Wakil Ketua Komisi I DPRA

Azhari: Jangan Bawa Ranah Militer Dalam Pemerintahan di Aceh

Azhari: Jangan Bawa Ranah Militer Dalam Pemerintahan di Aceh
Penulis
Rubrik

Banda Aceh I Pernyataan Plt Gubernur Aceh Mayjen (Purn) Soedarmo bawah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) jangan ganggu eksekutif, mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Komisi 1 DPR Aceh Azhari.

Kader Partai Aceh (PA) yang akrap dipanggil Azhari Cage itu menegaskan, Plt Gubernur Aceh Soedarmo yang mengeluarkan pernyataan tendisius. Ia meminta supaya Plt Gubernur Aceh fokus pada tugasnya dan netral dalam Pilkada Aceh. “Gubernur jangan mengeluarkan pernyataan tendisius. Kita mengharapkan Plt Gubernur Aceh bekerja sesuai dengan tugasnyalah, netral dalam menyukseskan Pilkada, itu yang utama,” ujar Azhari Cage pada wartawan, di Pangoe, Banda Aceh, Rabu (09/11/2016).

Azhari juga menyampaikan pada Plt Gubernur Aceh, supaya tidak muluk-muluk menyampaikan pembangunan Aceh. Bagaimana membangun Aceh tugasnya cuma tiga bulan. “Jangan terlalu muluk-muluklah sampai rencana membangun Aceh, membangun Aceh bagaimana? Cuma tugas tiga bulan,” kata Azhari Cage.

Anggota DPR Aceh dari Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe itu juga heran dengan pernyataan Gubernur Aceh bahwa ada kesan DPRA yang ganggu anggaran, padahal secara Undang-Undang tugas DPR jelas yaitu melakukan pembahasan anggaran, pengawasan dan legislasi. “Ketika jangan ganggu anggaran, jangan ganggu bagaimana? Sedangkan secara Undang-Undang menyebutkan anggaran berhak dibahas oleh DPR,” jelasnya.

Bila ada keinginan Plt Gubernur Aceh mempercepat pembahasan anggaran, DPR Aceh sangat sepakat. Tapi, Plt Gubernur Aceh jangan hanya menilai lembaga DPRA, tetapi kinerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). “Kita setuju dan itu yang kita inginkan, tetapi dalam hal ini jangan dinilai kerja lembaga DPRA, tapi harus dinilai juga kinerja SKPA dinas bersangkutan,” katanya.

Maka, sebagai pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, kata Azhari tentu lebih paham soal pembahasan anggaran. Sekarang bagaimana DPR Aceh bahas anggaran, sementara SOTK saja belum selesai seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016. “Jadi, jika Plt Gubernur Aceh mau tuntas, selesaikan satu-satu dulu. Bagaimana DPRA bahas anggaran, SOTK saja belum jadi. Dan KUA-PPAS tidak ada yang bertanggungjawab untuk menyusun ditingkat dinas dan belum diajukan ke dewan,” sebut Azhari.

Itulah sebabnya, kata Plt Gubernur Aceh jangan mengeluarkan pernyataan di luar batas dan luar wewenang. Karena tugas Plt Gubernur di Aceh, menyukseskan Pilkada. “Jangan dua hari di Aceh, mendengar bisikan-bisikan yang tidak benar, lalu melemparkan pernyataan yang menyudutkan lembaga DPRA, itu tidak kita terima,” katanya.

Kemudian lanjut Azhari, DPR Aceh harapkan pada Plt Gubunur Aceh bahwa jabatan sekarang sebagai Plt jabatan politik atau jabatan sipil, bukan jabatan militer. “Jangan bawa ranah militer dalam pemerintahan di Aceh karena ini ranah pemerintahan sipil yang semuanya harus terlibat, DPRA, eksekutif, yudikatif,” tegas Azhari.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRA Muhammad Tanwier Mahdi mengatakan, sebenarnya tidak ada istilah DPR mengganggu. Dalam proses anggaran itu dilakukan sesuai aturan.

DPR Aceh sebagai perwakilan rakyat berhak membahas. Dan itu sesuai dengan fungsi DPR Aceh. “Tidak ada istilah mengganggu, ada proses itu sesuai,” katanya, Rabu.***

Komentar

Loading...