Sidang lanjutan Damkar

Ahli Urai Kesalahan Proses Pengadaan Mobil Damkar

Ahli Urai Kesalahan Proses Pengadaan Mobil Damkar
Modusaceh.co/Azhari Usman

Banda Aceh | Sidang lanjutan, dugaan korupsi pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) milik Pemerintah Aceh, tahun anggaran 2015, digelar di Pengadilan Tidak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Kampung Baru, Banda Aceh, Jumat, (22/9/17).

Pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Sudarmawan untuk bersaksi terhadap tiga terdakwa yaitu; Ketua Pokja UPL Aceh Syahrial, Dheni Okta Pribadi dan Ratzianti Yusri, selaku Direktur dan Komisaris PT Dheza Karya Perdana

Salah satu JPU mempertanyakan, kepatutan pengadaan Damkar ini, terhadap kontrak. “Itu sudah sesuai. Namun, dengan harga Rp 17,5 miliar, mobil Damkar dengan jenis ini, terlalu mahal dengan harga yang sebenarnya,” jawab Sudarmawan.

Selain itu Sudarmawan menilai, dalam pengadaan mobil Damkar, ada beberapa ketentuan yang dilanggar seperti, PT Dheza Karya Perdana selaku pemenang tender, tidak memiliki surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Selanjutnya, surat penawaran tidak ditandatangani oleh Direktur PT. Dheza Karya Perdana saat  memasukkan penawaran. Dan, PT. Dheza Karya Perdana belum mempunyai keahlian dalam mengadakan mobil Damakar, selama menjadi PT (Perseroan Terbatas).

Kata Sudarmawan, Ketua Pokja UPL Aceh Syahrial juga tidak membuat jadwal yang jelas tentang tahapan yang harus dilakukan dalam pengadaan mobil Damkar itu. Mulai persiapan pengadaan, sampai pengumuman pemenang pengadaan. “Seharusnya, Kuasa Pengguana Anggaran (KPA) Siti Maryami, harus melibatkan tim ahli dalam menyusun spesifikasi, kalau memang tidak mengetahui tentang ini (pengadaan mobil Damkar). Itu dibolehkan, karena diatur dalam Peraturan Presiden (PP) nomor 54 tahun 2010, kalau tidak dilakukan berarti juga melanggar PP, "jelasnya.

Semenatara itu, kuasa hukum terdakwa Darwis Cs membantah keterangan ahli. Dia menilai, ahli telah memberikan keterangan palsu, dan meminta untuk ditangkap.

“Ahli harus tahu, jika dalam pengadaan ini menggunakan sistem elektronik. Tadi, ahli juga menyebutkan, PT. Dheza Karya Perdana, tidak mempunyai Surat keterangan (SK) Kemnkumham, ini apa, jangan mengada –ngada donk,” kata Darwis sambil menunjukan pada majelis hakim.

Nah, atas bantahan ini, Majelis Hakim Deny Syahputra, SH (hakim ketua) bersama M. Nasir, SH dan M. Fatah Riyadhi, SH (anggota) menanyakan pada ahli, apakah tetap pada kesaksiannya atau merubah sesuai bantahan kuasa hukum terdakwa. ”Saya tetap pada keterangan saya yang awal, karena saya tidak pernah melihat SK itu sebelumnya, dan keterangan saya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) polisi.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh menetapkan dan menahan empat tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Rp 17,5 miliar. Empat tersangka tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) Siti Maryami, Ketua Pokja UPL Aceh Syahrial, serta Dheni Okta Pribadi dan Ratzianti Yusri selaku Direktur dan Komisaris PT Dheza Karya Perdana.

Ketika itu, Kepala Kejari Banda Aceh Husni Thamrin mengatakan, keempat tersangka akan dikenakan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, sidang ditunda dan akan dilanjutkan, Jumat pekan.***

 

Komentar

Loading...