Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Respon Soal Termiskin di Sumatera

Bardan Saidi: Kepala Bappeda Aceh Tak Cukup Referensi Membantah Kemiskinan Aceh

Bardan Saidi: Kepala Bappeda Aceh Tak Cukup Referensi Membantah Kemiskinan Aceh
Bardan Saidi (Foto: Ist)
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi PKS, Bardan Sahidi merespon pernyataan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Teuku Ahmad Dadek, terkait meningkatnya angka kemiskinan Aceh.

Menurut wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah itu, alasan pandemi yang menjadi penyebab angka kemiskinan di Aceh meningkat dan Aceh lebih baik dari rata-rata nasional,membuktikan bahwa Kepala Bappeda Aceh tak cukup referensi dan tak lengkap membaca data.

Menurut Wakil Ketua Banleg DPRA ini, selama Aceh dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (ABPA) serta mengalirnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan dana bagi hasil migas.Termasuk Dana Tambahan Bagi Hasil (TDBH) Migas. Namun, angka kemiskinan di provisi ini tak kunjung turun.

Karena itu menurut Bardan Sahidi, ada yang salah dengan perencanan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan di Aceh.

Kata Bardan Sahidi, perencanaan pembangunan Aceh, hilang fokus dan locus serta tidak berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Ia mencontohkan, pembangunan talud penahan ombak jetty pada pemasangan batu gajah di sepanjang pantai. Nah, apa korelasinya dengan penanggulangan kemiskinan. Termasuk pembangunan embung.

Bahkan kegiatan tersebut dengan merusak bentangan alam yaitu, mengambil batu gunung untuk diangkut ke pantai.

"Sunnatullahnya ini mengangu lingkungan. Batu gunung dikeruk ketika hujan menyebabkan tanah longsor dan banjir. Embung untuk kawasan tadah hujan di area kawasan hutang yang rusak (deforestasi), " kritik politisi PKS itu, melalui pesan yang diterima media ini, Kamis (18/2/2021).

Munculnya usulan kegiatan pembangunan oleh Pemerintah Aceh yang berorietasi pada proyek dengan keuntungan pada kelompok-kelompok tertentu, yang punya akses terhadap penguasa, sadar atau tidak justeru menjadikan kemiskinan "laten" di Aceh.

Akibatnya, disparitas, kesenjangan sosial sangat tinggi di Aceh. Terlihat diantara rumah megah dengan gubuk, kendaraan mewah dengan sepeda tua pengais rezeki "si papa" acap terlihat di sepanjang jalan.

Tak hanya itu, menjamurnya pengemis dengan berbagai latar belakang sosial saban hari terlihat di sepanjang pertokaan dan cafe di Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh.

Ironisnya, Rp17 triliun lebih APBA bila di bagi dengan 5 juta jiwa penduduk Aceh di 23 Kabupaten Kota, Aceh dapat mengatasi persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

"Perjalanan tahun keempat RPJM, Aceh lagi-lagi salah fokus dan locus. Di DPR Aceh kami evalusi kembali pelaksanaannya pada semua Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), " kata Bardan Sahidi.

Data pokok BPS Statistik adalah data akademis dari hasil sensus, demikian juga data dari Bank Indonesia (BI). Termasuk sari Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Kementerian Dalam Negeri RI.

Hasilnya, masih juga memempatkan Aceh sebagai provinsi dengan laju pertumbahan ekonomi, paling rendah dengan penduduk miskin paling tinggi di Sumatera.

Demikian juga data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Investasi (BKPM), Aceh adalah daerah yang tidak ramah investasi. "Saya meyakinani data ini. Langkah kongkrit, pemerintah harus evaluasi RPJM dan RAPBA 2022 dengan berorientasi pada pemenuhan kebutahan dasar masyarakat, lapangan pekerjaan, peningkagan pendapatan keluarga (income per kapita), ekonomi produktif UMKM dan Koperasi," saran Bardan Saidi.***

Komentar

Loading...