Terkait Status Gubernur Aceh Definitif

Akademisi Unsyiah Zainal Abidin: DPRA Perlu Sedikit Progresif!

Akademisi Unsyiah Zainal Abidin: DPRA Perlu Sedikit Progresif!
Zainal Abidin/Foto MODUS ACEH/Dok
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Zainal Abidin menilai. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) perlu sedikit lebih progresif, terkait status Gubernur Aceh definitif.

Penegasan itu disampaikan Zainal Abidin, mensikapi posisi Nova Iriansyah yang hingga kini masih sebagai Plt. Gubernur Aceh. Padahal sebut Zainal, status Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf sudah inkrah (tetap), sesuai putusan Mahkamah Agung (MA), yang menolak kasasi Irwandi.

“Membiarkan Plt. Gubernur Aceh berkerja sendiri, tanpa didampingi Wakil Gubernur tentu tak elok secara tata kelola pemerintahan. Walau pun mungkin dia punya keinginan untuk sendiri hanya habis masa jabatan. Karena itu, tugas DPR Aceh untuk menjemput bola-percepatan definitif kursi Gubernur Aceh,” kata Zainal, 12 Juni lalu di Banda Aceh.

Secara aturan sebut Zainal, pemberhentian Irwandi dilakukan Preside RI, setelah mantan Gubernur Aceh Periode 2007-2022 ini tersandung kasus korupsi. “Dari putusan Presiden itulah, kemudian DPRA melakukan sidang paripurna. Selanjutnyanya mengangkat dan mengusulkan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh,” ulas dia.

20200615-irwandi-nova

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (kanan) dan wakilnya Nova Iriansyah melambaikan tangan saat akan bertemu presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/7/2018). Foto: antaranews.com

Berikutnya, dilanjutkan dengan pemilihan Wakil Gubernur Aceh, mengantikan kursi Nova Iriansyah. “Ini pun lagi-lagi berpulang pada Nova Iriansyah dan DPR Aceh, apakah sangat nyaman dengan hadirnya Wagub. Tapi, aturan memang menyebutkan demikian,” jelas dia.

Sayangnya, hingga kini DPR Aceh belum membicarakan secara resmi mengenai masalah ini. Padahal jelas Zainal, Undang-Undang Nomor: 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, dengan tegas menyatakan, kepala daerah (gubernur) yang tersangkut masalah hukum dan telah ada putusan inkrah dari pengadilan, maka diberhentikan oleh presiden tanpa melalui usul dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA/DPRD). “Dalam kasus Irwandi Yusuf, putusan MA telah inkrah,” ujar Zainal Abidin.

Lalu lanjut Zainal Abidin, menyikapi keputusan pemberhentian Gubernur Aceh, berikutnya DPRD /DPRA menyampaikan usul pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur menjadi Gubernur  kepada Presiden melalui Menteri untuk disahkan pengangkatannya sebagai Gubernur.                  

Dalam hal DPRA/DPRD tidak menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur menjadi Gubernur, maka Presiden berdasarkan usulan Menteri, mensahkan pengangkatan Wakil Gubernur menjadi Gubernur definitif.

Mengenai DPR Aceh belum menerima salinan putusan. Usul Zainal Abidin, DPR Aceh dapat memastikan-berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tujuannya, memastikan bahwa keputusan Presiden yang memberhentikan Gubernur Aceh, apakah telah terbit atau belum.

Itu sebabnya, Zainal mengatakan DPR Aceh jangan hanya menunggu salinan putusan tersebut datang. Tapi, harus lebih progresif untuk mendapatkan atau memperoleh keputusan pemberhentian itu. “Jadi untuk apa salinan putusan, jika SK pemberhentian belum dikeluarkan. Karenanya DPRA perlu sedikit progresif untuk mendapatkannya,” kata Zainal Abidi***

Komentar

Loading...