Bansos Beasiswa dan Dugaan "Dana Cash Back" Oknum DPRA 

Bansos Beasiswa dan Dugaan "Dana Cash Back" Oknum DPRA 
Mendagri Muhammad Tito Karnavian (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)

Istilah cashback berasal dari kata cash yang berarti tunai dan back pengembalian. Secara sederhana, cashback dapat dipahami sebagai pengembalian tunai.

MODUSACEH.CO I Dalam pengertian yang lebih luas, cash back merupakan penawaran yang diberikan kepada konsumen dalam bentuk persentase pengembalian uang tunai atau uang virtual atau berupa suatu produk dengan persyaratan memenuhi minimal pembelian yang ditentukan.

Sebagai bagian dari program promosi, cash back terbilang cukup jitu. Banyak konsumen yang berminat untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan hanya sekadar ingin mendapatkan cash back.

Faktanya, cash back tak benar-benar diberikan dalam bentuk pengembalian uang tunai kepada konsumen. Cash back kebanyakan diberikan dalam bentuk uang virtual atau deposit yang dapat digunakan konsumen untuk melakukan pembelian ulang di merchant yang menyelenggarakan promo cash back.

Strategi ini jelas bertujuan untuk mengikat konsumen agar melakukan pembelian ulang karena merasa memiliki deposit yang bisa digunakan kemudian. Tak hanya deposit belanja atau voucher, cash back juga diberikan dalam bentuk barang.

Promo cash back bisa diselenggarakan toko (merchant) atau bank penerbit kartu kredit sebagai alat bayar. Namun, cash back memiliki jangkauan terbatas.

Jika program promo cash back diselenggarakan toko, maka hanya bisa digunakan untuk berbelanja atau melakukan pembelian uang di toko penyelenggara program promo tersebut.

Sementara apabila promo cash back diselenggarakan bank penerbit kartu debit atau kredit, maka cash back yang diterima konsumen setelah memenuhi minimal pembelian yang disyaratkan hanya bisa digunakan untuk berbelanja kembali dengan pembayaran melalui kartu debit atau kredit saja.

Hanya itu? Nah, ini yang menarik. Ternyata, cash back tak hanya terjadi dalam dunia marketing (penjualan) serta perbankan. Tapi juga politik, khususnya di lembaga DPRK, DPRA (DPRD) serta DPR RI. Maklum, dari sebutannya saja jelas tertuju pada sosok wakil rakyat pada semua tingkatan tadi.

Untuk saat ini, kita fokus saja pada oknum anggota DPR Aceh. Sebab, sedang ada masalah yang membalut mereka, terutama anggota DPR Aceh Periode 2014-2019 dan terpilih kembali pada kontestasi Pemilu 2019-2024.

Bayangkan, hampir dua tahun lebih penyidik Polda Aceh melakukan pemeriksaan terhadap kasus dana Pokir (khususnya bantuan beasiswa) yang melibatkan puluhan oknum anggota DPR Aceh (2014-2019) dan sudah ratusan orang telah dijadikan saksi serta terperiksa.

Meski persoalan yang menjadi perhatian publik ini sebagai “suprise action”, namun dirasa agak lambat penanganannya. Begitupun, apa yang sedang dilakukan penyidik Polda Aceh dalam menegakkan law enforcement ini, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, tetap harus diberi apresiasi.

Mengapa Pokir jadi persoalan yang menggeliat dan pusat perhatian masyarakat Aceh? Apakah Pokir menjadi mahluk asing  sehingga terjadi “kegagapan  prosedur “ dan menimbulkan jebakan Batman bagi sejumlah anggota dewan dalam merealisasikan kebijakan tadi?

Atau justru Pokir menjadi “Negatif Tools “ bagi oknum anggota dewan untuk memperkaya diri dan menghimpun pundi-pundi atas cost politic yang dikeluarkan  dalam proses pemilihannya?

Atau justru menjadi “Positif Tools” dan sarana ibadah dalam memperjuangkan aspirasi masyakatnya?

Untuk itu, perlu memahami kontek hukum dan prosedur  yang menjadi basic referensi anggota dewan dalam menjalankan tugasnya, menjaring aspirasi yang dikemas dalam istilah “POKIR”.

Idealnya, Pokir (Pokok-Pokok Pikiran) DPRA (DPRD) adalah produk usulan hasil reses yang dilakukan anggota dewan. Reses yang menghasilkan sejumlah usulan ini, berasal dari konstituens anggota di daerah pemilihannya masing-masing. Ini sejalan dengan pengakuan bahwa pokir adalah usulan aspirasi.

Dengan demikian, POKIR sesungguhnya memiliki nomenklatur yang mirip dengan “penjaringan aspirasi masyarakat”. Sesuai PP 1/2001 dan PP 25/2004 yang menyatakan, anggota dewan mempunyai kewajiban menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Istilah pokir juga tercantum pada Pasal 55 huruf (a), Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, yang menjadi salah satu tugas Badan Anggaran (Banggar) DPRA yaitu, “memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBA (APBD)”.

Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun tersebut,  harus dibaca dan dipahami. Pertama, penyampaian pokir adalah tugas Badan Anggaran (Banggar) yang menjadi sebagai salah satu alat kelengkapan dewan. Jadi, hanya Badan Anggaran (Banggar) yang memiliki tugas ini.

Kedua, disampaikan kepada kepala daerah. Ini karena tidak ada ketentuan yang berbunyi bahwa pemerintah daerah atau kepala daerah atau yang mewakilinya, maka penyampaian POKIR disampaikan langsung kepada kepala daerah dalam hal ini Gubernur Aceh.

Ketiga, Pokir  sebatas saran dan pendapat. Karena itu dalam konteks hukum, tidak bersifat mengikat atau suatu keharusan untuk dilaksanakan. Jadi, Banggar menyampaikan saran dan pendapat kepada kepala daerah, tapi keputusan menerima atau menolak saran dan pendapat itu, sepenuhnya ada pada kepala daerah.

Keempat, disampaikan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum APBA ditetapkan. Maka sangat jelas dalam PP 16/2010 menegaskan, “aspirasi masyarakat” berbentuk POKIR tersebut menjadi tugas Banggar untuk menyampaikannya kepada kepala daerah. Tetapi penjelasan itu tidak mengurangi pelbagai masalah yang akan muncul terkait POKIR.

Ambil contoh, pokir disampaikan paling lambat 5 bulan sebelum APBA ditetapkan. Tapi dalam prakteknya ditemukan adanya perbedaan waktu reses dan frekwensi pembahasan.

Reses DPRA dilaksanakan tiga kali dalam setahun yaitu bulan April, Agustus dan Desember. Sementara frekwensi pembahasan APBA hanya terjadi dua kali: pembahasan murni  dan perubahan, yakni selambatnya bulan Desember untuk APBA (murni) dan September tahun berjalan untuk APBA perubahan.

Sedangkan ketentuan penyampaian POKIR selambatnya lima bulan sebelum penetapan APBA. Namun, dalam perakteknya ketentuan ini sering dipandang sebelah mata karena sering usulan berupa POKIR masuk injury time  ditetapkannya APBA.

Berat dugaan setelah adanya negosiasi atau bargaining porsi maupun alokasi anggaran antara eksekutif dengan legislatif.

Masalah kedua, apa wujud out put dokumen dari POKIR DPRA tersebut?

Secara kelembagaan, seharusnya dalam bentuk keputusan pimpinan harus menghindari klaim sepihak, baik anggota, pimpinan, komisi atau Banggar (secara lisan maupun tertulis) bahwa apa yang disampaikan tersebut adalah POKIR DPRA.

Yang terjadi di Aceh malah, gubernur sempat menolak sejumlah daftar usulan POKIR kepada DPRA.

Sementara itu, tata tertib DPRA maupun PP 16/2010 tidak mengurai secara terperinci bagaimana mekanisme dan tata cara hingga melahirkan dokumen negara yang disebut POKIR itu.

Memang, ada keterputusan antara Tim Inventarisasi Hasil Reses yang mengkompilasi dan menilai laporan reses dari semua anggota DPRA kepada out put berupa POKIR DPRA yang selanjutnya diserahkan kepada Banggar.

Nah, akibat ketidakjelasan ini, masing-masing anggota, komisi bahkan fraksi dan ada yang mengatasnamakan kepentingan pribadi anggota dewan  bahwa, apa yang mereka sampaikan adalah POKIR DPRA dan terkesan menjadi ajang perlombaan sebanyak banyaknya untuk mendapatkan anggaran sehingga semakin banyak pula keuntungan cash back yang bisa diraih.

Atas ketidakjelasan apa itu POKIR, maka mekanisme dan tata cara penyampaiannya, juga berakibat pada munculnya praktek-praktek penyalahgunaan istilah POKIR itu sendiri oleh oknum anggota DPRA.

Penyalahgunaan itu antara lain berwujud. Pertama, diasumsikan bahwa POKIR adalah hak anggota DPRA karena berasal dari laporan hasil reses di masing-masing daerah pemilihan.

Anggota DPRA melakukan “penitipan proyek” di RAPBA baik secara perseorangan maupun lewat komisi. Pembahasan RAPBA antara Komisi DPRA dan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) berujung pada usulan proyek tertentu dengan mengatasnamakan POKIR.

Padahal ketentuannya, POKIR merupakan tugas Banggar untuk menyampaikannya.

Kedua, dalam perkembangannya POKIR berubah wujud menjadi dana jenis-jenis kegiatan atau disebut dana: POKIR. Titik tekannya pada sejumlah usulan dana, bukan pada perjuangan aspirasi dan usulan yang terangkum. Sebab, POKIR adalah “teknik dan jurus siluman” anggota DPRA dalam menggasak APBA.

Karena, berdasarkan aturan penyampaian POKIR harus lima bulan sebelum penetapan APBA dan masih dalam tahapan pembahasan RKPD (Rencana Pembangunan Tahunan Daerah) hingga pembahasan Kebijakan Umum APBA (KUA).Dan, sebenarnya belum bicara tentang jenis-jenis kegiatan dan satuan harga.

Sebaliknya, jenis-jenis kegiatan dan satuan harga baru terjadi pada tahap pembahasan RKA-SKPA. Tapi prakteknya, saat pembahasan RKA-SKPA inilah dana POKIR disusupkan. Karena jenis kegiatan sudah jelas berupa angka-angka nominal.

Ketiga, dalam perkembanganya POKIR menjadi semacam sandi rahasia berupa kode untuk memainkan APBA. Istilah POKIR telah diketahui umum dikalangan DPRA dan Pemerintah Aceh untuk menitipkan sejumlah proyek-proyek tertentu dalam APBA.

Karenanya istilah POKIR tidak lagi dimaknai sebagai pokok-pokok pikiran DPRA. Dan proses pengajuan POKIR sebagai kode dilakukan semua pihak diluar Banggar dan diajukan tidak lagi bersandar pada batas waktu maksimal lima bulan.

Pokoknya, POKIR  diajukan sebelum RAPBA diserahkan kepada Kemendagri. Karena POKIR yang diajukan menjelang penetapan APBA, maka tidak heran jika jenis kegiatan yang diusulkan juga keluar dari program prioritas dan pagu anggaran yang tertera dalam PPAS.

Sekali lagi, semua itu tidaklah gratis. Dan hampir dapat dipastikan bermuara pada penarikan dana atau istilahnya; cash back! Dari hasil penelusuran media ini dan wawancara tertutup dengan sejumlah mantan anggota DPRA terungkap. POKIR akhirnya memang menjadi ladang penghasilan “sampingan” bagi sejumlah oknum anggota dewan,di luar gaji, tunjangan dan SPPD.

Intinya, ini soal urusan perut. Sebab, tidak ada alokasi dana untuk POKIR dan bantuan sosial lainnya, yang tidak menerapkan dana cash back!

Beberapa kasus pidana yang sempat muncul sebelumnya menjadi bukti sahih adanya praktik culas ini. Misal, ada dana POKIR oknum anggota DPRA untuk bantuan masjid, sarana olah raga bahkan penyediaan lahan kuburan yang berakhir di pengadilan. Terakhir, kasus bantuan beasiswa.

Lantas, akankah kasus yang sudah terbuka secara kasat mata di ranah publik dan kini ditangani jajaran Polda Aceh itu bergulir hingga ke pengadilan, sejalan dengan turunnya izin pemeriksaan dari Kemendagri? Kita tunggu saja. (selengkapnya baca edisi cetak).***

Komentar

Loading...