Pembentukan Pansus DPRA dan Pembatalan Proyek Multi Years

Adu Kuat atau Hanya Siasat Nova versus Pimpinan Dewan?

Adu Kuat atau Hanya Siasat Nova versus Pimpinan Dewan?
Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)

Berdalih atas arahan Presiden RI Joko Widodo yang meminta Pemerintah Aceh segera melakukan tender lelang barang dan jasa. Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengaku akan segera “mengeksekusi” pekerjaan proyek multiyears Rp, 2 triliun lebih. Sementara Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin, Senin, 20 Juli 2020 mendatang mengelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk penentuan jadwal paripurna pembentukan Pansus persetujuan pembatalan proyek multi years 2020-2022.

Arahan dan pesan dari Istana Kepresidenan Bogor, Rabu 15 Juli 2020. Itu yang menjadi dasar dari sikap dan keputusan “nekad" Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, untuk melakukan tender lelang barang dan jasa.  Salah satunya, proyek multiyears. “Dan itu yang akan kita pacu,” tegas Nova kepada media pers, Rabu lalu.

Menurut Nova, pengerjaan proyek itu memberi harapan terhadap penyerapan belanja modal Aceh bisa ikut meningkat. Sebab, dia mengaku serapan dana di Aceh untuk belanja modal khusus itu masih baru 23 persen.

Lalu, Nova menyebut nama Presiden RI Joko Widodo. Kata suami Diah Erty Idawati dan Yuyun Arafah ini. Orang nomor satu Indonesia itu, memberi arahannya kepada dia dan meminta agar Pemerintah Aceh segera melakukan tender lelang barang dan jasa.

Arahan serupa juga disampaikan kepada puluhan gubernur lainnya, dalam rapat tentang percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu 15 Juli 2020.

“Sebenarnya dari kemarin tender sudah mulai dilakukan lagi, dan sudah ditayangkan lagi," kata Nova seperti disampaikannya dalam siaran pers Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta. "Saya sudah konsul dengan Presiden dan Mendagri (Menteri Dalam Negeri), bahwa pekerjaan multiyears akan kita lanjutkan," ujar Nova lagi.

Nova menyebutkan, jika ada regulasi yang menghambat pengadaan barang dan jasa, pihaknya akan melakukan koordinasi langsung dengan presiden.

"Koordinasi nanti dilakukan dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), KPK, Kejaksaan Agung dan Kapolri. Untuk segera menyederhanakan proses pengadaan barang/jasa," ujar Nova (mungkin) setengah mengertak.

Sementara di Banda Aceh, satu surat bersifat penting telah dikeluarkan Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin. Surat Nomor: 160/1509, tanggal 17 Juli 2020 ini ditujukan kepada pimpinan dan anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPR Aceh.

Isinya, mengundang pimpinan dan anggota Bamus DPR Aceh untuk hadir pada ruang rapat serba guna DPR Aceh, Senin (20 Juli 2020), pukul 14.00 WIB hingga selesai.

Acaranya, penyampaian rekomundasi DPR Aceh terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh tahun anggaran 2019. Kedua, penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus) DPR Aceh terhadap LHP BPK RI.

Nah, pada poin c, tertulis pembentukan Pansus DPR Aceh tentang; pembangunan Gedung Oncology RSUZA Banda Aceh. Pencairan kredit PT. Bank Aceh Syariah. Pengadaan Barang dan Jasa APBA-P tahun 2019. Terakhir, persetujuan pembatalan proyek multi years tahun 2020-2022.

Sebelumnya, isu dan desakan pembatalan proyek tahun jamak ini memang sempat keras disuarakan anggota DPR Aceh Periode 2019-2024. Bahkan, sempat muncul agenda serupa alias pembatalan dan penolakan. (baca: modusaceh.co/indepth/Sst! Ada Perselingkuhan setengah kamar).

20200717-dpra

Kritik publik terhadap kinerja pimpinan DPR Aceh melalui spanduk di sudut Kota Banda Aceh (Foto: Ist)

Tak hanya itu, mantan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Periode 2014-2019, Tgk. Anwar Ramli memastikan, anggaran untuk proyek multy years dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2020, Rp 2,7 triliun lebih tidak ada persetujuan DPR Aceh.

Penegasan tersebut disampaikan Tgk. Anwar Ramli saat media ini meminta penjelasan, Senin (6/4/2020) di Banda Aceh. “Saya pastikan tidak ada persetujuan DPRA, yang ada hanya MoU antar pimpinan. Kedua penandatanganannya tidak ada dalam KUA-PPAS,” tegas Tgk. Anwar Ramli.

Ia juga mengaku dan menduga, munculnya anggaran untuk proyek multy years dalam APBA 2020, Rp 2,7 triliun, ada mekanisme yang dilanggar. “Jadi, ada hal-hal yang dilanggar,” kata Tgk. Anwar Ramli.

Dugaan pelanggaran tersebut, karena dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hingga penandatanganan MoU KUA-PPAS, 10 September 2019, tidak ada anggaran untuk proyek multy years yang muncul kemudian dalam APBA 2020.

Pembahasan KUA-PPAS APBA 2020 ungkap Tgk. Anwar Ramli, dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPR Aceh. “Tidak pernah ada usulan dan tidak pernah dibicarakan tim pemerintah dalam hal ini tim TAPA,” ungkap Tgk Anwar.

Anwar Ramli mengaku, tanggal 6 September 2019, Komisi IV DPRA menerima surat Plt. Gubernur Aceh yang disposisikan salah seorang pimpinan DPR Aceh ke Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk diteruskan ke Komisi IV DPRA.

Begitupun, entah apa sebabnya, kebijakan ini redup dan nyaris “hilang”. Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin (Partai Aceh) menyebut, bukan dibatalkan tapi diagendakan ulang, karena beberapa agenda penting lain yang harus didahulukan dan pertimbangkan. Terutama mengenai penguatan kelembagaan (DPRA).

Sayangnya, alasan Dahlan tak mudah dipercaya publik. Termasuk  sejumlah anggota DPR Aceh, terutama dari Partai Aceh (PA) dan anggota yang tergabung dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB).

Sekretaris Komisi IV, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Periode 2019-2024 Zulfadhli, A.Md misalnya menegaskan. Pimpinan DPR Aceh harus melakukan sidang paripurna dengan agenda pembatalan anggaran untuk Proyek Multy Years (tahun jamak) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2020. Jika tidak, maka patut dipertanyakan.

20200717-abang1

"Kalau ditanya kepada saya sebagai Sekretaris Komisi IV, maka segera paripurnakan,” kata di ruang Komisi IV DPR Aceh, Jalan Tengku Daud Beureueh, Banda Aceh, Selasa, 30 Juni 2020 siang.

Politisi Partai Aceh (PA) itu punya alasan kuat sehingga dia meminta pimpinan lembaga DPR Aceh untuk mengagendakan sidang paripurna pembatalan anggaran proyek multy years tersebut. Sebab, semua dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap. “Tinggal lembaga atau pimpinan DPRA mengambil sikap,” tegas Zulfadhli.

Bankah lanjut Zulfadli, keputusan Badan Musyarawah (Bamus) terhadap anggaran multy years sudah jelas. Itu artinya, tinggal sikap pimpinan DPRA untuk menetapkan jadwal paripurna pembatalan anggaran proyek multy years yang kabarnya tidak pernah dibahas DPR Aceh dalam APBA 2020.

Menurut Komisi IV DPR Aceh jelas Zulfadhli, setelah paripurna DPRA terhadap pembatalan anggaran multy years dilakukan, baru kemudian dibentuk Pansus. “Karena sudah dijadwalkan paripurnanya, maka lakukan itu dulu baru dilakukan Pansus,” ujarnya.

Yang jadi soal, kenapa harus melakukan sidang paripurna? Karena, selain dokumen sudah lengkap dan sudah disepakati dalam rapat Banmus, peruntukan anggaran untuk multy years sekitar Rp2,7 triliun tersebut, juga tidak pernah dibahas Komisi IV DPRA.

“Jadi, sikap lembaga harus dibatalkan dulu. Mengenai persoalan di eksekutif kita tidak tahu, yang penting di lembaga DPRA yang ilegal tetap ilegal, yang legal tetap legal,” tegas Zulfadhli. Bahkan Zulfadhli mengaku, bila paripurna pembatalan anggaran multy years tersebut tidak dilakasanakan pimpinan DPRA, menurut dia patut dipertanyakan.

Tapi, pertanyaan Zulfadhli akan dijawab pimpinan DPR Aceh, Senin mendatang. Hanya saja, yang menjadi soal adalah, akankah persetujuan pembatalan proyek multi years tahun 2020-2022, berhasil dilakukan para wakil rakyat di parlemen Aceh?

Atau hanya siasat Nova Iriansyah bersama Dahlan dalam meredam kritik anggota DPR Aceh dan publik yang semakin kuat. Ujung-ujungnya, mempertimbangkan saran serta arahan Presiden RI Joko Widodo. Kita tunggu saja! (selengkapnya baca edisi cetak).***

Komentar

Loading...