Di Balik Anggaran Pengadaan Kulkas, CCTV Untuk KADIN ACEH

Anggota DPRA Bardan Sahidi: Rezim Ini Lebih Parah!

Anggota DPRA Bardan Sahidi: Rezim Ini Lebih Parah!
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | “Saya tidak bertanggungjawab, karena lain yang dibahas lain yang keluar,” ucap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Bardan Sahidi dipenghujung penjelasanya, saat media ini meminta tanggapannya, terkait alokasi anggaran untuk kegiatan pengadaan barang, seperti CCTV, Kulkas melalui Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), via telpon, Kamis malam (14/11/2019).

Sambil mengenderai mobil menuju Aceh Tengah, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada awal pembicaraannya, Bardan Sahidi mengaku lucu dan memalukan setelah tahu ada pengadaan Kulkas, CCTV, Kamera dan kenderaan operasional untuk Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh.

“Masa saudagar beli pulpen dari uang rakyat? Lucu aja! Katanya saudagar, coba lihat saudagar Aceh. Kalau saudagar saja minta beli pulpen, kamera, kulkas, kenderaan operasional, yang lain bagaimana lagi?” kritik wakil rakyat dari dataran tinggi gayo itu.

Menurut anggota DPRA itu, bila diambil pembanding maka organisasi yang layak terima hibah adalah organisasi difabel, dhufa, pakir miskin, anak terlantar dan juga diamanah dalam undang-undang.

Itu  sebabnya, muncul anggaran tersebut, Bardan Sahidi menilai ada gurita di lingkaran kekuasaan.

“Saya melihat ada gurita lingkar kekuasaan. Memang sudah menggurita lingkaran kekuasaan. Kemudian siapa yang bisa mengakses kekuasaan masuk itu anggaran,”  kata Bardan Sahidi.

Anehnya lanjut wakil rakyat ini, saat pembahasan anggaran di DPRA, judul yang aneh-aneh seperti itu tidak terbaca. Apakah disembunyikan tahu-tahu muncul belakangan pengadaan kulkas, kamera, pengeras suara. Sehingga Bardan Sahidi bertanya apakah Kadin itu SKPD.

“Yang merapikan itu Disperindag, di Disperindag kok muncul yang begitu, apakah Disperindag ini kepala rumah tangga Kadin? Ini persoalannya, sangat mencidrai perasaan publik,” sebut Bardan Sahidi.

Makanya, anggota DPR Aceh yang terlibat dalam Pokja pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) 2019 itu mengaku, munculnya anggaran seperti tadi jangan dikira sudah mendapat pengesahaan dari dewan.

Kata Bardan Sahidi, untuk pembahasan RAPBA-P 2019 dalam transisi karena diakhir masa jabatan 2014-2019 DPR Aceh. Sehingga main balap-balap, seperti pembahasan kejar tayang. Maka bisa jadi dugaan Bardan Sahidi program tersebut penumpang gelap.

“Saya ingin menegaskan bahwa jangan nanti dikira sudah mendapat pengesahan dari dewan. Kemarin pembahasan RAPBA-P transisi diakhir jabatan. Disitulah teman-teman dari TAPA, begini yang disebut penumpang gelap,” ujar Bardan Sahidi.

Kenapa Bardan Sahidi mengatakan ada dugaan penumpang gelap? Biasanya Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dalam urusan anggaran, koma saja bisa tahu. Tetapi program yang melakukai perasaan publik kok terang benderang diumumkan.

Bahkan sebut wakil rakyat itu, dalam Musrembang program tidak ada, tetapi kenapa bisa muncul. Padahal eksekutif selama ini gagah berani bahwa setiap program itu harus masuk e-planing, e-budgeting.

“Saya sebenarnya tidak tahu mau bilang apa, memalukan sebenarnya. Saya tidak melihat judul seperti itu. Saya di Pokja, kita tidak melihat satuan tiga, rekening, judul kegiatan dan besaran anggaran. Di dokumen RAPBA juga tidak terbaca anggaran ini,” ungkapnya.

Peruntukan anggaran yang dinilai Bardan Sahidi itu tak patut bahwa beli pulpen saudagar pun pakai APBD, itu hanya ada di rezim ini. Karena itu menurutnya ini sebagai indikasi bahwa yang bisa mengakses APBD, itu yang dekat kekuasaan.

“Dua tahun terakhir aneh-aneh. Yang bisa mengakses APBD itu elit, baik di eksekutif maupun dilegislatif,” sebutnya.

Karena itu Bardan Sahidi kaget, munculnya program seperti itu membuat ia bertanya apakah selemah itu pengusaha. “Apakah selemah itu pengusaha beli ATK saja pakai APBD?,” tanya Bardan Sahidi.

Lanjutnya lagi, kalau semua organisasi profesi dianggarkan dari APBA, maka akan memunculkan kecemburuan organisasi lain. “Ini Kadin, nanti tim penggerak PKK juga banyak anggarannya. Rezim ini lebih parah,” ujar Bardan Sahidi.

Itu sebabnya, menurut Bardan Sahidi jika anggaran tersebut diteruskan, sementara kondisi di masyarakat menuai penolakan, maka Pemerintah sudah tidak punya malu atau sudah tebal muka untuk memaksakan anggaran itu diteruskan.

“Kalau anggaran ini muncul, ini tidak patut dan tidak layak, ini ada elit bermain untuk mengases ini,” ungkap Bardan Sahidi.***

Komentar

Loading...