Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Terkait Laporan Khalid Terhadap TM. Nurlif ke DPP Golkar

Andi Sinulingga: Berorganisasi Itu Harus Taat Aturan!

Andi Sinulingga: Berorganisasi Itu Harus Taat Aturan!
Andi Sinulingga (Foto: Metro TV)
Rubrik

Banda Aceh | Koordinator Wilayah (Korwil) Pemenangan Pemilu Sumatera Utara-Aceh, DPP Partai Golkar, Andi Sinulingga berpendapat. Setiap pimpinan partai, mulai dari pusat hingga pengurus desa dan kelurahan, harus taat aturan dalam menjalankan roda organisasi, khususnya di Partai Golkar.

Ini dimaksudkan, agar Partai Golkar dapat tumbuh, besar dan berkembang, sejalan dengan dinamika politik bangsa Indonesia. Nah, jika ada pimpinan Partai Golkar yang tak taat azas dan aturan, tentu dapat dikenakan sanksi organisasi.

Pendapat itu disampaikan Andi Harianto Sinulingga, Ketua DPP Partai Golkar, mensikapi surat protes yang disampaikan Khalid, seorang Pengurus DPD I Partai Golkar Aceh terhadap Ketua DPD I Partai Aceh TM. Nurlif, yang mengubah posisi serta nomor urutnya pada pencalegkan menuju Pileg 2019 mendatang.

"Berorganisasi itu harus taat aturan, apa yang sudah di putuskan di rapat ya harus dilaksanakan, apalagi hasil rapat DPD Aceh itu sudah di kuatkan dengan SK DPP," tegas Andi.

 20180823-khalid

Sebelumnya, karena merasa terzalim soal penempatan nomor urut untuk bakal calon anggota legislatif (bacaleg). Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, Khalid melaporkan Pengurus dan Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, TM. Nurlif ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar di Jakarta.

Laporan itu terkait menempatan Khalid sebagai nomor urut dua untuk Bacaleg DPR Aceh dari daerah pemilihan  (Dapil) II, Pidie dan Pidie Jaya. Padahal, sebelumnya atau sesuai surat keputusan (SK) DPP Partai Golkar, Nomor: R-745/GOLKAR/VII/2018, tanggal 14 Juli 2018, yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen DPP Golkar, Khalid berada pada posisi nomor urut satu.

Surat protes ini ditembuskan kepada Ketua Korbid  Kepartaian Pemenangan DPP Partai Golkar. Ketua Korbid PP Sumatera (DPP Golkar). Wakorbid PP Sumatera (DPP Golkar), Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera I (Sumut-Aceh) serta Ketua Umum DPP AMPI di Jakarta.

Sesuai salinan surat protes Khalid yang diperoleh media ini dari salah seorang Pengurus DPP Partai Golkar di Jakarta menyebutkan. Surat Khalid tanggal 30 Juli 2018 itu menegaskan.

Pertama, dia menyebutkan, berdasarkan proses penetapan caleg oleh Tim Seleksi DPD I Partai Golkar Aceh, dirinya berada pada nomor urut satu. Kedua, berdasarkan SK DPP Partai Golkar, posisi tersebut masih sama alias berada di nomor urut satu. Ketiga, ternyata saat pendaftaran di KIP Aceh, pimpinan DPD I Partai Golkar Aceh, melakukan perubahaan sepihak dan Khalid menjadi nomor urut dua.

“Betul, begitu didaftarkan ke KIP, posisi Khalid dirubah oleh Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, TM. Nurlif. Tak jelas maksud dan tujuan dari perubahaan itu,” ungkap seorang pengurus DPD I Partai Golkar Aceh pada media ini. Karena alasan etika, dia minta namanya tak ditulis.

Sementara itu, Khalid membenarkan telah mengirim surat protes tersebut ke DPP Golkar. Namun, dia enggan berkomentar lebih jauh. “Benar, ada surat itu. Semua saya serahkan kepada DPP Golkar,” sebut Khalid singkat.

20180823-tm-nurlif

Ketua DPD I Partai Golkar Aceh TM.Nurlif (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)

Ironisnya, nomor urut satu yang seharusnya milik Khalid, justeru diberikan kepada Cut Nur Sulaili, istri Ketua DPD II Partai Golkar Pidie, T. Zoel Baharsyah. Sementara, T. Zoel Baharsyah yang sebelumnya berada pada nomor urut dua, terpaksa gagal melangkah sebagai bacaleg DPR Aceh, karena dinyatakan tak lulus baca Qur’an oleh KIP Aceh.

"Jika benar yang di daftarkan ke KIP Aceh itu berbeda dengan hasil rapat dan surat keputusan DPP, maka itu pelanggaran organisasi," tegas Andi.

Lantas, apa kata Ketua DPD Partai Golkar Aceh. TM. Nurlif? Konfirmasi MODUSACEH.CO, hingga kini tak berbalas.***

 

Komentar

Loading...