Ada Apa dengan Penyidik Polres Aceh Barat?

Akrim Ditetapkan Sebagai Tersangka dan Dijerat "Pasal Karet"

Akrim Ditetapkan Sebagai Tersangka dan Dijerat "Pasal Karet"
Kasatreskrim Polres Aceh Barat (Foto: MODUSACEH.CO)

Dalam KUHP Belanda sendiri tidak ditemukan frasa-frasa tersebut, karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Banda Aceh | Setelah melalui proses beberapa hari, penyidik Polres Aceh Barat akhirnya menetapkan Akrim, Direktur PT. Tuah AKFI UTAMA, pelaku teror dan ancaman pembunuhan terhadap Aidil Firmansyah, wartawan MODUSACEH.CO, sebagai tersangka.

Tapi jangan cepat puas dulu. Ada yang "janggal" dari penetapan status tersebut yaitu, Akrim dijerat dengan Pasal 335 ayat (1) KUHPidana yaitu; perbuatan tidak menyenangkan. Padahal, pasal ini telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan dicabut Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan Ketua MK Hamdan Zoelva, Kamis, 16 Januari 2014 di ruang Sidang Pleno MK, Jakarta. Putusan ini atas permohonan Oei Alimin Sukamto Wijaya. 

Alasan lain, karena bunyi pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP berubah menjadi, "diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 4.500,00 (empatribu limaratus rupiah).

Artinya, barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain."

Prof. DR. Jur. Andi Hamzah beberapa waktu lalu menyatakan bahwa; frasa dalam kalimat “ataupun perbuatan yang tidak menyenangkan atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 KUHP dihapus dikarenakan jika ditelusuri ke belakang, dalam KUHP Belanda sendiri tidak ditemukan frasa-frasa tersebut.

Itu sebabnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan frasa aturan yang terkenal sebagai delik atau pasal “perbuatan tidak menyenangkan” inkonstitusional.

Frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam ketentuan Pasal 335 ayat (1) butir 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto UU No.73 Tahun 1958, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Tak hanya itu, Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP yang diujikan menyatakan,  “diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

“Menyatakan frasa, “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958, tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia, tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ucap Ketua MK, Hamdan Zoelva, membacakan  putusan atas permohonan Oei Alimin Sukamto Wijaya tersebut.

Selain Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, MK juga menyatakan Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP menjadi menyatakan, “barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi, menurut Mahkamah sebagai suatu rumusan delik, kualifikasi, “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” tidak dapat diukur secara objektif.

Seandainya pun dapat diukur maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata.

Selain itu, hal tidak menyenangkan tersebut secara umum merupakan dampak dari semua tindak pidana. “Setiap tindak pidana jelas tidak menyenangkan dan tidak ada dampak tindak pidana yang menyenangkan. Dengan demikian, hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang dapat membedakan secara tegas (distinctive) dari tindak pidana yang lain,” jelas Fadlil.

Fadlil juga menjelaskan sebagai akibat dari adanya rumusan delik yang demikian, dapat juga menjadi peluang bagi penyidik dan penuntut umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan.

Meskipun harus diakui bahwa pada akhirnya hal demikian harus dibuktikan di pengadilan, tetapi apabila laporan tersebut terbukti, maka hal tersebut menjadi wajar dan tidak ada kesewenang-wenangan.

Sebaliknya, apabila tidak terbukti maka pihak yang dilaporkan jelas telah menderita kerugian karena harus berurusan dengan penyidik dan penuntut umum dan terlebih lagi apabila yang  bersangkutan ditahan.

“Dengan demikian berarti seseorang telah kehilangan kemerdekaan sebagai hak asasinya, padahal hukum pidana dan hukum acara pidana justru untuk melindungi hak asasi dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Selain itu, yang bersangkutan secara moral dan sosial telah dirugikan karena telah mengalami stigmatisasi sebagai orang yang tercela sebagai akibat laporan tersebut,” paparnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum dalam implementasinya terutama bagi pihak yang dilaporkan.

Hal ini justru bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum. “Karena itu, permohonan Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP sepanjang frasa, ‘Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan’ beralasan menurut hukum,” urai MK ketika itu.

Selain itu, Fadlil menambahkan dengan dinyatakannya permohonan pengujian konstitusionalitas frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP beralasan menurut hukum, maka pengujian Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP, ketentuan tersebut tetap diperlukan.

Hal ini karena tidak seluruh norma yang terdapat dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP menjadi bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah pengujian konstitusionalitas Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP sepanjang frasa, "Pasal 335 ayat (1)" tidak beralasan menurut hukum.

“Adapun mengenai Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP yang merujuk kepada Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP cukuplah dalam implementasinya merujuk materi norma setelah putusan Mahkamah yang menyatakan sebagian normanya tidak mengikat secara hukum,” tegas MK saat ini.***

Komentar

Loading...