Terkait Kewarganegaraan Asing

Apa Kabar Status Niazah A Hamid?

Apa Kabar Status Niazah A Hamid?
acehnews.net
Banda Aceh | Noorlizah, istri Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, bukan satu-satunya istri gubernur yang diduga berstatus warga negara asing. Istri Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Niazah A Hamid juga berstatus serupa. Bahkan status Niazah tersebut sempat dipersoalkan oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (Yara) ke pengadilan. YARA menggugat status Niazah yang masih berkebangsaan Swedia. 

Lantas, bagaimana dengan status kewarganegaraan Niazah A. Hamid saat ini?  Kepala Bagian Humas Pemerintah Aceh Frans Delian yang dikonfirmasi media ini belum dapat memastikan. “Setahu saya sudah. Tapi nanti saya cek kembali,” katanya, Rabu malam, (17/8/2016).

Seperti diberitakan, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh, Drs. Adhar, MH pada wartawan, Rabu, 5 Maret 2014 lalu mengaku bahwa status kewarganegaraan Istri Gubernur Aceh, Niazah A Hamid masih tercatat sebagai Warga Negara Asing (Swedia).  “Istri Gubernur Aceh atau Niazah A Hamid saat ini mengantongi Kartu Izin Tinggal Kitap (KITAP), iya betul, beliau statusnya masih Warga Negara Asing,” katanya. Banyak alasan pemberian KITAP kepada WNA kata Adhar ketika itu. Salah satunya ikut suami. KITAP, tambah Adhar, berlaku selama lima tahun dan bisa diperpanjang dengan durasi waktu yang sama.

Khususnya Niazah masa berakhir KITAP hingga 2017, berbarengan dengan berakhirnya masa jabatan suaminya Zaini Abdullah sebagai Gubernur Aceh. Niazah lahir di Sigli, namun dia lama menetap di Swedia. Usai perjanjian damai, Zaini Abdullah suaminya terpilih sebagai Gubernur Aceh. Dengan begitu Niazah diberìkan jabatan sebagai Ketua PKK Aceh dan sejumlah organisasi lainnya.  Karena posisi dan jabatan itulah, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) sempat mendaftarkan gugatan ke panitera Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, Rabu 5 Maret 2014, dengan register perkara No.13/Pdt.G/2014/PNBNA.

Selain Niazah A Hamid, YARA juga menggugat Gubernur Aceh selaku Tergugat I, Ketua DPR Aceh (Tergugat III), Menteri Hukum dan HAM (Tergugat IV) dan Dubes Negara Swedia Untuk Indonesia sebagai Tergugat V. Dikatakan, sebagai istri seorang gubernur secara ex officio Niazah A Hamid juga menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Provinsi Aceh, di mana sumber dananya dari APBA.

Padahal, Niazah A Hamid (Tergugat II) saat ini masih berstatus warga negara asing dengan pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), tanpa mau melakukan upaya pengalihan status kewarga negaraannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Bahwa, KITAP yang diberikan oleh Tergugat IV kepada Tergugat II yang saat ini menjadi istri Tergugat I, telah disalahgunakan oleh Tergugat II dengan menjabat jabatan strategis yang didanai oleh keuangan negara, di mana secara hukum orang asing tidak dapat menduduki jabatan dengan menggunakan fasilitas dan keuangan yang berasal dari negara,” jelas Ketua YARA Safaruddin.

Menurutnya, akibat dari tidak beralihnya status kewarga negaraan Tergugat II (Niazah A Hamid), telah menimbulkan ke tidak percayaan investor luar terhadap keamanan dan keberlangsungan MoU Helsinki di Aceh. Artinya, pihak luar masih ragu terhadap keamanan di Aceh karena berpedoman kepada prilaku Tergugat I dan II yang seperti masih setengah hati terhadap perdamaian Aceh dengan tetap mempertahankan kewarga negaraan Asing oleh Tergugat II yang juga istri dari Tergugat I.

Kecuali itu, lanjut Safaruddin,Tergugat III (DPR Aceh) sebagai lembaga legislatif yang antara lain berfungsi sebagai pengawas terhadap roda pemerintahan dan keuangan, seharusnya memberikan peringatan kepada Tergugat I dan II agar dalam menjalankan dan menggunakan keuangan negara patuh dan tunduk kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat III sehingga perbuatan Tergugat III yang membiarkan Tergugat I dan II melakukan pelanggaran hukum merupakan perbuatan yang melawan hukum.
Begitu juga dengan Tergugat V sebagai perwakilan negara Swedia yang mengurusi berbagai kepentingan diplomatik Swedia termasuk kepentingan warga negara Swedia di Indonesia.

Seharusnya tidak membiarkan warga negaranya melakukan pelanggaran hukum dengan turut campur dalam pemerintahan Aceh yang bagian dari NKRI dan sudah seharusnya Tergugat V menarik kembali warga negaranya yang melakukan pelanggaran hukum dan campur tangan dalam pemerintahan di Indonesia ke negaranya agar tidak mengganggu hubungan diplomatik antara Indonesia dan Swedia.

Begitu, gugatan YARA tadi dipatahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, Rabu, 19 November 2014. Gugatan tersebut dinilai belum memenuhi syarat sebagai sebuah gugatan atas kepentingan publik (class action).

“Gugatan tak diterima karena tidak memenuhi syarat,” kata Humas PN Banda Aceh, Makaroda Hafat SH MHum pada media pers, mengutip ucapan Mejelis Hakim yang diketuai Fauzi SH MH dan hakim anggota Supriadi SH MH dan Akhmad Nakhrowi Mukhlis SH. Dia menjelaskan, YARA tidak memiliki legal standing dalam objek perkaranya dalam mengugat kewarganegaraan Niazah A Hamid.***

Komentar

Loading...