Breaking News

Mahasiswa Ilmu Politik FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda.

Atasi Kemiskinan Melalui BUMDes

Atasi Kemiskinan Melalui BUMDes
Foto: akurat.co

SETELAH dihebohkan beberapa spanduk terkait Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatera. Kini, isu tersebut menjadi pembicaraan publik di warung kopi, grup whatsApps (WA), facebook dan sosial media lainnya.

Wajar memang, sebab wujud dari ekspresi publik menanggapi rilis Badan Pusat Statistik (BPS), yang merilis Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatera.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, Provinsi Aceh daerah termiskin di Sumatera atau berada di urutan ke-6 nasional. Pemerintah Aceh harusnya serius menangani masalah pengentasan kemiskinan.

Karena, penyebabnya adalah masalah pangan (komoditi makanan) serta perumahan (komoditi bukan makanan). Pemerintah Aceh seharusnya mudah melakukan upaya pengetasan kemiskinan. Cara yang dapat dilakukan untuk jangka pendek, menengah dan panjang.

Bila mengacu pada data BPS, September 2019. Jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 810 ribu orang atau 15,01 persen, atau berkurang 9 ribu orang dibandingkan pada Maret 2019 yang mencapai 819 ribu orang atau 15,32 persen.

Pada aspek masalah pangan dan perumahan. Maka, pemerintah perlu membuat kebijakan terkait penebusan beras raskin serta meningkatkan rumah dhuafa. Konon yang terjadi malah sebaliknya, Pemerintah Aceh malah membatalkan pembangunan 1.100 rumah duafa dengan dalil pihak rekanan tidak dapat menyelesaikan karena tak cukup waktu.

Dasar seperti ini tidak bisa menjadi sebuah landasan dalam hal menguatkan argumentasi. Sebab memang sudah kewajiban rekanan yang memenangkan tender rumah duafa dari bantuan Baitul Mal Aceh, untuk menyelesaikannya sesuai tenggang waktu.

Walaupun rumah yang di bangun tersebar di seluruh Aceh, pihak rekanan harusnya bisa saja memperbanyak pekerja/tukang agar penyelesaiannya tepat waktu.

Inilah yang terjadi dalam rentan periode pemerintahan sekarang, yang cenderung minim inovasi dan malas berfikir. Padahal, dengan anggaran yang sedemikian besar, mengapa membuat Aceh terus-terusan menjadi juara bertahan sebagai provinsi termiskin di sumatera? Aceh yang hanya berpenduduk 5.281.314 Jiwa (BPS, 2018) dengan segala potensi yang ada, justeru hingga kini belum mampu dimaksimalkan.

Namun, dalam pengetasan kemiskinan di Aceh, kita tak melulu harus menyalahkan pihak pemerintah. Kita juga harus bertanya pada diri sendiri, mengapa Aceh hingga kini masih miskin? Apa solusi yang bisa dilakukan agar ada jalan keluar dalam kasus ini?

Ini bukan hanya menjadi problem pemerintah, tetapi juga bersama sebagai orang Aceh. Semua elemen harus terlibat dalam meracik jalan keluar hingga mampu meminimalisir angka kemiskinan. Omong kosong bila ada yang mengatakan kemiskinan bisa dihilangkan.

Sebuah langkah konkrit yang penulis tawarkan adalah, selain Aceh menerima dana otonomi khusus, juga menerima dana desa yang sejak tahun 2015 terus meningkat hingga kini.

Tercatat, sejak penerimaan dana desa pertama kali pada 2015, Aceh menerima Rp 1,7 triliun. Tahun 2016 jumlah dana desa yang dialokasikan untuk daerah ini meningkat 100 persen lebih, menjadi Rp 3,82 triliun.

Tahun 2017, jumlahnya bertambah lagi menjadi Rp 4,98 triliun. Pada 2018 untuk tahap I sebesar 20 persen atau Rp 891,98 miliar berjalan lancer. Tahap II sebesar 40 persen atau senilai Rp 1,7 triliun juga lancar, dan untuk tahap III sebesar 40 persen atau senilai Rp 1,7 triliun.

Tahun 2019 sebesar Rp 4,9 triliun. Sedangkan tahun 2020, Aceh menerima Rp 5.05 trilliun. Total dana desa yang sudah di terima Provinsi Aceh adalah Rp 24.75 trilliun, sebuah angka yang sangat fantastis hingga membuat Aceh bertahan sebagai provinsi termiskin di Sumatera.

Menjadi sebuah tanya ketika dana desa sekian trilliun ini, justeru tidak bisa mengurangi angka kemiskinan. Sebenarnya dana desa ini digunakan untuk keperluan apa?

Sebab, dari apa yang kita amati selama ini, penyerapan dana desa di 6.497 gampong di Aceh, terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik. Sehingga uang tidak bisa menjadi basis perputaran ekonomi.

Persoalan inilah yang dipikirkan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota hingga geuchik (kepala desa), tentang bagaimana dana desa yang di terima tiap gampong, tidak sekedar menjadi uang yang mati dalam pembangunan fisik semata.

Sebaliknya, bagaimana dana desa bisa dijadikan sebagai modal ekonomi masyarakat gampong. Karena, dengan memberdayakan masyarakat gampong tersebut, akhirnya akan menghasilkan pendapatan dan menjadi pola baru dalam mengelola dana desa.

Maka dari itu, BUMDes harus didirikan dan menjadi jawaban dari kemelut kemiskinan di Aceh selama ini. Usaha yang ditekuni bisa berasal dari potensi yang dimiliki setiap gampong.

Jika opsi ini berhasil, maka bukan tidak mungkin Aceh bisa meminimalisir angka kemiskinan secara perlahan dan pasti. Upaya ini hanya tergantung pada mau atau tidaknya kita melakukan usaha tersebut.

Al-Qur’an dalam surat Ar-Ra’d ayat 11 menyebutkan: Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali dia sendiri mau merubahnya (ikhtiar). Semoga.***

Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi!
Rubrik

Komentar

Loading...