Bupati Aceh Besar Minta Bandara SIM Ditutup

Kota Banda Aceh dan Aceh Selatan Mulai Lakukan Lockdown Lokal

Kota Banda Aceh dan Aceh Selatan Mulai Lakukan Lockdown Lokal
Penumpang yang tiba melalui Bandara SIM mulai membludak (Foto: Ist)

Banda Aceh | Pemerintah Kota Banda Aceh akhirnya memberlakukan ‘Partial Lockdown’ atau Lockdown Lokal, terutama kawasan tempat tinggal pasien dalam pengawasan (PDP) dan terpapar virus corona (Covid-19), serta orang dalam pemantauan (ODP).

Keputusan ini diambil usai pertemuan Walikota Banda Aceh Aminullah Usman, bersama Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar, Jum’at malam (27/3/2020), di Pendopo Walikota Banda Aceh.

Dasarnya, karena diketahui sudah dua warga Kota Banda Aceh dinyatakan positif corona. Pemko Banda Aceh dalam waktu segera akan menyurati Pemerintah Aceh, untuk memberlakukan status lockdown untuk Kota Banda Aceh.

“Karena Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh, maka Walikota Banda Aceh akan segera menyurati Pemerintah Aceh, agar Kota Banda Aceh dapat diberlakukan lockdown,” kata Farid saat dihubungi media ini, Sabtu (28/3/2020).

Selain itu, Pemko Banda Aceh juga akan meminta kepada Pemerintah Aceh, mendesak pihak terkait seperti Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Permintaan sama juga ditujukan pada Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan, agar Terminal Type A Batoh ditutup. Terutama untuk bus yang datang dari dan menuju ke Medan, Sumatera Utara.

Untuk kepentingan tadi, dalam operasinya, Pemko Banda Aceh melibatkan jajaran TNI dan Polri. Termasuk pemeriksaan secara selektif bus dan truk angkutan barang (cargo), yang masuk ke Kota Banda Aceh melalui Terminal Angkutan Umum L300 di Kecamatan Lueng Bata, hingga memperketat pintu masuk dari Pelabuhan Ulee Lheue.

Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menegaskan. Penutupan bandara penting dilakukan karena setiap hari, ada puluhan atau ratusan penumpang yang datang dari Jakarta, sebagai kawasan zona merah suspect Covid-19.

“Setiap hari ada puluhan atau mungkin ratusan ODP (orang dalam pemantauan), masuk ke Kota Banda Aceh, atau menyebar ke seluruh Provinsi Aceh,” ucapnya.

Walikota Banda Aceh Aminullah Usman menyampaikan, Pemko Banda Aceh telah menyiapkan dana Rp18,7 miliar selama masa tanggap darurat Covid-19.

Kebijakan tersebut diambil Aminullah, mencermati semakin meningkatnya grafik pasien Covid-19 baik suspect maupun yang sudah dinyatakan positif di Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Indonesia. “Dananya sudah ada, dan sudah kita siapkan, sumbernya dari dana APBK 2020,” kata Aminullah.

Dalam keterangannya, ada beberapa plot anggaran yang digeser atau dialihkan untuk keperluan penanganan virus corona, seperti kegiatan event yang bersifat mengumpulkan orang banyak, termasuk biaya perjalanan dinas seluruh SKPK turut dipangkasnya.

Secara garis besar, penggunaan tersebut dibagi menjadi dua bagian. Pertama, Rp8 miliar lebih untuk belanja barang jasa, dan barang habis pakai, serta pengadaan belanja modal sarana.

Seperti membeli bahan disinfektan, masker, baju APD lengkap, thermal scanner, wastafel portable, spray can, dan bilik sterilisasi. Kemudian Rp.10 miliar lagi untuk belanja tidak terduga. “Apabila situasi semakin parah, maka dana Rp10 miliar akan kita gunakan untuk pembagian sembako bagi warga kurang mampu, dan para pekerja yang terdampak Covid-19, serta keperluan darurat lainnya,” tegas Aminullah.

Sebelumnya, Walikota Banda Aceh mengumumkan bahwa ODP Covid-19 di Kota Banda Aceh terus bertambah, dari sebelumnya 31 orang yang masuk dalam ODP, kini menjadi 52.

“Betul, ada 52 orang masuk ODP saat ini, dari jumlah sebelumnya 31 orang, ada yang pulang dari luar daerah, luar negeri, ada kedekatan dengan PDP, semuanya dilakukan karantina mandiri, tidak boleh keluar untuk berpergian kemana mana,” tegas Aminullah saat dikonfirmasi media ini, Jumat (27/03/2020) malam.

Ia menjelaskan, meski para ODP itu diketahui baru melakukan perjalanan dari luar daerah dan luar negeri. Dirinya tak menyebutkan rinci ke daerah mana saja yang dikunjungi. Sebagian lainnya diketahui pernah melakukan kontak langsung dengan orang yang saat ini menjadi pasien dalam pemantauan (PDP) Covid-19.

Pihak rumah sakit juga ikut dilibatkan memantau perkembangan kesehatan dari ODP tersebut. Ada pun 52 warganya yang masuk dalam ODP yakni, Kecamatan Syiah Kuala (20 orang), Kuta Alam (3 orang), Baiturahman (4 orang), Banda Raya (6 orang), Ulee Kareng (6 orang), Meuraxa (5 orang), Luengbata (3 orang), Jaya Baru (2 orang) dan Kuta Raja 3 orang.

Masyarakat diminta menahan diri untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Dirinya berharap warga dapat mematuhi imbauan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid 19 yang semakin mengganas.

Direktur RSUDZA Banda Aceh, Dr. dr. Azharuddin, Sp.OT, K-Spine FICS, menyebutkan, sudah 4 orang positif terinfeksi virus corona (Covid-19) di Provinsi Aceh. Ada tiga kasus baru yang terdeteksi positif corona, yaitu dua pria yang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP), dan seorang perempuan yang berstatus orang dalam pengawasan (ODP).

“Perempuan itu berstatus orang dalam pengawasan (ODP), yang justru merupakan istri dari salah satu PDP yang positif corona itu. Informasi ini tadi kita dapat, jadi ada dua orang pasangan suami istri positif corona,” kata Azhar, Jum’at (27/3/2020).

Sementara itu, dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 yang semakin luas, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, telah memberlakukan lockdown atau isolasi wilayahnya sampai 29 Mei 2020.

Sekda Aceh Selatan, Nasjuddin mengatakan itu, setelah menggelar rapat dengan Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 Aceh Selatan, di Kantor Bupati Aceh Selatan, Jum’at (27/3/2020). Rapat tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Aceh Selatan, Teungku Amran.

“Ini dilakukan supaya memutuskan mata rantai penyebaran virus Covid-19 di Aceh Selatan. Kita tegaskan masyarakat harus menghindari tempat-tempat keramaian, dan untuk siswa-siswi tetap belajar di rumah,” tegas Nasjuddin.

Untuk aktifitas para petani dan nelayan tetap berjalan seperti biasa. Tapi, untuk kegiatan-kegiatan seperti hari pecan, kenduri atau resepsi pernikahan/perkawinan untuk sementara waktu ditunda dahulu.

Bupati Kabupaten Aceh Besar, Mawardi Ali menyebut, pihaknya telah menyurati Menteri Perhubungan RI, untuk dapat menutup Bandara Sultan Iskandar Muda yang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Dalam surat bernomor 553.1/1296, tanggal 27 Maret 2020 dijelaskan, terkait penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang terus meningkat drastis, dan telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil yang lebih besar, serta telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Pihaknya meminta agar Menteri Perhubungan RI dapat mengabulkan permohonan penutupan Bandara Sultan Iskandar Muda.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Aceh, Ketua DPR Aceh, Eksekutif General Manager Angkasa Pura II, dan Ketua DPRK Aceh Besar.

Pemkab Aceh Besar juga akan mengalokasikan anggaran yang bersumber dari pengalihan kegiatan yang ada di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPK Aceh Besar, Rp10 miliar. Anggaran sebesar itu akan digunakan untuk penanganan dan pencegahan virus corona.

Sekda Aceh Besar Iskandar, yang juga merupakan koordinator dan Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Aceh Besar hari ini menyebut, anggaran Rp10 miliar itu akan dipotong dari dana perjalanan dinas, dana kegiatan pelatihan serta even-even seremonial.

Menurutnya, keputusan ini diambil sejalan arahan Bupati Aceh Besar dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui surat Nomor: 440/2436/SJ, tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Sementara itu, data terkini Dinas Kesehatan Aceh menyebut, jumlah angka ODP di Kabupaten Aceh Besar sebanyak 31 orang. Sedangkan yang telah dinyatakan positif Covid-19, 1 orang.***

Komentar

Loading...