Pimred KOPI Wilson Lalengke tak Penuhi Undangan Dewan Pers

Arif Zulkifli: Dewan Pers Berkewajiban Mengundang Untuk Mediasi

Arif Zulkifli: Dewan Pers Berkewajiban Mengundang Untuk Mediasi
Wilson Lalengke dan Arif Zulkifli (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)
Rubrik

Jakarta I Dewan Pers (DP) akhirnya melayangkan surat undangan kepada Pemimpin Redaksi Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI) dengan portal resmi www.pewarta-indonesia.com.

Surat tanggal 11 Mei 2021 yang bertajuk ‘Undangan Penyelesaian Pengaduan Ke-2’ itu diterima Pimred KOPI, Wilson Lalengke, Selasa, 18 Mei 2021. Nah, Lalengke bersama sejumlah pemimpin redaksi lainnya, seperti Pimred Media News Metropol, diharapkan hadir secara online, Kamis, 20 Mei 2021.

Dalam surat undangan itu disampaikan bahwa, DP mengundang para pimred untuk penyelesaian pengaduan dari Nico yang mewakili Mimihetty Layani. Dia merasa keberatan atas pemberitaan di media (salah satunya KOPI – red) berjudul ‘Soal Kisruh PT. Kahayan Karyacon, Akhirnya Direktur Leo Handoko Buka Suara’ (1).

“Menurut pengadu, berita yang diadukan tidak sesuai fakta serta merugikan pengadu. Teradu juga tidak melakukan klarifikasi kepada pengadu,” kata DP dalam suratnya.

Merespon surat undangan DP yang ditanda tangani Arif Zulkifli tersebut, Wilson Lalengke, mengaku, pihaknya telah membalas surat  itu dan memberikan jawaban tegas seperlunya.

“Sebenarnya saya tidak ingin menanggapi undangan semacam itu. Namun ada hal yang mesti disampaikan kepada DP agar mereka lebih cerdas dalam merespon pengaduan dari pihak-pihak tertentu, terutama para pengusaha yang memiliki muatan kepentingan bernuansa keserakahan dan keangkuhan,” ungkap Lalengke, yang juga Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) ini, 19 Mei 2021.

Dikonfirmasi ulang media ini, Kamis, 20 Mei 2021 petang melalui telpon seluler. Lalengke membenarkan adanya persoalan dimaksud. “Itu pernyataan resmi dari saya,” kata dia.

Untuk memperjelas isi jawaban terhadap undangan DP, Lalengke juga mempersilakan media ini mengutipnya. Begini isinya.

Jakarta, 18 Mei 2021

Nomor: 141/KOPI/U/V-2021

Lamp: 1 (satu) set

Hal: Jawaban Pengaduan Nico ke Dewan Pers

Kepada Yth.

Saudara Ketua Dewan Pers

di- Jakarta

 Dengan hormat,

 Menanggapi surat Saudara nomor 365/DP/K/V/2021, tertanggal 11 Mei 2021, perihal Undangan Penyelesaian Pengaduan Ke-2, bersama ini kami sampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Kami hanya akan menghadiri undangan penyelesaian pengaduan secara off-line alias tatap muka langsung dengan para pihak, baik di kantor Dewan Pers maupun di tempat lain (netral) yang ditentukan.

2. Nico bukanlah pihak yang dirugikan, dia tidak punya kapasitas untuk menyelesaikan masalah pemberitaan karena dia adalah pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan materi berita. Nico bukan pihak yang mengalami langsung, melihat, merasakan, maupun mendengar fakta yang terjadi, yang menjadi materi berita, sehingga dia tidak dapat merepresentasekan para pihak yang diberitakan, yakni Mimihetty Layani, Soedomo Mergonoto, dan Christeven Mergonoto. Oleh sebab itu, kami hanya akan menghadiri undangan penyelesaian bersama dengan Dewan Pers apabila pihak pengadu (Mimihetty Layani, Soedomo Mergonoto, dan Christeven Mergonoto) hadir dalam pertemuan dimaksud, tidak diwakilkan kepada siapapun.

3. Untuk informasi bagi Saudara bahwa kami, bersama puluhan wartawan lainnya, telah ‘mengejar’ untuk wawancara Mimihetty Layani, Christeven Mergonoto, Paulus bersama istrinya, dan Nico, untuk mengkonfirmasi dan meminta tanggapan terkait berbagai isu yang beredar selama ini di kalangan wartawan tentang kisruh Dewan Direksi versus Dewan Komisaris PT. Kahayan Karyacon, pada hari Selasa tanggal 16-02-2021 di PN Serang, Banten. Namun, dengan berbagai dalih, mereka semua menolak wawancara dan tidak bersedia memberikan tanggapan sama sekali. Oleh karena itu, jika sekarang mereka melayangkan pengaduan ke Dewan Pers terkait pemberitaan tersebut, ini dapat dipandang sebagai suatu kebodohan akut yang diderita para pengadu.

4. Berhubungan dengan poin 3 di atas, semestinya Saudara lebih jeli dan cerdas dalam menerima dan merespon pengaduan dari warga seperti Mimihetty Layani, dkk. Jangan karena mereka pengusaha Kopi Kapal Api yang memiliki banyak uang, Saudara dengan mudah mengakomodir pengaduan mereka.

Sebagai referensi saudara, berikut kami lampirkan foto KTA Peradi atas nama Nico yang ditunjukkannya pada saat ‘dikejar’ wawancara bersama Mimihetty Layani cs, dan berkas pemberitaan terkait kehadiran Nico dan Mimihetty Layani di PN Serang, Selasa (16-02-2021).

Demikian Surat Jawaban ini kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pemimpin Redaksi

Koran Online Pewarta Indonesia,

Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA

Lebih lanjut Lalengke mengatakan, SDM para pengelola DP itu amat memprihatinkan. Pasalnya, sesaat Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu menerima surat undangan melalui nomor WhatsApp (WA), dirinya langsung meminta nomor kontak Nico untuk berkomunikasi dan mempertanyakan pengaduan yang bersangkutan serta kapasitasnya sebagai pengadu.

“Berkali-kali saya telepon orang DP itu, nada dering masuk, tapi pemegang handphone yang konon bernama Astrid tidak mengangkat atau menjawab telepon saya. Saya berpikir positif saja, mungkin hantu yang kirim surat undangan DP via nomor WA saya tadi. Nyatanya saat ditelepon dan dikirim pesan WA tidak dibalas atau sekedar direspon dengan icon sekedarnya,” beber Lalengke heran.

Surat undangan kedua ini pun, tambah Lalengke, sangat aneh. Dia merasa tidak menerima surat pertama, tiba-tiba mendapat surat undangan kedua. Namun, dia menduga bahwa surat undangan pertama, jika memang ada ke redaksi KOPI, pasti isinya sama dengan undangan yang dikirimkan kepada pimred Bratapos.com dan lainnya yang pernah diteruskan kepada dirinya.

“Tapi dari dua kali pengiriman surat undangan itu terlihat jelas bahwa kinerja DP benar-benar jeblok. Di surat undangan pertama, pihak pengadu yang keberatan atas berita berjudul ‘Soal Kisruh PT. Kahayan Karyacon, Akhirnya Direktur Leo Handoko Buka Suara’ adalah PT. BRI dan BRI Cash (2). Lha, tiba-tiba di surat undangan kedua, pengadu telah berganti orang? Administrasinya itu benar-benar amburadul bin acak-kadut ala lulusan taman kanak-kanak. Saya amat prihatin…” ujar Lalengke prihatin.

Sementara itu, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Arif Zulkifli menegaskan. Sebagai lembaga yang diberi mandat oleh undang-undang  untuk menyelesaikan sengketa pers, Dewan Pers berkewajiban mengundang semua pihak yang bersengketa untuk duduk bersama dalam forum mediasi.

"Forum tersebut diatur oleh UU agar hak publik terhadap pers yang berkualitas terpenuhi, namun dengan tidak mencederai kebebasan pers," jelas Arif saat dikonfirmasi media ini, Kamis petang. 

Masih kata Arif, media dapat menolak mediasi namun hal itu membuka kesempatan kepada pengadu untuk menggunakan undang-undang lain untuk menyelesaikan sengketa. Misalnya  KUHP dan UU ITE.

"Mana kala jalur itu yang ditempuh pengadu maka Dewan Pers tak dapat melindungi pers karena proses mediasi telah ditolak," kata mantan wartawan Tempo ini.***

Komentar

Loading...