Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Dugaan Pembatalan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lambang Bendera Aceh oleh Kemendagri

Azhari Cage: Kami Menolak dan Berhentilah Obok-Obok Aceh

Azhari Cage: Kami Menolak dan Berhentilah Obok-Obok Aceh
Azhari Cage
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Tgk. Azhari Cage, mengatakan secara tegas menolak, jika terbukti Kemendragi yang di tanda tangani Tjahjo Kumolo melakukan embatalan Qanun Nomor 3 Tahun 2013, tentang bendera dan lambang Aceh secara sepihak.

Itu, disampaikan kepada wartawan MODUSACEH.CO melalui berita tertulis. Rabu, 31 Juli 2019.

Penegasan imi terkait beredarnya surat dari Kementerian Dalam Negeri R.I Nomor: 188.34/2723/SJ tertanggal 26 Juli 2016, tentang Pembatalan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013, tentang Bendera dan Lambang Aceh.

"Kami sampaikan bahwa pembatalan qanun dimaksud dilakukan secara sepihak oleh Kemendagri yang ditandatangi Tjahjo Kumolo. Apabila ini benar, kami tegaskan dan menolak secara tegas terhadap pembatalan sepihak ini," jelasnya.

Azhari menjelaskan, pembatalan sepihak yang dilakukan Kemendagri berada di luar prosedur dan tidak melalui makanisme serta tidak pernah dimusyawarahkan dengan DPR Aceh.

Surat Mendagri tersebut yang memuat lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.34-4791 Tahun 2016, tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dari Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

"Terkesan janggal karena dari surat itu ada tembusannya ke DPR Aceh tapi sejak dikeluarkan sampai saat ini belum pernah diterima DPR Aceh. Padahal dalam surat itu terdapat poin penting yaitu sejak dikeluarkan surat ini sampai jangka waktu 14 hari apabila keberatan bisa mengajukannya ke Presiden Republik Indonesia,"  ungkapnya

Karena belum diterima DPR Aceh, maka surat tersebut dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Aceh dan perdamaian Aceh, yakni pengkianatan terhadap MoU dan UUPA.

"Hal ini tentunya tidak boleh dibiarkan, karena makanisme yang tidak lazim secara perundang-undangan. Karena sejak Tahun 2011 sampai sekarang kita ketahui masih calling down dan belum pernah ada pembahasan apapun untuk pembatalan. Karena itu kita menganggap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh masih sah secara hukum karena pembatalannya tidak sah," sebut Ketua Komisi I itu.

Katanya, apabila pihak Pemerintah Pusat terus-menerus mengkhianati Aceh seperti ini, tentunya kepercayaan masyarakat Aceh kepada Pemerintah Pusat akan hilang yang berakibat terancamnya keutuhan perdamaian Aceh yang sudah menjadi model dunia.

"Saya berharap, berhentilah dengan terus mengobok-mengobok Aceh dan kita tegaskan menolak dengan tegas pembatalan dimaksud dan kita menganggap qanun itu masih sah sebelum ada pembicaraan sesuai dengan makanisme," harapnya.***

Komentar

Loading...