Usai Gebrak Satu Juta Masker

Bantuan Jokowi tak Disebut, Sejumlah ASN Dikabarkan Sakit

Bantuan Jokowi tak Disebut, Sejumlah ASN Dikabarkan Sakit
Program Gebrak Masker Pemerintah Aceh tanpa menyebut bantuan Presiden RI Joko Widodo (Foto: tribunnews.com)
Rubrik

Banda Aceh | Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) jajaran Pemerintah Aceh yang ditugaskan dalam Program Gebrak Masker ke sejumlah kabupaten dan kota, dikabarkan terserang sakit.

Itu terjadi usai mereka “mengebrak” sejuta masker bantuan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Betul, satu hari setelah kembali ke Banda Aceh, saya langsung diserang demam dan batuk-batuk. Hasil tes di Unsyiah saya positif Covid-19 dan saat ini menjalankan isolasi mandiri di rumah,” ungkap seorang ASN, pada media ini melalui sambungan telpon seluler, Minggu, 13 September 2020 malam di Banda Aceh.

Dia mengaku ditugaskan pada salah satu kabupaten di dataran tinggi Gayo. Karena alasan takut mendapat sanksi dari pimpinan. Dia minta nama dan lokasi tujuannya tidak ditulis.

“Tolong nama dan lokasi saya jangan ditulis. Sebab, pasti saya akan diberi sanksi oleh pimpinan. Apalagi, jumlah kami tidak banyak. Andai pun akhirnya mereka (pimpinan) tahu. Biarlah menjadi informasi buat mereka bahwa kami loyal pada pimpinan,” ucap sumber itu.

Informasi serupa juga diperoleh dari ASN yang bertugas ke Kabupaten Aceh Tenggara, Gayo Lues dan Aceh Singkil.

“Benar, sejak kembali saya demam tinggi, batuk dan hilang rasa,” ungkap sumber ASN yang lain.

Salah satu staf SKPA ini juga mengaku sedang menjalani isolasi mandiri di rumah.

“Saat tes pertama masih negatif. Tapi saya ragu karena demam belum pulih. Saya tes ulang dan hasilnya positif,” sebut dia.

Itu sebab, kepada media ini sejumlah ASN mengaku. Program Gebrak Masker hanya sebatas pencitraan Plt. Gubernur Aceh saja. Karena, tidak ada sesuatu yang dapat dibanggakan, kecuali berhadapan dengan resiko terpapar Covid-19.

"Anda bayangkan, ada satu desa jumlah penduduknya tujuh ribu, tapi masker yang kami bawa hanya seribu. Selain itu, kami berangkat dengan biaya pribadi. Tapi, kami tak kuasa menolak perintah dari atasan, terutama Sekda Aceh Taqwallah,” ungkap sumber lainnya.

Jika menolak sebut sumber ini, mereka diancam akan dipindahkan ke kabupaten dan kota, di luar Banda Aceh.

“Awalnya saya menolak, tapi oleh Kabid saya diancam akan dipindahkan ke Singkil atau Simeulue. Karena itu terpaksa saya terima,” ujar sumber ini.

Sebelumnya, media ini telah mewartakan akan terjadi masalah tersebut. Sebab, dari sejumlah peristiwa dan fakta yang muncul, mayoritas pejabat yang melaksanakan dinas luar (DL) akhirnya terpapar Covid-19. (baca: Menakar Akal Sehat di Tengah Pandemi Covid-19, Mengantar Masker Menjemput “Maut”).

Salah satunya Ir Mohd Tanwier MM, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh. “Benar, saya positif dan sedang menjalani isolasi mandiri di rumah,” ungkap mantan Plt. Bupati Aceh Tengah ini, Rabu, 2 September 2020 malam.

Saat itu, Mohd Tanwir atau akrab disapa Baong  ini mengaku, dia melakukan dinas luar ke Kabupaten Simuelue.

“Saya kembali ke Banda Aceh dengan menginap satu malam di Medan. Malam hari saya keluar hotel untuk makan di Warung Tegal (Warteg). Nah, mungkin di sanalah saya terpapar,” ungkap Baong secara terbuka.

Saat tiba di Banda Aceh, dia menderita demam selama dua pekan lalu. (baca: Dua Kadis Dikabarkan Positif Covid-19, Ir. Mohd Tanwier MM: Benar, Saya Sedang Isolasi Mandiri di Rumah).

Karena khawatir terhadap dirinya dan keluarga. Dia melakukan Dan test rapid di Prodia Banda Aceh. Tapi hasilnya menunjukkan non reaktif.

Tak sampai di sini, Ir. Mohd. Tanwier belum merasa tenang dan puas dengan hasil tersebut sehingga dia melakukan tes ulang di Dompet Duafa. “Hasilnya negatif juga,” sebut dia.

Tapi kondisi tubuhnya mulai memberikan gejala tidak sehat. Tak mau spekulasi, Baong kembali melakukan tes SWAB di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh. “Hasilnya positif,” jelas Baong.

“Namun saya bersyukur karena istri dan anak anak tidak menunjukan gejala terjangkit corona. Termasuk pegawai, ajudan serta supir,” ucap dia.

20200913-masker2

Presiden RI Joko Widodo melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengirimkan satu juta masker ke Aceh dan tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang Aceh Besar, Senin (23/8/2020). Foto: Harian Aceh Indonesia). 

Bantuan Jokowi tak Disebut

Hanya itu? Ironis dalam menjalankan program satu juta masker, Pemerintah Aceh dibawah kendali Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah tak menyebut secara khusus bahwa masker yang dibagikan adalah bantuan dari Presiden R, Joko Widodo (Jokowi).

“Ya, memang tidak ada perintah dari atasan untuk menyampaikan bahwa masker ini bantuan Presiden. Kami hanya diperintahkan untuk membagikan kepada masyarakat dan mengajak mereka untuk memakai masker,” ungkap seorang ASN.

Harusnya kata sumber tadi, pada baliho, spanduk dan banner yang dipasang, termasuk pada kenderaan roda empat, tertulis bantuan Presiden Jokowi.

“Misal, ada kalimat Gebrak Satu Juta Masker Bantuan Presiden RI. Ini lebih beretika,” kritik ASN tersebut.

Menariknya, dengan alasan mendukung gerakan menggunakan masker di luar rumah, Pemerintah Aceh menggandeng pelaku UMKM yang ada di Aceh untuk mencetak satu juta masker kain.

Kabarnya, masker tersebut dibagikan ke warga yang kurang mampu di Aceh. Informasi ini disampaikan akhir April 2020 lalu di Banda Aceh.

Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan skema tentang pembagian masker kain tersebut. Sumbernya, produksi UMKM.

Pemerintah Aceh akan membeli dengan harga Rp 8.500 per satu masker kain. Selain memberdayakan UMKM, hal itu juga karena kurangnya ketersedian masker di pasaran.

Menurut Nova, masker kain juga bisa dipergunakan untuk mengantisipasi corona. Sedangkan untuk masker medis, akan dipergunakan untuk tenaga kesehatan yang bertugas merawat pasien corona.

Faktanya? "Ah, ndak sampailah satu juta. Paling hanya ribuan saja. Kecuali itu, masker untuk dokter dan paramedis juga tidak memenuhi standar," ungkap seorang dokter di Banda Aceh.

Tapi, Nova begitu yakin dan percaya diri. “Kita butuhkan 1 juta lebih masker kain, itu diproduksi oleh UMKM.  Nanti kita bagikan ke warga miskin di seluruh Aceh,” kata Nova saat meresmikan Poliklinik Pinere di Banda Aceh, Rabu, 8 April 2020 di Banda Aceh.

Selain masker, pihaknya juga sedang mengupayakan pengadaan tambahan alat rapid test yang akan diperuntukkan bagi masyarakat. Khususnya yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP). Apalagi, saat itu menjelang bulan ramadhan, diprediksi bakal banyak warga Aceh yang akan pulang kampung.

Rapid test untuk warga, lanjut Nova, agar bisa memetakan jumlah ODP, PDP maupun positif corona di seleluruh Aceh. Hal itu sebagai upaya prefentif untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Aceh.

"Setengah penduduk Aceh, harus bisa melakukan rapid test agar kita bisa melakukan pemetaan,” ujarnya saat itu.

Yang jadi soal, benarkah Pemerintah Aceh telah membagikan satu juta masker pada April 2020 lalu? Jika benar, tentu tak salah. Bila tidak, tentu patut di usut.

Sebab, sejumlah sumber media ini menduga, jumlah satu juta masker tak seperti disampaikan Nova Iriansyah.

“Wah, kalau kita total ada 2 juta masker di Aceh. Rasanya tidak wajar bila masyarakat masih membeli masker secara mandiri,” kata seorang staf di Kantor Gubernur Aceh, Jumat lalu di Banda Aceh.

Itu sebabnya, terkait penangganan Covid-19 di Aceh, sudah sepatutnya DPR Aceh, mengunakan hak interpelasinya, mempertanyakan “misteri” pengunaan dana refocusing yang mencapai Rp2 triliun lebih ini. Semoga.***

Komentar

Loading...