebanyak 16,328,63 meter kubik dibayarkan sesuai HPS atau nilai Rp 90,363 per meter kubik.

"Jumlah total harga item Timbunan Tanah Didatangkan dan Dipadatkan yang seharusnya dibayar Rp 3,55 miliar. Namun yang dibyar Rp 4,43 miliar lebih, dengan begitu terjadi kelebihan bayar Rp 885 juta," tulis BPK dalam LHP tersebut.

Kondisi ini dinilai tak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dimana disebutkan harga satuan timpang yang nilainya lebih besar dari 110 persen seperti harga satuan yang tercantum dalam HPS, harus dilakukan klarifikasi. "Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran timpang tersebut hanya berlaku untuk volume sesuai dokumen pemilihan (kontrak)," katanya.

Menurut BPK, Kepala Dinas Pengairan Aceh telah menyatakan kesilapan tejadi oleh Tim Peneliti Kontrak dan Kuasa Pengguna Anggaran, namun bukan unsur kesengajaan. Kelebihan bayar itu juga kabarnya telah disetornya senilai Rp 100 juta ke kas daerah pada Juni 2016 lalu.*






Komentar

Loading...