Breaking News

Dibalik Kisruh AKD DPR Aceh

Adu Kuat KAB Versus Pemerintahan Nova

Adu Kuat KAB Versus Pemerintahan Nova
Rapat paripurna lanjutan pengesahan AKD DPR Aceh, Jumat pekan lalu (Foto: Dok.MODUSACEH.CO)

Kisruh anggota alat kelengkapan dewan (AKD) DPR Aceh akan berdampak pada realisasi APBA 2020. Bukan mustahil, berbagai program aspirasi (Pokir) anggota KAB di DPR Aceh akan tersendat dan terhambat. Sebaliknya, jika ingin dihargai rakyat, DPR Aceh harus meningkatkan fungsi pengawasan yang ketat.

MODUSACEH.CO | Sebagai kepala pemerintahan, Nova Iriansyah tentu punya banyak cara untuk keluar dari kemelut ini. Itu telah dibuktikan saat menerima alih kepemimpinan Aceh paska Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf dijerat KPK, awal Juli 2018.

Lihatlah, sebagai Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dengan sukses menyakinkan anggota DPR Aceh Periode 2014-2019, untuk berjalan seiring. Alasannya, produk APBA 2018 yang Pergub itu bukanlah maha karya dia.

Hasilnya, APBA 2019 dapat disahkan awal Januari 2019. Padahal, pengesahan APBA 2018 sempat diwarnai kisruh hingga melahirkan ‘trauma’ bagi wakil rakyat di parlemen Aceh. Sebab, anggaran daerah tadi disahkan dan berakhir dengan keluarnya peraturan gubernur atau Pergub dari Irwandi Yusuf.

Kesuksesan ini tentu saja tidak gratis alias ada kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif saat itu. Apalagi jelang Pileg 2019, sebagian anggota DPR Aceh yang maju, bertarung serta mengadu nasib kembali (incumbent) dalam konstestasi politik lima tahunan ini, membutuhkan logistik yang tidak sedikit.

Begitupun, rencana tadi tak semulus yang dibayangkan. Faktanya, muncul tarik menarik “kepentingan” hingga berujung dengan berbagai intrik.

Nah, untuk bisa keluar dari masalah tadi, berbagai janji dan komitmen kembali ditabur Nova Iriansyah hingga pembahasan APBA 2020 dilakukan dengan kejar tayang dan tak melibatkan anggota DPR Aceh produk Pileg 2019.

Akibatnya, distribusi anggaran dalam bentuk program dan kegiatan anggota DPR Aceh terpilih tadi, terutama bagi wajah baru menjadi terpinggirkan. Padahal, diakui atau tidak, untuk bisa meraih kursi anggota DPR Aceh, mereka mengeluarkan biaya yang tidak sedikit alias tak gratis.

Sementara, nasib apes serupa juga dirasakan dan alami oleh incumbent produk Pileg 2014-2019. Nah, realita inilah yang kemudian diduga sebagai salah satu alasan lahirnya kesepakatan bersama dari sejumlah pimpinan partai politik nasional dan lokal di Aceh, untuk merajut kembali; Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) Jilid II yang dimotori Partai Aceh.

Sumber media ini menyebutkan, sebenarnya Partai Demokrat dan Partai Golkar sudah diajak untuk bergabung. Namun, mereka menolaknya. Bahkan, Partai Golkar yang semula ingin bergabung, di tengah jalan memilih undur diri.

“Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah justeru meminta kepada Ketua Umum Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf (Mualem) agar tidak membentuk KAB Jilid II. Tapi, tawaran itu ditolak. Mualem justeru mengajak Partai Demokrat untuk bergabung, tapi itu tidak terwujud,” ungkap sumber media ini di jajaran KAB Jilid II.

Munculnya perasaan senasib sepenanggungan ini bukan tanpa alasan. Sebab, sesuai fungsinya sebagai lembaga pengawas politik yang kedudukannya sederajat dengan pemerintah daerah. DPRA juga diberi hak untuk melakukan amandemen dan apabila perlu menolak sama sekali rancangan yang  diajukan pemerintah.

Bahkan DPRA  juga diberi hak untuk mengambil inisiatif sendiri,  merancang dan mengajukan rancangan kepada pemerintah daerah atau Gubernur Aceh.

Itu berarti, semua anggota DPR Aceh dapat meningkatkan perannya sebagai wakil rakyat yang secara aktif mengawasi jalannya pemerintahan di daerah dengan sebaik-baiknya.

Instrumen yang dapat digunakan adalah, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rencana anggaran yang telah ditetapkan, harus disepakati bersama. Tentu, terkait dengan pelaksanakan fungsi-fungsi DPRA, termasuk legislasi, anggaran dan pengawasan.

Memang, keberadaan DPRA dalam sistem politik dan sistem pemerintahan Indonesia, merupakan salah satu lembaga negara yang berkedudukan di daerah sebagai implementasi dari demokrasi Pancasila.

Lembaga perwakilan rakyat merupakan perangkat kenegaraan yang sangat penting dibanding dengan perangkat negara lainnya, baik bersifat infrastruktur maupun suprastruktur politik.

DPR Aceh adalah lembaga perwakilan daerah, tempat masyarakat menyampaikan aspirasi. Melalui lembaga ini, keluar berbagai kebijakan yang menjadi dasar bagi eksekutif untuk menjalankan roda pemerintahan, yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah atau qanun.

Namun banyak fakta menunjukan tentang berbagai hal  yang terjadi di DPR Aceh sejak dua tahun terakhir (2018-2019), yang mengindikasikan bahwa kinerja mereka sebagai lembaga pengawasan politik masih diragukan.

Salah satu penyebab utamanya adalah, banyak kelompok dalam DPR Aceh sendiri yang belum mampu melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan demokratis. Singkatnya, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, belum dapat menjadikan dirinya sebagai lembaga yang bersih dan berwibawa. Efeknya, fungsi pengawasan cenderung tidak efektif dan hanya sekedar menjadi alat politik kepentingan.

Beberapa contoh yang bisa dilihat adalah, munculnya  kasus dugaan korupsi dana bea siswa (2017) yang kini singgah di Polda Aceh. Ini menunjukkan jika anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tidak melaksanakan  tata pemerintahan yang baik dan demokratis. Di sisi lain, membuat kepercayaan masyarakat berkurang.

Selain itu, masyarakat juga mengkritik bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dinilai tidak professional. Itu sebabkan belum mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan. Indikatornya penyerapan anggaran oleh eksekutif berjalan nyaris tanpa pengawasan yang berarti. Akibat, catatan Silpa terus terjadi saban tahun.

Bahkan, sering terjadinya gelombang protes dari kalangan aktivis LSM dan mahasiswa terhadap DPR Aceh. Mereka dianggap tidak optimal menjalankan sistem pemerintahan di Aceh.

Lalu, muncul berbagai persepsi negatif. Misal, lembaga perwakilan rakyat Aceh yang dianggap sebagai “wasit” dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, malah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tak hanya itu, para wakil rakyat ini cenderung pada kekuasaannya saja, sehingga kinerja yang ditunjukan berada di posisi mengecewakan. Bayangkan, pengelolaan anggaran yang seharusnya bermanfaat untuk rakyat, cenderung dilaksanakan secara “asal-asalan” oleh pemerintah daerah. Dan ini nyaris tanpa pengawasan yang ketat dari DPR Aceh.

Karena itulah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh perlu melakukan peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan yang transparan, partisipatif dan akuntabel, khususnya APBA 2020. Pemakaian dana tersebut harus mampu menentukan hasil, manfaat dan pengaruh yang kuat bagi rakyat.

Harusnya, hasil yang didapat sebanding dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Artinya, setiap anggaran yang sudah digunakan, harus sesuai dengan porsi atau ukuran yang tepat dan memiliki kualitas yang baik. Bukan sebaliknya, justeru meraih predikat dua tahun berturut-turut sebagai provinsi termiskin di Sumatera.

Nah, untuk menjamin Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA 2020) dan 2021 dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, maka pengelolaan anggaran daerah harus ada pengawasan yang ketat dan transparan dari DPR Aceh.

Kinerja ini harus sesuai dengan prosedur dan teknis penganggaran yang diikuti secara tertib dan taat asas serta bisa dipertanggungjawabkan dan diperhitungkan agar mampu mencapai hasil yang diharapkan.

Pencapaian suatu kinerja dapat dinilai berdasarkan indikator tertentu yang menjadi pertimbangan utama. Karena itu, perlu dibuat analisis standar belanja dengan mengacu pada standar satuan harga untuk mencapai prestasi kerja, berdasarkan standar pelayanan minimal.

Ini sejalan dengan salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yaitu, pengawasan yang memiliki andil dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh.

Tapi sekali lagi, faktanya selama ini DPR Aceh belum menunjukkan kinerja yang diharapkan, khususnya pada APBA 2018 (Pergub) dan APBA 2019 yang disahkan awal Januari 2019.

Ini membuktikan bahwa, masih banyak anggota dewan yang belum memahami fungsi pengawasan yang seharusnya dilaksanakan dalam panyelenggaraan pemerintahan daerah.

Padahal, dalam sistem pengawasan, selain meliputi pengawasan politik, ada juga pengawasan fungsional, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat, sehingga dapat dihindari adanya tumpang tindih antara berbagai lembaga pengawasan dalam melaksanakan fungsinya.

Fakta lain, DPR Aceh masih lemah  di bidang pengawasan APBA. Itu dilihat dari banyaknya pengaduan masyarakat tentang ketidakberesan pelaksanaan pembangunan, terutama infrastruktur jalan di Aceh. Termasuk pemberdayaan ekonomi kecil atau mikro.

Pembangunan ini seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat untuk bisa mempermudah akses jalan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Namun kenyataannya, pembangunan infrastuktur jalan tidak berjalan sesuai harapan masyarakat. Di sisi, pertumbuhan ekonomi rakyat kecil berjalan bagai siput.

Itu sebabnya, dari riset media ini selama satu tahun APBA (2019), umumnya pelaksanaan fungsi DPR Aceh masih terdapat berbagai kelemahan. Misal, dari sisi fungsi legislasi. Sebagian besar inisiatif peraturan daerah atau qanun datang dari eksekutif.

Kualitas qanun masih belum optimal, karena kurang mempertimbangkan dampak ekonomis, sosial dan politis secara mendalam. Ketiga, kurangnya pemahaman terhadap permasalahan daerah.

Lalu, dari sisi fungsi anggaran misalnya, belum memahami sepenuhnya sistem anggaran kinerja; belum cukup menggali aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif; kurangnya pemahaman terhadap potensi daerah untuk pengembangan ekonomi lokal.

Lantas, dari sisi fungsi pengawasan, belum jelasnya kriteria untuk mengevaluasi kinerja eksekutif, karena Pemerintah Aceh belum sepenuhnya menerapkan anggaran kinerja dengan indikator keberhasilan yang jelas.

Akibatnya, muncul berbagai penilaian yang subjektif dan terkadang pengawasan berlebihan atau bermuara pada dugaan adanya "praktik KKN" dengan eksekutif.

Itu sebabnya, untuk dapat mengimbangi gerak langkah kepala daerah dan unsur pelaksananya (SKPA), DPR Aceh harus lebih memperkuat fungsinya. Misal, komunikasi politik tidak hanya tergantung pada isu maupun insting politik semata, tetapi juga membangun komunikasi dengan mengedepankan pendekatan kognitif berbasis data.

Caranya, dengan meningkatkan kemampuan legal drafting, menyiapkan backing staf dan penguasaan public finance. Mengembangkan prosedur dan teknik-teknik pengawasan serta komunikasi dan kerjasama dengan media maupun hubungan antar lembaga secara terstruktur dan terukur.

Lepas dari semua itu, entah karena trauma dengan kepemimpinan Nova Iriansyah atau paham betul dengan posisi dan kekuatan yang dimiliki. Sejumlah politisi dari PA, PAN, PKS, PNA, Gerindra, PKPI dan Partai SIRA di Aceh, tetap jalan seiring dan berada dalam gerbong lokomotif; KAB Jilid II dengan menguasai sejumlah AKD di DPR Aceh.

Nah, terkait kisruh AKD DPR Aceh, akankah terjadi face to face atau saling adu kuat antara KAB Jilid II versus pemerintahan Nova Iriansyah? Bisa benar dan juga tidak. Sebab, politik ada kalanya mencair dan bertemu pada satu titik kompromi. (selengkapnya baca edisi cetak)***

Komentar

Loading...