Fraksi PKS DPRA Siapkan Rekomendasi LKPJ Gubernur Aceh

Bardan Saidi: Pengelolaan Anggaran Belum Tepat Sasaran

Bardan Saidi: Pengelolaan Anggaran Belum Tepat Sasaran
Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Bardan Saidi (Foto: Dok.MODUSACEH.CO)

Banda Aceh | Sekretaris Fraksi PKS DPR Aceh Bardan Sahidi menilai. Tata kelola keuangan seperti serapan anggaran menurutnya belum tepat sasaran, terutama sektor riil. Kecuali itu, pembangunan infrastruktur yang dibangun juga banyak yang tidak fungsional atau tak tepat guna.

Pendapat itu disampaikan Bardan Saidi, Jumat, 3 Juli 2020 di Banda Aceh. Ini terkait LKPJ Gubernur Aceh yang telah diserahkan kepada DPR Aceh beberapa hari lalu di Banda Aceh.

"Untuk kekhususan Aceh, kami melihat pelaksanaannya pada tataran anggaran belum sepenuhnya berjalan. Seperti anggaran untuk masjid, meunasah, dan dayah dipotong dan tidak memenuhi lima persen anggaran," ungkap Bardan Sahidi.

Itu sebabnya jelas Bardan Saidi, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), telah menyiapkan sejumlah rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Aceh tahun anggaran 2019.

"Setelah melihat isi LKPJ Gubernur Aceh tahun anggaran 2019 yang disampaikan beberapa waktu lalu, ada beberapa catatan atau rekomendasi kami siapkan," ujar Bardan Sahidi,  dari daerah pemilihan Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah ini.

Bardan Sahidi menyebutkan, ada enam rekomendasi Fraksi PKS terhadap LKPJ Gubernur Aceh yaitu, pemerintahan, aparatur, keuangan, pembangunan, kesejahteraan rakyat, serta kekhususan Aceh.

Untuk pemerintahan dan aparatur, kata Bardan Sahidi, Fraksi PKS menilai penyelenggaraan pemerintahan masih gagap dan belum tanggap pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Padahal, anggaran untuk masjid, meunasah, dan dayah atau pesantren merupakan upaya memperkuat syariat Islam yang merupakan kekhususan dan kewenangan Provinsi Aceh.

"Rekomendasi ini akan kami sampaikan kepada Pansus LKPJ dan menjadi tolok ukur DPR Aceh yang bagian tugas pengawasan," tutur Bardan Sahidi.***

Komentar

Loading...