LHP BPK Terhadap Pemkab Pidie Tahun Anggaran 2019

Bagian Humas Tidak Cermat, Pembayaran Honorarium  Forkopimda tak Sesuai Ketentuan

Bagian Humas Tidak Cermat, Pembayaran Honorarium  Forkopimda tak Sesuai Ketentuan
Bupati Pidie, Roni Ahmad dan Wabup Pidie, Fadhlullah TM Daud, ST memimpin rapat teknis MTQ tingkat Provinsi Aceh di Oproom, kantor bupati setempat, Rabu, 6 Februari 2019 (Foto: waspadaaceh.com)

Memerintahkan Bendahara Pengeluaran pada Bagian Humas dan Protokol Setdakab mempertanggungjawabkan pembayaran honorarium Forkopimda Rp48.450.000,00-, yang tidak memiliki dasar hukum.

MODUSACEH.CO | BPK RI Perwakilan Aceh mengungkap.  Tahun 2019, Pemkab Pidie menganggarkan Belanja Barang dan Jasa Rp510.487.029.068,56. Tapi, realisasi Rp450.959.235.834,30-, atau 88,34 persen dari anggaran.

Honorarium tersebut diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRK, Sekretaris Daerah, Dandim 0102 Pidie, Kapolres Pidie, Ketua Pengadilan Negeri Sigli, Kepala Kejaksaan Negeri Sigli, Ketua Mahkamah Syariah dan Ketua MPU Kabupaten Pidie.

Pemberian honorarium tersebut bersifat bulanan dan tahun anggaran (TA) 2019, direalisasikan untuk 12 bulan, mulai Januari sampai dengan Desember 2019.

Hasil pemeriksaan atas penetapan honorarium dan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) pada kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Muspida Kabupaten Pidie menunjukkan kondisi. Unsur Forkopimda melebihi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dan, kebijakan ini ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pidie Nomor 134/325/KEP.03/2019, namun telah melebihi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014.

Ironis tulis BPK, bukti pertanggungjawaban pemberian honorarium tidak lengkap dan tak sesuai dengan Keputusan Bupati Keputusan Bupati Pidie Nomor 134/325/KEP.03/2019, tanggal 28 Februari 2019, yang menetapkan honorarium untuk Forkopimda/Muspida Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019.

Pada amar ketiga keputusan tersebut dinyatakan, keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 28 Februari 2019. Namun, pelaksanaan pencairan honorarium dengan bukti kwitansi tanda terima diberikan sejak  bulan Januari 2019. Kondisi tersebut menunjukkan pemberian honorarium bulan  Januari dan Februari tidak sesuai Keputusan Bupati, Rp48.450.000,00-. 

Dari penjelasan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdakab diketahui, pelaksanaan kegiatan rapat musyawarah pimpinan daerah TA 2019, dilaksanakan tidak secara rutin setiap bulan.

Ini dibuktikan dengan pertanggungjawaban kwitansi pengeluaran yang dilampirkan tanda terima tapi tidak didukung dengan dokumen pelaksanaan seperti undangan, daftar hadir peserta, notulensi rapat serta foto dokumentasi. Kondisi tersebut  menunjukkan, kelengkapan dokumen pertanggungjawaban kegiatan rapat Muspida tidak tertib.

Pemeriksaan selanjutnya diketahui, penganggaran kegiatan penyelenggaraan Forkopimda juga terdapat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong. Susunan keanggotaan tim koordinasi tersebut terdiri dari unsur Forkopimda dan tim ini, sesuai Keputusan Bupati Pidie Nomor 410/150/KEP.21/2019, tanggal 28 Februari 2019, tentang  Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten dan Tim Pelayanan Pengaduan Pengelolaan Dana Gampong di Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019.

Koordinasi pimpinan kabupaten tersebut diselenggarakan dalam rangka pengelolaan dana gampong dengan tugas; melakukan koordinasi percepatan penyelesaian regulasi dana gampong. Melakukan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan dana gampong. Memberikan dukungan pelaksanaan pendampingan gampong oleh SKPK serta melakukan pemantauan dalam rangka percepatan transfer dana gampong, alokasi dana gampong, bagian hasil pajak dan retribusi daerah dari RKUD ke RKUG.

 Kondisi tersebut menunjukkan, kelengkapan dokumen pertanggungjawaban kegiatan koordinasi Forkopimda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong tidak tertib. Permintaan keterangan dari Kepala Bidang PPMG dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong diketahui, pelaksanaan  koordinasi Forkopimda tersebut tidak maksimal dan tidak pernah menyelenggarakan rapat maupun pertemuan selama tahun 2019. 

Kondisi ini menunjukkan adanya indikasi duplikasi penganggaran dan pembayaran honorarium Forkopimda yang dianggarkan Bagian Humas dan Protokoler Setdakab, Rp342 juta dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Rp178.8 juta. Selain itu, terdapat pembayaran honorarium tidak sesuai keputusan Bupati pada Setdakab Rp48.450.000,00.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Pasal 26 Ayat (1) menyatakan. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di kecamatan.

Ayat (2) menyatakan, Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh gubernur untuk daerah provinsi, bupati/wali kota untuk daerah kabupaten/kota, dan Camat untuk kecamatan. Termasuk beberapa peraturan lainnya.

Kondisi ini telah mengakibatkan, penganggaran pembayaran honorarium Forkopimda membebani keuangan daerah minimal Rp346.800.000,00 (Rp168.000.000,00 + Rp178.800.000,00) dan pembayaran tidak memiliki dasar hukum Rp48.450.000,00-.

Selain itu, bukti pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan kegiatan Forkopimda sebagai dasar realisasi anggaran kurang memadai.

Kondisi tadi disebabkan, Bendahara Pengeluaran pada Bagian Humas dan Protokol Sekdakab dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, tidak cermat dalam mempertanggungjawabkan pembayaran honorarium kegiatan Forkopimda, sesuai SK yang berlaku.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdakab dan Kepala Bidang PPMG selaku PPTK kegiatan rapat koordinasi Forkopimda, kurang cermat dalam menyiapkan dokumen pertanggungjawaban atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Asisten I Sekdakab selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selaku Pengguna Anggaran, kurang cermat dalam pengawasan pelaksanaan anggaran sesuai dengan tugasnya.

Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Pidie tidak memedomani ketentuan yang berlaku dalam menyetujui usulan penganggaran kegiatan Forkopimda dengan menetapkan ukuran output yang jelas.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong sependapat dengan temuan BPK.

Itu sebabnya, BPK merekomendasikan Bupati Pidie agar, menginstruksikan Asisten I Setdakab selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selaku Pengguna Anggaran untuk, memerintahkan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdakab dan Kepala Bidang PPMG selaku PPTK kegiatan rapat koordinasi Forkopimda, lebih cermat dalam menyiapkan dokumen pertanggungjawaban atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Memerintahkan Bendahara Pengeluaran pada Bagian Humas dan Protokol Setdakab mempertanggungjawabkan pembayaran honorarium Forkopimda Rp48.450.000,00-, yang tidak memiliki dasar hukum.***

Komentar

Loading...