Fraksi Golkar Sepakat Pembatalan MoU Proyek Multi Years

Ali Basrah: Sikap Kami Jelas, Tidak Menolak Keputusan Paripurna DPRA

Ali Basrah: Sikap Kami Jelas, Tidak Menolak Keputusan Paripurna DPRA
Ali Basrah. Foto: Ajnn.net
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Ali Basrah menegaskan. "Sikap kami jelas dan hadir pada sidang paripurna DPRA Rabu lalu. Kami sepakat atau tidak menolak keputusan sidang paripurna DPRA terkait pembatalan proyek multi years," tegas Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Tahun Anggaran 2019 ini.

Penegasan itu disampaikan Ali Basrah kepada media ini melalui sambungan telpon, Jumat (24/7/2020). Dia mengaku, Fraksi Golkar sepakat dengan pembatalan kerjasama (MoU) anggaran serta pekerjaan proyek multi years.

Ali Basrah menjelaskan, Fraksi Golkar DPRA sepakat pembatalan anggaran multi years, setelah melihat dokumen-dokumen kesepakatan yang ada cacat prosedur serta makanisme yang ada.

"Ada mekanisme dalam MoU penggaran multi years itu yang tidak diikuti," ungkap mantan Wakil Bupati Aceh Tenggara periode 2012-2017 itu.

Ali Basrah menyebut. Misal, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019, tentang pengelolaan keuangan daerah. Pasal (92) ayat (3) dijelaskan, penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD.

Lalu pada ayat (4) persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan KUA-PPAS.

"Berdasarkan peraturan tahun jamak itu, kesepakatan bersama dengan DPRD, bukan dengan pimpinan. PP itu undang-undang, bukan Permendagri," kata Ali Basrah, Jumat siang, 24 Juli 2020.

Lalu, Ali Basrah bertanya. Kapan keputusan MoU multi years itu diambil, pada saat penandatanganan KUA dan PPAS?

Itu sebabnya, langkah berikutnya dia serahkan kepada Pemerintah Aceh, karena DPRA tidak membatalkan qanun. "Yang kita batalkan MoUnya," sebut Ali Basrah.

Nah, dengan dibatalkannya MoU untuk anggaran tahun 2020, maka untuk tahun anggaran 2021 dan 2022 tidak bisa lagi dilanjutkan atau dilelang bebas.

Menurutnya, ketika Fraksi Golkar mengambil keputusan pembatalan MoU multi years, ini semata-mata karena alasan penguatan lembaga DPR. "Supaya lembaga DPRA itu terhormat dan punya wibawa," jelasnya.

Karena itu sebut Ali Basrah, terkait pengawasan jika ada yang keliru maka harus diluruskan.***

Komentar

Loading...