Azhar Abdurahman: Dosa Besar Pemerintah Aceh Hapus Pembangunan Rumah Dhuafa

Azhar Abdurahman: Dosa Besar Pemerintah Aceh Hapus Pembangunan Rumah Dhuafa
Azhar Abdurahman. (Foto: serambinews.com)

Banda Aceh | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh ungkap dosa besar yang dilakukan Pemerintah Aceh dengan mencoret pembangunan rumah dhuafa tahun 2021 sebanyak 3.650 unit.

Penghapusan pembangunan rumah dhuafa tersebut dengan anggaran Rp 350 miliar pada APBA 2021, lalu dana tersebut dialihkan sepihak Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk beberapa paket di sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).

"Paket tersebut diduga berkode AP (Apendik)," unggkap Azhar Abdurrahman, Sekretaris Fraksi Partai Aceh kepada awak media Selasa (28/9/2021) sore.

Azhar mengatakan, dari penelusuran pihaknya selaku panitia khusus (Pansus) pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa, ditemukan paket-paket non tender di sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), diantaranya Dinas Pendidikan Aceh sebanyak 143 paket dengan anggaran Rp 13,6 miliar lebih, Dinas Sosial 3 paket sebesar Rp 1,4 miliar lebih, Dinas Kelautan dan Perikanan 300 paket Rp 52 miliar, Dinas Pendidikan Dayah 38 paket Rp 27 miliar, Dinas Perkim 36 paket dengan anggaran sebesar Rp 30 miliar lebih, Dinas Koperasi dan UKM 4 paket Rp 5,3 miliar lebih, Dinas Syariah Islam 12 paket Rp 101 miliar lebih, lalu MAA 35 paket Rp 6,3 miliar lebih, Dinas Perhubungan Aceh 34 paket Rp 6,2 miliar lebih, Bappeda 2 paket Rp 1,4 miliar lebih, serta Dinas Arsip dan perpustakaan 161 paket dengan biaya Rp 32,2 miliar lebih.

"Total anggaran yang kami temukan dari paket non tender yaitu sebesar Rp179,1 miliar lebih," jelas Azhar.

"Ini berarti dosa Pemerintah Aceh dengan menghapus rumah layak huni masyarakat pada awal tahun 2021, hari ini ingin cuci tangan bahwa dipersoalkan DPRA tidak sepakat untuk membahas anggaran perubahan," ujar mantan Bupati Aceh Jaya ini.

Kami sudah sepakat pada awal APBA Murni 2021, kemudian TAPA menghapus di tengah jalan tanpa diketahui Badan Anggara DPRA, hari ini mereka ingin mendorong supaya APBA-P terlaksana, ini tidak lain bentuk cuci tangan, ingin melakukan amnesti dari kesalahan mereka.

"Ini dosa besar secara hukum dan secara politis, harus saya katakan bahwa Pemerintah Aceh melalui TAPA yang sengaja melakukan pelanggaran," tegasnya lagi.

Untuk itu sebagai anggota Pansus Biro Pengadaan Barang dan Jasa akan mengevaluasi lagi, karena paket-paket tender yang disebut berkode AP, sehingga asumsi Rp 257 miliar akan kita dapatkan nanti.***

Komentar

Loading...