Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Apresiasi Dukungan Publik, Partai Demokrat Ajak Awasi ‘Begal Politik’ di Daerah

Apresiasi Dukungan Publik, Partai Demokrat Ajak Awasi ‘Begal Politik’ di Daerah
Teuku Riefky Harsya (Foto: Dok. Pribadi)
Penulis
Sumber
Siaran Pers DPP Partai Demokrat

Jakarta | Partai Demokrat mengapresiasi simpati dan dukungan masyarakat atas terjadinya upaya dari para ‘begal politik’ yang ingin merebut paksa Partai Demokrat dari kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Untuk itu, Partai Demokrat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi kegiatan ilegal yang menggunakan simbol Partai Demokrat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Mari iita selamatkan demokrasi dari para ‘begal politik’ di daerah jita masing-masing. Cegah perbuatan melawan hukum yang merusak demokrasi kita”, ajak Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

Teuku Riefky menjelaskan. “Kepemilikan lambang Partai Demokrat, termasuk panji-panjinya, telah didaftarkan dan diakui negara, sesuai dengan nomor pendaftaran IDM 000 201 281 dan disahkan Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Kemenkumham RI. Dinyatakan pemilik merek lambang Partai Demokrat tersebut adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang beralamat di Jl. Proklamasi No. 41, Menteng, Jakarta Pusat, tempat kepengurusan Ketum AHY berkantor sehari-hari," jelasnya.

Ia juga menyampaikan agar masyarakat dapat membantu melaporkan ke Kantor Partai Demokrat terdekat, jika mengetahui adanya pihak yang membohongi masyarakat dengan mengajak masuk menjadi pengurus partai, mengatasnamakan dan menggunakan lambang Partai Demokrat.

“Laporan tersebut akan kami teruskan ke aparat penegak hukum untuk diproses secara perundang-undangan yang berlaku".

Sekjen Partai Demokrat itu juga menegaskan, dalam UU No. 20 Tahun 2016, tentang Merk dan Indikasi Geografis, Pasal 100 ayat (1) menerangkan  Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merk dengan merk terdaftar milik pihak lain, dapat dituntut pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).-

“Kami berharap para ‘begal politik’ segera berhenti mengganggu kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat. Kita masih menghadapi krisis pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi diberbagai daerah. Partai Demokrat ingin segera kembali fokus melakukan kerja-kerja politik, sosial dan kemanusiaan untuk membantu masyarakat,” ujar Teuku Riefky mengakhiri.***

Komentar

Loading...