Sosialisasi Pelaksanaan Kortekrenbang Aceh 2020

Azhari SE: Samakan Persepsi Supaya Semua Persoalan Dapat Dituntaskan

Azhari SE: Samakan Persepsi Supaya Semua Persoalan Dapat Dituntaskan
Penulis
Rubrik
Sumber
Reporter Banda Aceh/NM

Banda Aceh | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar rapat Sosialisasi Pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) Aceh tahun 2020, di Hotel Hermes, Jl. T. Panglima Nyak Makam, Banda Aceh, Kamis, (25/10/2018).

Kepala Bappeda Aceh, Azhari SE, mewakili Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyampaikan. "Rapat ini merupakan proses sosialisasi dari awal thun 2019, mudah-mudahan kita siap untuk proses dalam menyusun RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Aceh. Pemerintah Aceh mengajak semuanya dari pemerintah kabupaten kota dengan provinsi untuk samakan persepsi dan sepakat," katanya. Dia berharap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 adalah APBD yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan.

Masih kata Azhari. "Selama 2017, Aceh menghasilkan APBD yang berkualitas, indikator Aceh paling bagus, tapi kita tidak boleh berbangga, karena ini tergantung struktur yang kita buat. Kita tidak boleh terlambat, diharapkan tepat waktu. Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), mempunyai visi dan misi, jadi kita harus bisa menyusun anggaran, kalau tidak tahu apa yang dibuat, maka hasilnya nol, kita harus merperbaiki kemiskinan,” harap Azhari.

Selanjutnya ia menjelaskan, Pemerintah Aceh sudah mengirim Surat kepada Kepala Beppeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), untuk difokuskan tentang dana Otsus yang dikelolakan dengan baik supaya berjalan tepat waktu dan berkualitas.

Dana Otsus akan ditransfer ke kabupaten kota supaya proses evaluasi ini cepat selesai, dan tahun 2020, dana ini dikelola pemerintah kabupaten kota dan harus disesuaikan.

Proses Musrenbang (Musyawaran Perencanaan Pembangunan) itu harus dilengkapi, sehingga punya waktu yang cukup, terutama untuk pembangunan tahun 2020. Setiap perbedaan argumentasi harus diusul. Pemerintah kota dan provinsi harus sama persepsi, kalau tidak semuanya tidak akan tercapai dalam penyusunan anggaran 2019 nanti dan semua persoalan harus bisa dituntaskan.

“Dana Otsus hanya 10 tahun lagi, pemerintah kabupaten dan kota harus memahami total yang dihabiskan, sasarannya dilakukan pada tahun 2020, kegiatan yang dilakukan itu berbasis bisnis. Misalnya, siapa penerima manfaat dari bibit yang kita berikan, beasiswa dan lain-lain. Semuanya harus tepat sasaran,” jelas Azhari.***

Komentar

Loading...