Terungkap Munculnya Anggaran Untuk Kadin Aceh Pimpinan Makmur Budiman

Mantan Ketua Komisi II DPRA Nurzahri Sebut Bantuan Itu Siluman dan Penumpang Gelap

Mantan Ketua Komisi II DPRA Nurzahri Sebut Bantuan Itu Siluman dan Penumpang Gelap
Mantan Ketua Komisi II DPRA Nurzahri/Foto MODUSACEH. Dok
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Terungkapnya bantuan barang dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) 2019 melalui Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Dinas Perindag Aceh untuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh pimpinan Makmur Budiman, kian terang adanya dugaan anggaran siluman dan penumpang gelap pada program tersebut.

Setelah Bardan Sahidi, kini giliran mantan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Nurzahri angkat bicara.

Sebagai mintra Komisi II DPRA, Nurzahri mengaku anggaran yang kini menjadi sorotan publik, itu tak masuk dalam pembahasan di DPRA. Baik dalam komisi maupun saat pembahasan di Badan Anggaran (Banggar)  DPRA.

"Tidak ada usulan untuk Kadin. Sampai tahap persetujuan bersama di tingkat banggar pun, tidak ada anggaran untuk Kadin," tegas Nurzahri, Jumat (15/11/2019).

Mantan anggota DPR Aceh dari Partai Aceh ini menjelaskan, anggaran untuk Kadin diduga muncul setelah evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yaitu dalam input Daftar Penggunaan Anggaran (DPA). "Artinya tidak pernah ada pembahasan untuk anggaran Kadin," ujarnya.

Nurzahri menegaskan, dalam Musrenbang 2019, rencana kerja Pemerintah Aceh (RKPA 2019), dan dalam dokumen APBA 2019, pun tidak ada anggaran untuk Kadin.

"Bahkan layaknya sebuah permohonan yang seharusnya di mulai dengan proposal yang wajib di rekomendasi oleh dinas terkait," kata Nurzahri.

Bukan hanya itu, selain dimohon dengan proposal serta ada rekomendasi, juga ada dilakukan evaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).

"Nah persyaratan ini pun tidak pernah ada," tegas wakil rakyat yang juga mitra Diperindag Aceh itu.

Lanjut Nurzahri, padahal anggaran hibah untuk dayah, tidak bisa dicairkan pada anggaran murni APBA 2019. Alasannya, karena belum mendapat evaluasi dari tim TAPA.

"Baru pada anggaran perubahan 2019 dicairkan setelah ada evaluasi tim TAPA," jelas Nurzahri.

Itu sebabnya, munculnya anggaran untuk diserahkan ke Kadin Aceh pimpinan Makmur Budiman, patut diduga anggaran siluman.

"Jadi bisa dikatakan anggaran untuk Kadin Aceh pimpinan Makmur Budiman siluman atau penumpang gelap," kritik Nurzahri buka kartu, terkait wajah penganggaran 2019 dibawah pimpinan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Ini sebut Nurzahri, belum lagi dalam peraturan undang-undang, peraturan perintah, Permen, Qanun dan surat edaran Plt. Gubernur Aceh yang melarang, adanya kegiatan baru pada perubahan. Tetapi nyatanya sebut Nurzahri, anggaran tersebut tetap muncul.***

Komentar

Loading...