Bahas Percepatan Implementasi MoU, Wali Nanggroe Kumpulkan Mantan Kombatan GAM

Bahas Percepatan Implementasi MoU, Wali Nanggroe Kumpulkan Mantan Kombatan GAM
Wali Nanggroe Aceh Tgk. Malik Mahmud Al Haytar mengadakan pertemuan khusus dengan para mantan kombatan GAM dan para Ketua Komite Peralihan Aceh (Foto: Ist)

Banda Aceh | Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haytar mengadakan pertemuan khusus dengan para mantan kombatan GAM dan para Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA), Jumat, 10 Januari 2020 di Kompleks Meuligoe Wali Nanggroe, Kabupaten Aceh Besar.

Hadir Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) H. Muzakir Manaf atau Mualem, Wakil Ketua KPA H. Kamaruddin Abu Bakar atau Abu Razak, serta 23 Ketua KPA Wilayah antaralain Darwis Jeunieb, Sarjani Abdullah dan Muchtar Hanafiah atau Ableh Kandang.

Turut hadir pula Suhendra Hadikuntono, pengamat intelijen senior.

20200111-wali3

Rapat tertutup dipimpin Wali Nanggroe tersebut, membahas percepatan implementasi MoU Helsinki dan UUPA, khususunya terkait lambang dan Bendera Aceh.

“Kesepahaman yang sudah diperjanjikan dalam MoU Helsinki dan diatur dalam UUPA harus segera diimplementasikan secara menyeluruh,” kata Wali Nanggroe menegaskan.

Wali Nanggroe menambahkan, umur perdamaian Aceh sudah berusia 14 tahun, namun masih banyak poin-poin perjanjian yang belum diimplementasikan. “Jangan sampai ini terus berlarut-larut dan menjadi masalah ke depannya,” kata Wali Nanggroe.

“Kita berharap bendera dapat naik pada 15 Agustus 2020. Karena sudah 15 tahun rakyat Aceh bersabar,” kata Wali Nanggroe.

Sementara itu, Mualem selaku mantan Panglima GAM dan Ketua KPA juga menyampaikan, hal yang senada, bahwa persoalan lambang dan bendera Aceh harus segera diselesaikan.

“Ini bukan saja tuntutan kami para mantan kombatan, tapi tuntutan rakyat Aceh,” kata Mualem.

20200111-wali2

Mualem menambahkan, Pemerintah Pusat tidak perlu risau dengan lambang dan bendera Aceh, karena hal itu tidak akan membuat NKRI terpecah belah.

“Bendera dan lambang ini adalah kebanggan bagi rakyat Aceh sebagai daerah yang diakui kekhususannya lewat Undang-undang Pemerintan Aceh,” tegas Mualem.

Pertemuan tersebut menyepakati beberapa langkah-langkah teknis dan stretegis yang akan ditempuh baik oleh Wali Nanggroe, KPA dan seluruh elemen yang ada di Aceh, untuk percepatan implementasi UUPA.

Salah satunya menugaskan Suhendra menghadap Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan langsung keseluruhan hasil pertemuan tertutup tersebut.***

Komentar

Loading...