Breaking News

Balon Bupati Aceh Singkil Laporkan KIP Aceh ke DKPP

Balon Bupati Aceh Singkil Laporkan KIP Aceh ke DKPP
Nasran (Foto: Ist)
Rubrik

Banda Aceh | Bakal Calon (Balon), Bupati Kabupaten Aceh Singkil Nasran AB, telah melaporkan Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota KIP Aceh ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terkait dengan Penetapan Jadwal dan Tahapan Pilkada Aceh Tahun 2022 dan Penundaan Jadwal dan Tahapan Pilkada yang dilakukan KIP Aceh.

Pengaduan tersebut dilakukan karena tindakan KIP Aceh dalam penentuan jadwal pilkada dan penundaan jadwal, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu lemahnya integritas dan profesionalitas dari KIP Aceh, sehingga berakibat pada tidak jelasnya kapan Pilkada Aceh akan dilaksanakan.

"Klien saya sudah bekerja untuk melakukan penggalangan di lapangan guna persiapan beliau maju sebagai calon Bupati Aceh Singkil. Tiba-tiba KIP Aceh menunda pelaksanaan Pilkada dan bahkan tidak ada kejelasan sampai kapan Pilkada akan ditunda," kata Imran Mahfudi, kuasa hukum Nasran, melalui rilisnya, Kamis malam.

Imran juga menyebut, apalagi jika alasannya karena ketiadaan anggaran, ini tidak masuk di akal, karena pada saat KIP Aceh menetapkan jadwal dan tahapan Pilkada pada tanggal 19 Januari 2021, APBA 2021 telah disahkan dan pada saat KIP Aceh menunda Pilkada pada 2 April 2021 APBA juga belum ada perubahan.

"Sehingga alasan ini terkesan mengada-ngada dan menimbulkan persepsi publik bahwa Pemerintah Aceh tidak mendukung pelaksanaan Pilkada," ucap Imran atau akrab disapa Boim ini.

"Di samping itu, pengaduan ini kami anggap perlu dilakukan supaya ada kejelasan kapan semestinya Pilkada Aceh dilaksanakan, apakah di tahun 2022 atau tahun  2024, sehingga sebagai bakal calon bupati yang ikut dalam Pilkada nanti lebih mudah melakukan persiapan, dan tidak terkatung-katung seperti sekarang," tegas Boim.

Selain itu kata Boim. "Jadi, harus diuji ada tidaknya kesalahan KIP Aceh dalam penetapan jadwal dan tahapan serta penundaan jadwal dan tahapan Pilkada, jika yang telah dilakukan KIP Aceh benar, maka pilkada harus dilanjutkan, demikian juga sebaliknya," kata Boim.***

Komentar

Loading...