Aksi Massa dan Pertarungan Antar Elit, Kisah Miris Simeulue Yang Belum Usai

Aksi Massa dan Pertarungan Antar Elit, Kisah Miris Simeulue Yang Belum Usai
Foto: lintasatjeh.com

Gejolak politik dalam bentuk pengerahan massa (pendukung) sepertinya tak pernah sepi dan usai di Kabupaten Simeulue. Terutama, kepemimpinan daerah  di era reformasi.

KISAHNYA persis cerita bersambung. Usai satu, eeh muncul kedua, ketiga dan seterusnya.

Uniknya, persoalan belum bergeser jauh alias itu-itu saja. Ya, soal klik dan intrik antar elit, yang mengunakan pendukung serta kaumnya (saudara) dari masyarakat biasa.

Padahal, kalau ditelusuri  lebih dalam, diantara para elit politik dan birokrasi di sana, masih memiliki pertalian daerah satu dengan lainnya.

Misal, Senin, 29 Juli 2019. Kabarnya ada dua aksi massa yang akan bergerak.

Satu di DPRK Kota Sinabang, satu lagi di Kejaksaan Tinggi Aceh, Banda Aceh.

Di Sinabang, isu yang diusung terkait peredaran video yang menerpa Bupati Simeule Erli Hasyim. Aksi ini dibawah kordinasi Aliansi Gerakan Masyarakat Anti Pejabat Amoral (GEMPAR), dipimpin Dafran Ucok.

Aksi tandingan juga berlangsung di Banda Aceh. Massa aksi berasal dari mahasiswa Simeulue di Banda Aceh, dibawah kordinator Irsadul Aklis.

Mereka menuntut penyidik Kejati Aceh untuk segera menahan mantan Bupati Simeulue Darmili yang telah ditetapkan sebagai tersangka, terkait kasus dugaan korupsi Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue.

Sebelumnya, saat Simuelue dipimpin Darmili, aksi demontrasi juga kerap terjadi. Disusul saat dipegang H. Riswan NS.

Nah, mengapa semua ini begitu mudah terjadi? Ibarat ilalang kering, cepat “terbakar” sehingga sangat kontra produktif. Ujung-ujungnya, tak ada pembangunan “mercusuar” yang tumbuh di sana.

Sejauh ini memang belum ada kajian atau penelitian ilmiah serta akademis yang mampu menjawab pertanyaan besar dan mendasar ini. Maka, jadilah semua itu sebagai misteri.

Kabupaten Simeulue, merupakan salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia.

Berada kurang lebih 150 kilometerdari lepas pantai barat Aceh.

Kabupaten ini berdiri tegar di Samudera Indonesia, merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1999.

Pemisahan ini diharapkan dapat memajukan pembangunan di kawasan ini. Faktanya, memang masih jauh dari harapan.

Ibu kota Kabupaten Simeulue adalah Sinabang, kalau diucapkan dengan logat daerah adalah Si Navang yang berasal dari legenda Navang.

Navang adalah si pembuat garam masa dulu di daerah Babang (pintu masuk teluk Sinabang).

Dulunya Navang membuat garam dengan membendung air laut yang masuk ke pantai Babang, kemudian dikeringkan lalu menjadilah garam.

Garam Navang lambat laun menjadi dikenal di sekitar Ujung Panarusan sampai ke Lugu.

Jika penduduk membutuhkan garam, maka mereka akan menuju si Navang, yang lambat laun konsonan 'V' pada Navang berubah menjadi Nabang.

Sementara Sibigo, Ibu Kota Kecamatan Simeulue Barat berasal dari kata/kalimat CV dan Co karena masa-masa penjajahan dulu, Sibigo adalah lokasi perusahaan pengolahan kayu Rasak-sejenis kayu sangat keras setara dengan Jati-yang dikirim ke Belanda via laut.

Karena posisi geografisnya yang terisolasi dari Pulau Sumatera, hiruk-pikuk konflik di Aceh daratan tidak pernah berimbas di kawasan ini.

Bahkan nyaris tidak ada pergerakan GAM di kawasan kepulauan ini. Peningkatan status Simeulue menjadi Kabupaten telah dirintis sejak lama dan lahir dari keinginan luhur masyarakat Simeulue sendiri, melalui prakarsa sejumlah tokoh dan segenap komponen masyarakat.

Tonggak sejarah perjuangan ini dimulai sejak Kongres Rakjat Simeulue yang dilaksanakan pada tahun 1956, namun terkendala saat itu dan baru dilaksanakan pada tahun 1957.

Salah satu bukti sejarah yang masih ada saat ini adalah dokumen Hasil Putusan Kongres Rakjat Kewedanaan Simeulue (Dok Rasmal Kahar) dan sebuah spanduk usang pelaksanaan kongres tersebut yang telah lusuh dimakan usia.

Saat itu Gubernur Aceh, Prof. Ali Hasjmi melakukan kunjungan ke Simeulue tahun 1957 sebagai wujud dukungan terhadap isi pernyataan Kongres Rakjat Simeulue dalam upaya peningkatan status Simeulue.

Lalu, tahun 1963 kembali diadakan musyawarah Luan Balu dan dilanjutkan Musyawarah Rakyat Simeulue tahun 1980.

Hasilnya, semua pertemuan tersebut hanya ada satu kata dan satu tekad bahwa Simeulue harus berubah status menjadi Kabupaten Otonom.

Seiring dengan perjalanan waktu, perjuangan tetap diteruskan tokoh-tokoh masyarakat Simeulue, sehingga atas perjuangan yang begitu gigih dan tak kenal lelah tersebut, memperoleh dukungan dari berbagai pihak yaitu dari DPRD Tingkat I Aceh dan DPRD Tingkat II Aceh Barat.

Selanjutnya setelah Drs. H. Muhammad Amin dilantik menjadi Pembantu Bupati Simeulue, upaya ini terus digulirkan dengan sungguh-sungguh dan terbukti pada tahun 1995 Gubernur Aceh menurunkan tim pemutakhiran data ke Simeulue, diikuti kedatangan Dirjen Bangda ke Simeulue tanggal 12 Desember 1995.

Sebagai akhir dari perjalanan ini, datanglah Dirjen PUOD, DPODS, dan Komisi II DPR-RI pada tanggal 30 Maret 1996 dan mengadakan rapat umum di depan pendopo Pembantu Bupati Simeulue.

Saat itu, J. Sondakh,  Ketua Komisi II DPR-RI mengatakan rapat hari ini seakan-akan sidang DPR-RI di luar gedung karena lengkap dihadiri empat fraksi yaitu: Fraksi Golkar, PPP, PDI dan Fraksi Utusan Daerah. Dia berjanji dalam waktu tidak begitu lama Simeulue akan ditingkatkan statusnya.

Alhamdulillah berkat Rahmat Allah SWT, akhirnya hasil dari semua kunjungan tersebut serta niat dan doa yang tulus dari seluruh masyarakat Simeulue, Presiden Republik Indonesia H. Mohammad Soeharto, tanggal 13 Agustus 1996 menandatangani PP 53 Tahun 1996, tentang peningkatan status wilayah Pembantu Bupati Simeulue menjadi Kabupaten Administratif Simeulue.

Lantas, tanggal 27 September 1996 bertempat di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Kabupaten Administratif Simeulue diresmikan Menteri Dalam Negeri Bapak Yogie S. Memet sekaligus melantik Drs. H. Muhammad Amin sebagai Bupati Kabupaten Administratif Simeulue.

Simeulue telah berubah status meskipun masih bersifat administratif, seluruh masyarakat menyambut gembira disertai rasa syukur menggema dari Ujung Batu Belayar hingga batu Si Ambung-Ambung.

Kabupaten yang dianggap mimpi oleh sebagian masyarakat sebelumnya, telah hadir nyata dalam kehidupan masyarakat Simeulue.

Status baru ini telah menambah semangat yang tinggi untuk berjuang menggapai satu tahap lagi yaitu daerah otonom.

Untuk mencapai usaha itu segala potensi dikerahkan, pikiran dan tenaga dicurahkan, keringat bercucuran.

Semua anak pulau bahu membahu demi sebuah cita-cita. Akhirnya Allah SWT mengabulkan apa yang diinginkan, sehingga melalui UU No. 48 Tahun 1999, lahirlah Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Bireun sebagai Kabupaten Otonom dalam khazanah Pemerintahan Indonesia.

Ada tiga bahasa utama yang dominan dalam pergaulan sehari-hari rakyat Simuelue yakni Devayan, Sigulai, dan Leukon.

Bahasa Devayan umumnya digunakan penduduk yang berdomisili di Kecamatan Simeulue Timur, Teupah Selatan, Teupah Barat, Simeulue Tengah dan Teluk Dalam.

Bahasa Sigulai umumnya digunakan penduduk di Kecamatan Simeulue Barat, Alafan dan Salang. Sedangkan bahasa Leukon digunakan khususnya penduduk Desa Langi dan Lafakha di Kecamatan Alafan.

Selain itu digunakan juga bahasa pengantar (lingua franca) yang digunakan sebagai bahasa perantara sesama masyarakat yang berlainan bahasa di Simeulue yaitu bahasa Jamu atau Jamee (tamu), awalnya dibawa oleh para perantau niaga dari Minangkabau dan Mandailing.

Masyarakat Simeulue juga mempunyai adat dan budaya tersendiri, berbeda dengan saudaranya di daratan Aceh.

Salah satunya seni Nandong, suatu seni nyanyi bertutur diiringi gendang tetabuhan dan biola yang ditampilkan semalam suntuk pada acara-acara tertentu dan istimewa.

Terdapat pula seni yang sangat digemari sebagian besar masyarakat, seni Debus, yaitu suatu seni bela diri kedigjayaan kekebalan tubuh terutama dari tusukan bacokan pedang, rencong, rantai besi membara, bambu, serta benda-benda tajam lainnya, dan dari seni ini pulalah para pendekar Simeulue acap diundang ke mancanegara.

Nah, adakah kaitannya kiprah para pendekar tadi dengan kegemaran para elit di sana terus bertikai? Entahlah, yang pasti konflik vertikal (elit) dan horizontal (masyarakat), riwayatnya hingga kini belum juga pupus. Jadi, kapan bisa membangun daerah?***

Komentar

Loading...