Breaking News

Surat Gubernur Tiba, Pembahasan Perubahan Raqan Pilkada Ditunda

Anggota DPRA Fraksi PAN Mukhlis: Harusnya Ketua DPRA Berkoordinasi Dulu dengan Fraksi

Anggota DPRA Fraksi PAN Mukhlis: Harusnya Ketua DPRA Berkoordinasi Dulu dengan Fraksi
Foto: Firdaus Hasan

Banda Aceh | Rapat Paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tahun 2021 dengan agenda Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016, tentang pemilhan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, akhirnya dibatalkan secara sepihak oleh Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin.

Semula, nasib kontestasi demokrasi lima tahunan ini dijadwal, Senin (5/7/2021) di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh.

Bahkan, dilanjutkan setelah penetapan  Panitia Khusus (Pansus), Biro Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2021. Namun saat pembukaan, Ketua  DPRA  Dahlan Jamaluddin langsung membeberkan adanya surat dari Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang menjadi dasar pembatalan tadi.

Menurut Dahlan, sesuai hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRA, tanggal 1 Juli 2021 telah menetapkan Rapat Paripurna Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Qanun Aceh, tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016, tentang pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Wali Kota, Wakil Wali Kota.

"Dalam rapat sebelumnya tanggal 30 Desember 2020, DPRA dan Pemerintah Aceh telah menyetujui dan menetapkan program legislasi Aceh prioritas tahun 2021 yang dituangkan dalam putusan DPRA. Salah satunya, rancangan  qanun usul prakarsa Pemerintah Aceh yang menjadi prioritas tahun 2021 tentang rancangan perubahan Qanun Nomor 12 tahun 2016," sebut Dahlan.

Dahlan menyebut, saat ini rancangan qanun tersebut telah selesai pembahasan di tingkat alat kelengkapan dewan yaitu Komisi I DPRA dengan Pemeritah Aceh.

"Hasilnya, Pemerintah Aceh  melalui surat Gubernur Nomor: 180/5317/12/3/2021 telah memohon Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri  agar memfasilitasi rancangan qanun dimaksud," kata Dahlan.

"Namun sampai saat ini hasil Kementerian Dalam Negeri belum ada, itu sebabnya Gubernur Aceh dalam suratnya Nomor 584/1182/2/7/2021, memohon kepada DPRA untuk menunda sementara Rapat Paripurna Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016," jelasnya. 

Nah, apabila rapat paripurna tersebut tetap diteruskan, maka persetujuan bersama sebagaimana harapan Pasal 38 Qanun Aceh, tentang cara pembentukan Qanun dipastikan tidak akan terlaksana, sebut Dahlan.

Begitupun, tak semua anggota DPR Aceh sepekat dengan putusan sepihak tadi. Sejumlah anggota DPRA yang hadir dalam paripurna tersebut  mengaku kecewa. Salah satunya Mukhlis dari Fraksi PAN.

Menurut dia, seharusnya Ketua DPRA ketika membatalkan paripurna setelah ada surat dari Gubernur Aceh, berkoordinasi dulu dengan fraksi-fraksi yang ada di DPRA.

“Kita terkejut Pak Ketua, kok tiba-tiba sudahan paripurna kita, ini nggak lebihnya rapat paripurna kita seperti rapat Banleg,“ kritik Mukhlis.

Dia berharap, ke depan harus ada komunikasi yang baik antara anggota DPRA maupun fraksi-fraksi di DPRA.

"Selain itu pihaknya berharap agar Gubernur Aceh bisa menghadiri rapat paripurna. Ke depan DPRA ini sangat merindukan kehadiran Bapak Gubernur," tutupnya. Ah, terkesan lagu lama Pak WakilRakyat!***

Komentar

Loading...