Breaking News

Sebut Ada Pertarungan Ideologis Jelang 2024

AHY: Apa Sebenarnya Ideologi yang Dianut KSP Moeldoko?

AHY: Apa Sebenarnya Ideologi yang Dianut KSP Moeldoko?
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Foto: Ist
Sumber
Siaran Pers DPP Partai Demokrat

Jakarta I Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, merespon pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang juga Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.

Maklum, tiga hari lalu Moeldoko menyebut, ada tarikan ideologis dalam tubuh Partai Demokrat. Selain itu, dia mengklaim ada pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024.

Menurut Moeldoko, pertarungan ideologis ini terstruktur dan mudah dikenali. Itu sebabnya, menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045.

"Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024," kata Moeldoko dalam video yang yang diunggah di akun Instagramnya @dr_Moeldoko, Minggu, 28 Maret 2021.

Nah, pernyataan itu direspon AHY. “Pada kesempatan ini, saya melaporkan perkembangan situasi di tubuh Partai Demokrat kepada seluruh kader, simpatisan, dan juga masyarakat Indonesia, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kami kepada publik; karena pada dasarnya, Partai Demokrat adalah partai yang terbuka. Tidak ada yang kami sembunyikan. Apalagi berdalih ngopi-ngopi, tapi lantas merampas, merampok dan membegal partai yang sah diakui oleh pemerintah,” kata AHY mengawali pernyataannya

Terkait pernyataan Moeldoko. Kata AHY. “Merespons manuver politik yang dilakukan kubu KSP Moeldoko terkait konferensi pers di Hambalang, dan pernyataan KSP Moeldoko di akun media sosialnya, saya perlu memberikan penjelasan,” urai AHY. 

Pertama, ada upaya dari kubu KSP Moeldoko untuk mendegradasi Partai Demokrat dengan mengangkat isu Hambalang, setelah kubu KSP Moeldoko tidak mampu menunjukkan legalitas penyelenggaraan KLB, yang nyata-nyata adalah perbuatan melawan hukum.

Kedua, ada upaya KSP Moeldoko untuk mendiskreditkan Partai Demokrat dengan isu pertentangan ideologi menuju Pemilu 2024. “Kami semua bertanya: pertentangan ideologi seperti apa yang KSP Moeldoko maksudkan? KSP Moeldoko harus menjawab pertanyaan mendasar ini, agar tidak menyulut kemarahan kader dan simpatisan Partai Demokrat yang semakin besar,” ungkap AHY.

Itu sebabnya, AHY berkesimpulan, upaya-upaya KSP Moeldoko dan kubunya untuk membangun citra buruk Partai Demokrat, dengan berbagai cara, bertujuan agar KSP Moeldoko mendapatkan pembenaran untuk tampil sebagai penyelamat. 

“Ini adalah lagu lama, yang mudah sebenarnya, dan makin menunjukkan bahwa KSP Moeldoko dan gerombolannya, tidak punya alasan yang fundamental, dan telah keluar dari akal sehat,” kritik AHY.

Merespons apa yang disampaikan para pelaku GPK-PD yang terus mendiskreditkan Partai Demokrat dan kader-kadernya, AHY menegaskan.

Pertama, pernyataan tersebut tidak memiliki kebenaran dan tak akurat serta tidak ada kaitannya dengan gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan PD. “Justru yang menjadi perhatian masyarakat luas saat ini adalah: gerakan KLB yang melawan hukum itu sendiri, yang justru tidak bisa dijelaskan, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan para pelaku GPK-PD”.

Menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan Partai Demokrat di masa lalu, termasuk kasus-kasus hukum yang mengait kepada sejumlah kader Partai Demokrat waktu itu, telah dilakukan penegakan hukum secara kredibel; dan sebagai konsekuensinya, ada sejumlah oknum mantan kader yang telah mendapatkan sanksi hukum.

“Dalam proses itu, perlu kami jelaskan, meski pun kepala pemerintahan saat itu berasal dari Partai Demokrat, dan Partai Demokrat juga berada dalam pemerintahan, proses penegakan hukum tersebut dihormati dan tidak ada intervensi yang dilakukan. Dengan demikian, permasalahan penegakan hukum yang sudah selesai itu, sangat tidak relevan kalau diangkat-angkat lagi, apalagi secara politik”.

Justeru kata AHY, pada 7 tahun terakhir ini, Partai Demokrat terus melakukan konsolidasi dan pembenahan internal partai, termasuk tindakan pencegahan atas penyimpangan atau pelanggaran hukum. “Tindakan konsolidasi dan pembenahan ini, yang kami jalankan secara serius, telah menunjukkan hasil yang nyata,” jelas AHY.

Kedua, terkait tudingan KSP Moeldoko bahwa ada tarikan ideologis di tubuh Partai Demokrat. AHY kembali menegaskan, ideologi Partai Demokrat adalah Pancasila. Partai Demokrat juga menjunjung tinggi kebhinekaan atau pluralisme. Ini sudah final. Harga mati, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.

“Sekali lagi, KSP Moeldoko harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan ‘tarikan ideologis’ di Partai Demokrat. Jika yang KSP Moeldoko maksudkan adalah masalah radikalisme; justru Partai Demokrat, dengan asas Nasionalis-Religius, menolak ideologi radikal tumbuh-berkembang di Indonesia. Tidak ada ruang bagi ideologi radikal (baik kiri, maupun kanan) di tubuh Partai Demokrat,” tantang AHY. 

Kecuali itu, Partai Demokrat juga konsisten, lantang menolak eksploitasi politik identitas, termasuk upaya-upaya membenturkan antara Pancasila dengan agama tertentu; yang itu semua hanya akan memecah belah bangsa.

“KSP Moeldoko harus bertanggung jawab atas pernyataannya. Karena menyakiti perasaan para penggagas dan pendiri, serta seluruh kader dan konstituen Partai Demokrat dimanapun berada. Tentu saja, kami tidak bisa menerima segala bentuk upaya pembusukan terhadap integritas, prinsip, dan nilai-nilai yang Partai Demokrat perjuangkan selama ini. Kami juga patut bertanya, apa sebenarnya ideologi yang dianut KSP Moeldoko? Saya ulangi, kami juga patut bertanya, apa sebenarnya ideologi yang dianut KSP Moeldoko? Apakah ideologi yang sifatnya memecah belah, melalui fitnah keji, yang tidak bertanggungjawab? Tolong dijawab!,” kata AHY pada temu pers kemarin.***

Komentar

Loading...