LHP BPK RI Terhadap Pemkab Aceh Selatan TA 2020

Alamak! BTT Penanganan Covid-19 Tak Dapat Dipertanggungjawabkan

Alamak! BTT Penanganan Covid-19 Tak Dapat Dipertanggungjawabkan
Penulis
Rubrik

Aceh Selatan | Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Selatan tahun 2020, terungkap masih banyak persoalan.

Itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh, tanggal 27 April 2021.

Disebutkan, belanja tidak terduga (BTT) untuk kegiatan percepatan penanggulangan Covid-19 di Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Selatan, tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Diduga tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah, Rp1 miliar lebih.

Dari hasil nilai belanja yang diuji petik BPK, semua itu untuk belanja bahan bakar Rp236.276.500, belanja alat kesehatan dan bahan medis Rp198.550.000, dan belanja makan dan minum Rp601.681.000. Totalnya Rp1.036.507.500.

Selain itu, BTT Covid-19 Aceh Selatan tersebut  juga diungkap BPK tidak sesuai peruntukan senilai Rp141 juta lebih.

Sesuai catatan BPK RI, tahun anggaran 2020 lalu, Pemerintah Aceh Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Tgk. Amran mengalokasikan anggaran belanja tak terduga Rp9,4 miliar lebih.

Dari jumlah fulus BTT tersebut, terealisasi Rp9,1 miliar lebih atau mencapai tingkat serapan anggarannya 97,06 persen. Diantaranya BTT dikelola BPBD Aceh Selatan untuk percepatan penanggulangan corona virus disease 2019 (Covid-19). Jumlah anggaran untuk BPBD Aceh Selatan ini, Rp4.480.405.700.

Dasarnya, Bupati Aceh Selatan Amran mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 189 tahun 2020, tentang penetapan status darurat bencana wabah penyakit akibat Corona Virus Disease 2019 di Aceh Selatan.

SK ini dikeluarkan, untuk mengantisipasi penyebaran wabah virus Covid-19 yang semakin meluas serta dampak psikologis pada masyarakat. Selain itu, Bupati Aceh Selatan mengeluarkan SK Nomor 221 Tahun 2020, tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Aceh Selatan. 

“Pemkab Aceh Selatan juga membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 melalui SK Bupati Nomor 215 Tahun 2020 dan membuka empat Pos yaitu Pos Pantau Perbatasan Labuhan Haji, Pos Pantau Perbatasan Trumon Timur, Posko Induk, dan Lokasi Karantina,” jelas auditor BPK dalam LHP TA 2020 LKPD Aceh Selatan.

Belanja Bahan Bakar Rp236.276.500

Disebutkan dalam LHP BPK, BPBD Aceh Selatan merealisasikan belanja bahan bakar untuk kegiatan percepatan penanganan Covid-19, berupa pembelian dextlite dan pertalite sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 seluruhnya, Rp236.276.500. Ironisnya, realisasi tersebut tidak didukung dengan nota pembelian atau kuitansi asli dari penyedia barang/jasa. Melainkan, berupa surat bukti pengeluaran/belanja.

Berdasarkan hasil konfirmasi auditor BPK  pada 27 November 2020 kepada seluruh penyedia barang/jasa yang tertulis pada dokumen pertanggungjawaban dinyatakan, melalui Usaha Dadang (UD). LMT dan PT. MBW.

Tapi, informasi yang BPK RI bahwa stempel dan tanda tangan pada dokumen pertanggungjawaban bukan berasal dari penyedia barang/jasa.

Sebut BPK RI, hasil wawancara lebih lanjut dengan bendahara pengeluaran BPBD didapat informasi, belanja bahan bakar untuk kegiatan monitoring pimpinan daerah, seluruhnya Rp37.950.000, dan diberikan kepada pimpinan daerah secara tunai, tidak dilengkapi nota pembelian/kuitansi asli.

Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Rp198.550.000

Data BPK RI menyebut, pembelian alat-alat kesehatan dan bahan medis untuk kegiatan percepatan penanganan Covid-19, seluruhnya Rp305.250.000. Dari jumlah ini, terealisasi Rp305.250.000. Parahnya, dari jumlah itu tidak didukung nota pembelian/kuitansi asli dari penyedia barang/jasa. Melainkan, surat bukti pengeluaran/belanja.

“Pada bukti pertanggungjawaban, pembelian alat-alat kesehatan dilakukan di Apotek Ls seluruhnya, Rp230.200.000,00 dan di Apotek AR seluruhnya Rp75.050.000,00,” kata BPK dalam LHP.

Nah, auditor BPK RI kemudian melanjutkan tugas dengan melakukan konfirmasi, tanggal 17, 18, dan 26 November 2020 kepada penyedia barang/jasa yang tertulis pada dokumen pertanggungjawaban, yaitu Apotek Ls dan Apotek AR.

Hasilnya diperoleh informasi stempel dan tanda tangan pada dokumen pertanggungjawaban bukan berasal dari penyedia barang/jasa. Lantas, siapa yang membuat stempel "bodong" itu?

Lalu, berdasarkan wawancara BPK RI  dengan Kepala Subbidang Rekonstruksi BPBD, diperoleh informasi terdapat pembelian alat rapid test di PT DNR di Banda Aceh, Rp106.700.000,-  bukan di Apotek Ls.

“BPK telah memperoleh bukti belanja tersebut dari penyedia barang/jasa. Sementara itu selisih, Rp198.550.000,00 (Rp305.250.000,00. Rp106.700.000,00) tidak disertai nota pembelian/kuitansi/pencatatan,” tegas BPK RI.

Belanja Makan dan Minum Rp601.681.000.

Syahdan, BPBD mempertanggungjawabkan belanja makan minum pada pos pantau perbatasan Rp402.940.000, dengan penyedia barang/jasa adalah rumah makan DD.

Berdasarkan hasil konfirmasi pada penyedia barang/jasa tersebut, diperoleh informasi oleh auditor BPK RI bahwa, jumlah belanja makan minum petugas pada pos pantau gugus penanganan percepatan Covid-19, berdasarkan catatan yang dimiliki dari rumah makan DD, Rp110.535.000.

“Sehingga terdapat selisih sebesar Rp292.405.000,00 (Rp402.940.000,00-Rp110.535.000,00) yang tidak dilengkapi nota pembelian/kuitansi/pencatatan,” jelas BPK dalam LHP TA 2020.

Agar hasilnya lebih kuat, kemudian BPK melakukan konfirmasi (wawancara) dengan PPTK, diperoleh penjelasan,  bahwa belanja makan minum pada Pos Pantau Perbatasan Labuhan Haji digabungkan dengan kuitansi Pos Pantau Trumon Timur pada Rumah Makan DD.

Hasil wawancara lebih lanjut BPK dengan Sekretaris BPBD yang ditugaskan untuk melakukan pembayaran tagihan makan minum pada Pos Pantau Perbatasan Labuhan Haji, diperoleh informasi belanja makan minum pada Pos Pantau Perbatasan Labuhan Haji dilakukan pada Rumah Makan Ta.

Ungkap BPK, Sekretaris BPBD tidak memperoleh bon/kuitansi/bukti pembayaran dari Rumah Makan Ta. Lalu, Sekretaris BPBD menyatakan telah memberikan catatan/rekap belanja dari Rumah Makan Ta kepada Bendahara Pengeluaran BPBD untuk melakukan pembayaran.

Namun dokumen tersebut tidak dapat ditunjukkan kepada BPK.

“Berdasarkan hasil konfirmasi BPK pada Rumah Makan Ta  diperoleh informasi bahwa rumah makan Ta tidak memiliki nota pembelian/kuitansi atas pembelian makan minum BPBD untuk kegiatan percepatan penanganan Covid-19,” jelas BPK dalam LHP, alamak!

Tak berhenti disitu saja, pengujian lebih lanjut atas dokumen pertanggungjawaban belanja makan minum dengan penyedia barang/jasa adalah Rumah Makan BB, seluruhnya sebesar Rp155.275.000,00. 

Hasil wawancara auditor BPK  dengan pemilik Rumah Makan BB diperoleh informasi, BPBD Aceh Selatan benar belanja pada Rumah Makan BB, termasuk untuk kegiatan percepatan penanganan Covid-19. 

Namun demikian, Rumah Makan BB tidak membuat catatan jumlah belanja makan dan minum kegiatan percepatan penanganan Covid-19. Selain itu, tanda tangan pada dokumen pertanggungjawaban belanja makan dan minum bukan berasal dari Rumah Makan BB.

Lalu pengujian lebih lanjut oleh BPK RI  atas dokumen pertanggungjawaban belanja makan minum pada lokasi karantina dengan penyedia barang/jasa, rumah makan KS,  Rp297.450.000.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak terkait dan penghitungan buku catatan penyedia barang/jasa tersebut, diperoleh informasi jumlah seluruh belanja makan minum petugas pada lokasi karantina penanganan percepatan lokasi karantina Covid-19, sebesar Rp199.047.000. 

Atas belanja makan minum tersebut, BPBD masih memiliki utang kepada rumah makan KS sebesar Rp55.598.000,00. Kemudian, total pembayaran belanja makan minum lokasi karantina yang telah diterima rumah makan KS sampai dengan tanggal 26 November 2020 sebesar Rp143.449.000,00 (Rp199.047.000,00 - Rp55.598.000,00).

“Sehingga terdapat selisih sebesar Rp154.001.000,00 (Rp297.450.000,00 - Rp143.449.000,00) yang tidak dilengkapi nota pembelian/kuitansi/pencatatan,” sebut BPK.

Berdasarkan paparan di atas, menurut BPK, menunjukkan, belanja makan dan minum kegiatan percepatan penanganan Covid-19 seluruhnya sebesar Rp601.681.000 (Rp292.405.000,00 + Rp155.275.000,00 + Rp154.001.000,00) tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap.

Hasil konfirmasi BPK dengan Pengguna Anggaran, Sekretaris BPBD, Kepala Subbidang Rekonstruksi BPBD, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Koordinator Pos Karantina, dan analisis dokumen pertanggungjawaban susulan yang diberikan kepada BPK menunjukkan hal-hal, sebagai berikut.

Pengguna anggaran menyatakan, Belanja Tidak Terduga kegiatan Percepatan Penanganan Covid-19 banyak yang tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban yang lengkap. 

Ini disebabkan kondisi pandemi yang membuat panik, sementara masyarakat harus terlindungi, sehingga harus mengambil kebijakan di lapangan dan yang penting masyarakat terlayani.

Sekretaris BPBD menyatakan, tidak memperoleh bon/kuitansi/bukti pembayaran atas belanja makan dan minum untuk keperluan Pos Pantau Perbatasan Labuhan Haji dari Rumah Makan Ta. Sekretaris BPBD juga tidak memiliki catatan jumlah uang yang diterima dari Bendahara Pengeluaran BPBD terkait kegiatan Percepatan Penanganan Covid-19.

Kepala Subbidang Rekonstruksi menyatakan, terdapat belanja alat kesehatan pada PT SUM di Kota Medan, namun tidak mempunyai rincian/dokumen belanja ke penyedia barang/jasa tersebut.

Kepala Subbidang Rekonstruksi tidak menyerahkan kuitansi/bon/bukti pembelian alat kesehatan kepada PPTK dan Bendahara pengeluaran. Takhanya itu,Kepala Subbidang Rekonstruksi menyatakan, tidak dapat memberikan/menunjukkan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah kepada BPK, karena tidak mempunyai catatan pembelian.

PPTK menyatakan, bukti pertanggungjawaban belanja pada Rumah Makan BB, Rumah Makan DD, Apotek Ls, Apotek AR, PT. MBW, UD. LMT, dan RM KS dibuat oleh PPTK dan staf tidak dari penyedia barang/jasa tersebut. 

Hal ini sebut BPK, disebabkan PPTK tidak menerima kuitansi/nota pembelian dari koordinator/petugas di lapangan, bendahara pengeluaran, Kepala Subbidang Rekonstruksi, atau dari pihak manapun

Bendahara Pengeluaran BPBD menyatakan, menerima bon/kuitansi belanja makan dan minum dari Pos Karantina (Rumah Makan KS) dan Pos Induk (Rumah Makan BB) dari masing-masing koordinator, namun bon/kuitansi tersebut tercecer/hilang dan tidak lengkap. 

Selain dua rumah makan di atas, Bendahara Pengeluaran BPBD mengeluarkan uang hanya berdasarkan permintaan lisan dan catatan perhitungan dari koordinator/anggota gugus tugas/petugas penanggulangan wabah Covid-19 tanpa bon/kuitansi/bukti pembayaran.

Bendahara pengeluaran BPBD memberikan dokumen penyerahan uang kepada dua instansi vertical, seluruhnya sebesar Rp71.920.000,00 (Rp42.600.000,00 dan Rp29.320.000,00), yang berdasarkan rincian anggaran digunakan untuk kegiatan pencegahan penyebaran virus Covid-19.

Namun dokumen pertanggungjawaban tidak dilengkapi bukti yang lengkap dan sah.

Koordinator Pos Karantina menyatakan, memberikan bon/kuitansi/bukti pembayaran belanja makan dan minum di Rumah Makan KS kepada Bendahara Pengeluaran BPBD, namun tidak memiki bon/kuitansi/bukti pembayaran di rumah makan lain.

Koordinator Pos Karantina juga menyatakan tidak memiliki catatan jumlah uang yang diterima dari Bendahara Pengeluaran BPBD terkait kegiatan Percepatan Penanganan Covid-19.

Koordinator  Pos  Pantau  Perbatasan  Kapa  Sesak,  Trumon  Timur,  menyatakan memberikan bon/kuitansi/bukti pembayaran belanja makan dan minum di Rumah Makan KS kepada Bendahara Pengeluaran BPBD.

Tim pos pantau kadang memberikan biaya makan untuk orang yang datang dari luar daerah ke Aceh Selatan, melalui Trumon Timur, namun tidak ada pencatatan jumlah belanja yang dikeluarkan. 

Koordinator Pos Pantau Perbatasan Kapa Sesak, Trumon Timur juga menyatakan tidak memiliki catatan jumlah uang yang diterima dari Bendahara Pengeluaran BPBD terkait kegiatan Percepatan Penanganan Covid-19.

Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan bahwa realisasi BTT  kegiatan percepatan penanganan Covid-19 Sebesar Rp1.036.507.500,00 (Rp236.276.500,00 + Rp198.550.000,000 + Rp601.681.000,00) tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap.

Pada saat pemeriksaan terinci, pihak BPBD telah melakukan tindak lanjut atas pertanggungjawaban realisasi BTT kegiatan percepatan penanganan Covid-19 dengan melengkapi bukti pertanggungjawaban yang lengkap secara riil dilakukan pembelian.

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban riil BTT kegiatan percepatan penanganan Covid-19 yang disampaikan pihak BPBD serta konfirmasi kepada pihak ketiga dan Bendahara BPBD, menunjukkan hal-hal sebagai berikut;

Misal, belanja bahan bakar tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai peruntukkan sebesar Rp83.848.000.

Belanja alat kesehatan dan bahan medis tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp38.781.300. Belanja makan dan minum tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp18.897.000.

Itu sebabnya, salah satu rekomendasi BPK RI, memproses kelebihan pembayaran BTT kegiatan percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Aceh Selatan dengan menyetor ke kas daerah.***

Komentar

Loading...