Breaking News

Sidang lanjutan Damkar

Ahli Sebut Laporan BPKP Tidak Sah

Ahli Sebut Laporan BPKP Tidak Sah
Modus Aceh/ Azhari Usman
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh kembali menggelar sidang korupsi pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) milik Pemerintah Aceh, tahun anggaran 2015, yang merugikan negara sebesar Rp. 4,7 miliar lebih.

Sidang kali ini, dipimpin Majelis Hakim T. Syarati SH, MH bersama Faisal Mahdi SH, MH dan Dr. Edwar, menghadirkan saksi ahli yang meringakan yaitu Rusli Puteh untuk terdakwa Siti Maryami, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendapatan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA).

Dalam kesaksiannya, Ramli Puteh mengatakan. Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, tentang perhitungan jumlah kerugian dalam pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) milik Pemerintah Aceh, tahun anggaran 2015, tidak sah. Sebab, dalam dokumen itu tidak ada kop surat dari BPKP, dan pada lampiran terakhir tidak di stempel basah. “Saya juga mantan auditor BPKP, tahu saya bagaimana mekanisme menghitung kerugian negara,” kata Ramli Puteh, di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Kampung Baru, Banda Aceh, Jumat, (29/9/17).

Begitupun katanya, pimpinan tim BPKP yang menghitung kerugian negara dalam kasus ini, tidak mempunyai gelar, dan juga sertifikat. “Saya melihat, rekomendasi yang dikeluarkan BPKP masih kabur, dan patut dipertanyakan,” ujarnya.

Selanjutnya, Ramli Puteh juga menjelaskan. Untuk menghitung harga perkiraan sendiri (HPS), tidak harus melibatkan ahli. Sebab, tim PPK hanya mencari beberapa harga perbandingan dari barang yang akan dilakukan pengadaan. “Kalau untuk menyusun baru itu perlu ahli, “ jelas Ramli Puteh.

Sebelumnya, Hakim Faisal Mahdi SH, MH mempertanyakan, tim PPK yang bertugas menghitung HPS juga harus mempunyai keahlian. “Jadi, kalau tidak ada keahlian, bisa ditipu nanti oleh yang menjual barang itu, bisa saja penjual memberikan keterangan harga di atas kewajaran, “kata Faisal Mahdi.  Dijawab tidak harus yang mulia oleh Ramli Puteh.

Diketahui, Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh menetapkan dan menahan empat tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Rp 17,5 miliar. Empat tersangka tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) Siti Maryami, Ketua Pokja UPL Aceh Syahrial, serta Dheni Okta Pribadi dan Ratzianti Yusri selaku Direktur dan Komisaris PT Dheza Karya Perdana.

Ketika itu, Kepala Kejari Banda Aceh Husni Thamrin mengatakan, keempat tersangka akan dikenakan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***

 

 

Komentar

Loading...