Habiskan Rp146 Juta

Anggaran Makan dan Minum Setdako Sabang tak Ada Dasar Hukum

Anggaran Makan dan Minum Setdako Sabang tak Ada Dasar Hukum
Foto: Dok. MODUSACEH.CO
Rubrik

Berdalih di luar jam kedinasan dan pertimbangan faktor historis serta faktor sosiologis/kearifan lokal. Pemko Sabang mengalokasikan belanja makanan dan minuman rumah tangga Wali Kota, Rp182 juta lebih per tahun. Wakil Wali Kota (Rp164 juta lebih) per tahun dan Setdako (Rp146 juta) per tahun. Makan apa ya? 

Sabang I Ini bukan mengenai “haram atau halal”. Maklum, sebagai pejabat daerah yang dipilih secara sah oleh rakyat pada Pilkada 2017 lalu. Pasangan Nazaruddin-Suradji Yunus (Walikota dan Wakil Walikota Sabang), memang pantas mendapat itu.

Tapi, soal patut atau tidak dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Namun itulah yang terjadi. Salah satunya alokasi anggaran makan dan minum rumah tangga Setdako Sabang.

Simaklah, Pemerintah Kota Sabang pada tahun anggaran 2020, mengalokasi anggaran untuk Belanja Barang dan Jasa, Rp231.051.028.252,58. Realisasinya Rp201.422.216.068,00,- atau 80,12 persen.

Nah, dari jumlah tadi, ada untuk belanja makanan dan  minuman Rp8.2 miliar lebih dengan realisasi Rp6.3 miliar lebih. Jumlah tadi terkait belanja makanan dan minuman harian pegawai.  

Ada juga untuk rapat, tamu, pelatihan, pasien serta rumah tangga Walikota,  Wakil Walikota serta Setdako Sabang (lihat tabel).

Dari hasil pemeriksaan secara uji petik auditor BPK RI Perwakilan Aceh diketahui, Sekretariat Daerah menganggarkan belanja makanan dan minuman rumah tangga jabatan Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah, masing-masing Rp182.500.000,00, Rp164.250.000,00, dan Rp146.000.000,00. 

Sesuai penjabaran APBK TA 2020,  alokasi anggaran belanja tersebut dianggarkan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman. 

Memang tulis BPK, pengalokasian belanja makanan dan minumam pada biaya rumah tangga/pendopo  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tapi, tidak halnya dengan belanja makanan dan minuman untuk biaya rumah tangga pada rumah jabatan Sekretaris Daerah. Alasannya, rumah  jabatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan. Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan perlengkapan dan perabot rumah tangga pada rumah jabatan Sekretaris Daerah. 

Saat dilakukan pemeriksaan, Kepala  Bagian Umum Sekretariat Daerah mengaku, pengalokasian biaya rumah tangga pada rumah dinas Sekretaris Daerah tadi, dilatarbelakangi kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan  tugas dan fungsi Sekretaris Daerah. Terutama di luar jam kedinasan dan pertimbangan faktor historis serta faktor sosiologis/kearifan lokal. 

Tapi, BPK berpendapat. Besaran biaya rumah tangga diprediksi berdasarkan kebutuhan makan dan minum untuk tamu, kegiatan rapat dan petugas pelayanan di rumah dinas Sekretaris Daerah, idealnya (patut dan wajar) hanya Rp400 ribu per hari. 

Itu sebabnya, berdasarkan dokumen pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman rumah tangga Sekretaris Daerah diketahui, realisasi untuk belanja makan dan minum pada rumah dinas Sekretaris Daerah, Rp146.000.000 juta. 

Belanja tersebut digunakan untuk pembelian kebutuhan dapur seperti makanan pokok, minuman, bumbu dapur, dan sebagainya. Mekanisme penyediaannya dilakukan dengan Surat Pesanan kepada penyedia. 

Dari pemeriksaan selanjutnya diketahui, pada Standar  Belanja Pemerintah Kota Sabang TA 2020, sesuai Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 36 Tahun 2019 diketahui. Malah tidak terdapat penetapan standar biaya untuk alokasi biaya rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah maupun Sekretaris Daerah.

Akibatnya, kondisi tersebut tidak sesuai dengan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Terutama Pasal 24 Ayat (6) menyatakan, setiap pengeluaran daerah  harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Termasuk sejumlah pasal berikutnya.

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pasal 4 1) Ayat (1) menegaskan. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonmis, transaparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azaz keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Karena kondisi tadi, mengakibatkan realisasi pembayaran belanja makanan dan  minuman pada rumah jabatan Sekretaris Daerah membebani keuangan daerah Rp146 juta. Ini disebabkan, TAPK Sabang tidak berpedoman paada ketentuan  yang berlaku dalam menyetujui usulan belanja makanan dan minuman pada rumah jabatan Sekretaris Daerah.

Ironis, Pemerintah Kota Sabang melalui Sekretaris Daerah  dengan gampang mengaku dan menyatakan sependapat dengan temuan BPK. Dan akan melakukan kajian atas ketentuan yang berlaku. 

Begitupun, BPK tetap merekomendasikan Wali Kota Sabang agar menginstruksikan Sekretaris  Daerah supaya tidak menganggarkan dan merealisasikan belanja makanan dan minuman rumah tangga Sekretaris Daerah.

Kalau dari sisi aturan negara tak ada hukumnya, bagaimana dari sisi agama. Halal atau haram?***

Komentar

Loading...