Breaking News

Ada Mantan Kader dan Pejabat Lingkaran Jokowi Ingin Ambil Alih PD

AHY: Kami Pertahankan Kedaulatan dan Kehormatan, Tidak Rela Diambil Alih Secara Inkonstitusional

AHY: Kami Pertahankan Kedaulatan dan Kehormatan, Tidak Rela Diambil Alih Secara Inkonstitusional
AHY dalam temu pers di Taman Politik, Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta (Foto: DPP PD)

Jakarta I Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap. Saat ini ada gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Gerakan ini tentu saja mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat.

“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” tegas AHY dalam temu pers, Senin, 1 Februari 2021 siang di Taman Politik, Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta.

Dihadapan insan pers dari berbagai media, AHY didampingi Teuku Riefky Harsya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Hinca Pandjaitan, Ketua Dewan Kehormatan; dan Mayor Jenderal TNI (Purn.) Nachrowi Ramli, Ketua Mahkamah Partai.

Konferensi pers yang dilakukan secara virtual melalui channel youtube ini, juga disaksikan para Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat di 34 provinsi secara virtual.

Lebih lanjut kata AHY, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas “praduga tak bersalah” (presumption of innocence) dalam permasalahan ini. Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” sebut AHY.

Itu sebabnya, AHY mengaku memiliki alasan yang kuat untuk mengungkapkan gerakan tersebut kepada rakyat Indonesia dan kader Partai Demokrat.

“Saya akan menyampaikan penjelasan tentang gerakan politik, yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu, sebagai pembelajaran bagi kita, karena hal ini bisa saja terjadi pada partai politik lainnya,” kritik AHY.

Nah, 10 hari lalu pihaknya menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat; baik pusat, daerah maupun cabang; tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis.

Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 (lima) orang; terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

20210201-ahy2

Foto: DPP PD

Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo.

“Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat,” ungkap AHY.

Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti “dengan paksa” Ketum PD tersebut papar AHY, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.

“Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu mendatang. Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB),” ujar AHY.

Tak hanya itu, AHY juga menuturkan. Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk “memenuhi syarat” dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara, yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar.

“Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka meng-klaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi Negara lainnya. Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan telah mendapatkan kepercayaan rakyat,” jelas dia.

Tak hanya itu. “Kami berharap semua itu tidak benar. Tetapi, kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian,” jelas AHY.

Menariknya, AHY mengaku sudah mencium gejala ini sejak satu bulan lalu.

“Awalnya, kami menganggap persoalan ini hanyalah masalah kecil saja, urusan internal belaka. Tetapi sejak adanya  laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan, yang masuk secara beruntun pada minggu lalu, maka kami melakukan penyelidikan secara mendalam. Kami tidak begitu saja percaya ketika para pelapor menyebut nama tokoh, yang berencana untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat itu; mengingat posisi yang sedang ia emban saat ini dan faktor latar belakangnya,” urai AHY.

Begitupun sebut dia, lebih dari 8 saksi mengatakan: telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar secara langsung pula rencana-rencana seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya.

“Dengan tengah dilaksanakannya gerakan untuk pengambil-alihan secara “paksa” kepemimpinan Partai Demokrat tersebut, kami tentu akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami. Sebab, kami yakin, tidak ada satu pun pemimpin partai politik yang rela diambil alih kekuasaannya secara inkonstitusional, oleh pihak manapun,” tegas AHY.***

Komentar

Loading...