Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Terkait Revisi UU Pemilu

Partai Demokrat: Revisi UU Pemilu Jangan Ganggu UUPA dan MoU Helsinki

Partai Demokrat: Revisi UU Pemilu Jangan Ganggu UUPA dan MoU Helsinki
AHY bersama Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya (Foto: Ist)

Banda Aceh I Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan. Revisi Undang Undang (UU) Pemilu tidak memberangus UU No:11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, khusus keberadaan partai lokal di Aceh.

Sebaliknya, harus tetap dipertahankan, karena merupakan hasil kesepakatan damai bersama antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang tertuang dalam perjanjian damai (MoU) Helsinki, 15 Agustus 2005.

“Selain itu, Partai Demokrat mendukung Pilkada 2022 dan 2023 untuk tetap dijalankan dan tidak digabung dengan Pileg serta Pilpres 2024,” tegas AHY melalui Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat dalam siaran pers yang dikirim kepada media ini, Minggu pentang.

Menurut Herzaky Mahendra Putra. Ada tiga pertimbangan besar terkait pendapat tersebut. Pertama, Pilkada bersamaan dengan Pileg dan Pilpres 2024 akan menciptakan beban teknis pemilihan berlebih bagi penyelenggara pemilu.

“Ketika baru Pileg dan Pilpres saja yang disatukan pada tahun 2019 lalu, telah memakan korban 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Petugas meninggal dan sakit ini tidak lepas dari rata-rata beban kerja petugas yang sangat tinggi sebelum, selama, dan sesudah hari pemilihan,” ungkap Herzaky.

Meski pun pemungutan suara Pemilu dan Pilkada pada 2024  direncanakan tidak bersamaan harinya, namun Pemilu biasanya berlangsung bulan April, sedangkan Pilkada pada November 2024.

Ini seperti tercantum pada Pasal 201 Ayat 8 UU No. 10/2016, yang menyebut tahapan-tahapannya akan beririsan satu sama lain. Tentu sebut AHY, hal ini akan membuat beban petugas semakin berlipat.

“Tragedi meninggalnya ratusan petugas pada Pileg dan Pilpres 2019, sangat mungkin bakal berulang. Bahkan memunculkan korban berlipat ganda, jika Pilkada dipaksakan dilaksanakan serentak dengan Pileg dan Pilpres pada 2024”.

Kedua, munculnya permasalahan akibat penjabat kepala daerah yang terlalu lama jika daerah-daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya pada 2022 dan 2023 dan baru akan melaksanakan Pilkada pada tahun 2024.

“Sesuai Pasal 201 Ayat 9 UU No. 10/2016. Penjabat kepala daerah ini tidak dapat mengambil keputusan strategis, sedangkan kita tidak pernah tahu, sebagai satu contoh, apakah tahun 2022 dan 2023 nanti isu pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi yang kita alami saat ini sudah berakhir,” papar Herzaky mengutip pernyataan AHY.

Nah, dengan adanya kepala daerah definitif hasil pemilu, kebijakan strategis pro rakyat untuk mengatasi pandemi covid-19 maupun dampak ekonomi yang menyertai, dapat diambil.

“Ketiadaan kepala daerah yang definitif hasil pemilihan langsung oleh rakyat dalam jangka waktu yang cukup panjang (satu-dua tahun) seperti skenario di UU No. 10 Tahun 2016 pun, mencederai demokrasi”.

20210117-ahy2

AHY bersama Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dan jajaran (Foto: Ist)

Ketiga, belum lagi jika mempertimbangkan faktor politik gagasan. Pengalaman Pemilu 2019, kampanye legislatif tenggelam oleh riuh rendahnya pemilu presiden. Perdebatan visi-misi di tingkat Pileg, Pilpres, dan Pilkada akan tumpang tindih.

Kecuali itu, isu pilkada akan tenggelam jika pelaksanaannya berdekatan dengan Pileg dan Pilpres 2024. Proses kompetisi pun sangat kompleks. Hal ini bisa memicu tindakan-tindakan ilegal laiknya politik uang, politisasi SARA, dan politik identitas secara terstruktur, sistematis, dan masif, demi kemenangan semata.

“Partai Demokrat juga berkepentingan agar revisi UU Pemilu ini semakin memenuhi prinsip-prinsip keadilan politik bagi Indonesia ke depannya. Pertama, untuk pilpres, Demokrat mengusulkan setiap parpol yang lolos ke parlemen, memiliki hak untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan demikian, masyarakat bakal memiliki lebih banyak pilihan calon pemimpin,” tegas AHY kembali melalui Herzaky.

Di sisi lain, mengentalnya polarisasi politik dan terbelahnya masyarakat Indonesia akibat hanya memiliki dua calon presiden pada tahun 2014 dan 2019, bisa dicegah untuk terjadi kembali di tahun 2024.

“Memang rekonsiliasi di tingkat elit sudah dilakukan pasca Pilpres, tetapi luka mendalam di masyarakat, terutama kalangan akar rumput, sudah terlanjur dalam dan sulit untuk dipulihkan. Kondisi seperti ini tentunya sangat tidak sehat untuk demokrasi Indonesia,” jelas Herzaky.

“Sangatlah jahat jika ada pihak-pihak yang memilih mempertahankan polarisasi dan keterbelahan masyarakat dengan memaksakan kembali hanya ada dua capres di Pilpres 2024 demi kekuasaan semata. Partai Demokrat berharap parpol-parpol lain yang benar-benar pro demokrasi dan pro rakyat, sama-sama berusaha memperjuangkan penghapusan ambang batas presiden ini,” ajak AHY melalui Herzaky.

Kedua, Partai Demokrat belum melihat urgensi dari peningkatan ambang batas parlemen. Peningkatan ambang batas parlemen, justeru hanya akan membuat semakin banyak suara rakyat yang terbuang sia-sia.

“Merujuk pada Pileg 2014, jika ambang batas parlemen dinaikkan ke 5 persen saja, maka akan ada 19,8 juta suara yang terbuang sia-sia, meningkat dari 13,5 juta suara dengan ambang batas 4 persen yang kemarin berlaku. Sedangkan jika ambang batas parlemen menjadi 7 persen, maka PAN yang memiliki 6,84 persen suara (9,5 juta suara) dan PPP yang memiliki 4,52 persen suara (6,3 juta), tidak akan lolos. Berarti, akan ada 29 juta suara sah yang bakal terbuang atau menjadi wasted vote. Ini setara seperlima suara sah di tahun 2019,” rinci Herzaky.

Peningkatan ambang batas parlemen pun bisa memberangus keberagaman dan keterwakilan masyarakat di parlemen. Adanya tokoh-tokoh potensial, yang punya komitmen tegas dan jelas dalam memperbaiki kehidupan politik, memiliki ide-ide alternatif, tidak berhasil masuk parlemen karena parpolnya terjegal ambang batas parlemen yang terlalu tinggi. 

“Mesti diingat, masyarakat Indonesia ini sangat beragam. Unsur keberagaman dan keterwakilan ini seharusnya menjadi semangat utama dalam menentukan ambang batas parlemen,” ucap  Herzaky, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat seperti disampaikan AHY .***

Komentar

Loading...