Pemerintah Aceh tak Penuhi Undangan Rapat Prolega 2020

Bardan Sahidi: Eksekutif Mangkir dari Undangan Kami!

Bardan Sahidi: Eksekutif Mangkir dari Undangan Kami!
Bardan Saidi (Foto: google)
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Wakil Ketua Badan Legislasi (Banleg), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Bardan Sahidi, Jumat sore (13/3/2020) mengaku. Eksekutif atau Pemerintah Aceh, mangkir dari undangan Banleg.

Padahal, undangan tadi dalam rangka rencana rapat penyusunan Program Legislasi (Prolega) Aceh tahun 2019-2024, yang dijadwalkan, Senin (16/3/2020) mendatang.

“Saat bersamaan dengan Tatib telah dilembar daerahkan.  Saat ini pula eksekutif mangkir dari undangan kami dari Badan Legislasi. Program legislasi lima tahunan sudah siap 56 judul Raqan,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melalui WhatsApp, Jumat.

Menurut Bardan Sahidi, program legislasi tahun 2020 juga telah mereka ajukan sebanyak 14 judul rancangan qanun (raqan).

“Selanjutnya menunggu penetapan Ketua DPRA dalam sidang Paripurna,” ujarnya.

Nah, terkait mangkirnya Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah terhadap undangan Banleg DPR Aceh itu, sebut Bardan Sahidi, diketahui tadi sore, setelah menerima salinan (copy) surat dari staf Banleg, yang menunda rapat, Senin, 16 Maret 2020.

“Ditunda menyusul surat Sekda Aceh yang tidak dapat hadir. Ini adalah kesempatan kedua kami menyurati eksekutif untuk duduk bersama menetapkan raqan prioritas tahun dinas 2020," sebut anggota Komisi I DPR Aceh itu.

Bardan Sahidi mengaku tidak tahu apa maksud eksekutif tidak hadir ke DPRA.

Itu sebabnya lanjut Bardan Sahidi, publik harus tahu kondisi tersebut. “Jelas ini menjurus kepada Contempt of Parliament,” tegas Bardan Sahidi.

Karena itu sebut Bardan Sahidi, Contempt of Parliament adalah di negara-negara dengan sistem pemerintahan parlementer, penghinaan terhadap parlemen adalah pelanggaran menghalangi legislatif dalam menjalankan fungsinya, atau menghalangi legislator mana pun dalam menjalankan tugasnya.

Sementara itu Sekda Aceh dr. Taqwallah, M.Kes melalui surat nomor 180/4865, bersifat penting yang ditujukan pada Ketua DPR Aceh, Jumat (13/3/2020), meminta maaf bahwa Pemerintah Aceh tidak dapat hadir pada rapat penyusunan program legislasi Aceh tahun 2019-2024.

Berdasarkan surat Sekda tersebut, eksekutif mengaku pada waktu bersamaan ada beberapa kegiatan yang telah terjadwalkan dan mendesak untuk dilaksanakan.

Balasan Pemerintah Aceh itu terkait surat DPRA Nomor 005/666, tanggal 10 Maret 2020. Sedangkan berdasarkan surat Sekda tadi, eksekutif tak menyebut kegiatan apa saja yang mendesak untuk dilaksanakan pada waktu bersamaan.

Lalu, peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR Aceh juga telah dilembar daerahkan, 9 Maret 2020. Maka, peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatib, telah dicabut.***

Komentar

Loading...