Breaking News

Terkait Seruan Non Muhrim Haram Ngopi Semeja

Adi Djuli: Saya Duga Ada Yang “Jebak” Bupati Saifannur!

Adi Djuli: Saya Duga Ada Yang “Jebak” Bupati Saifannur!
Adi Djuli bersama Bupati Bireuen, H. Saifannur (Foto: FB Adi Djuli)
Rubrik

Banda Aceh | Tokoh masyarakat dan wartawan senior di Kabupaten Bireuen, Adi Djuli atau akrab disapa Tu Adi menduga. Ada pihak tertentu yang sengaja “menjebak” Bupati Bireuen, H. Saifannur S.Sos, terkait surat edaran (seruan) yang mengatur standarisasi warung kopi, cafe dan restoran sesuai syariat Islam di kabupaten itu.

“Bisa jadi, surat tersebut diserahkan saat Bupati sedang sibuk, sehingga kurang perhatian dengan isi surat tersebut,” ungkap Tu Adi pada media ini, Rabu (5/9/2018) melalui telpon seluler.

Menurut mantan Ketua PWI Bireuen ini, terbitnya surat itu, memang sarat dengan berbagai kejanggalan. Salah satunya tentang kalimat; mengetahui Bupati Bireuen. “Kita sangat setuju dengan penegakkan syariat Islam secara kaffah di Aceh, khususnya Bireuen. Tapi, seumur saya jadi PNS dan pengalaman sebagai jurnalis, belum pernah ada surat atas nama pemerintah daerah yang menulis mengetahui,” kritik Tu Adi.

Sebelumnya, memang muncul surat edaran atau seruan dari Bupati Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Saifannur S.sos. Akibatnya, memunculkan berbagai reaktif dan kritik dari masyarakat.

Maklum, surat itu intinya ada klaim haram bila pasangan non muhrim duduk satu meja. Memang, aturan itu tidak memuat sanksi. Alasannya, Pemkab Bireuen hanya akan melakukan sosialisasi. "Edaran soal ini sudah ada sejak tahun 2016. Kita sosialisasi, kita dakwah dan imbau terus demi kemaslahatan umat. Belum ada sanksi," begitu kata Kepala Dinas (Kadis) Syariat Islam Kabupaten Bireuen, Jufliwan saat konfirmasi detikcom, Rabu (5/9/2018).

Menurutnya, aturan standarisasi warung kopi hingga restoran ini dibikin untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas di Bireuen. Pemkab Bireuen melakukan pencegah dini agar remaja di sana tidak terjeremus ke dalam perbuatan melanggar syariat Islam.

Benar saja, pada poin sembilan misalnya, Pemkab Bireuen melarang warung kopi melayani pelanggan wanita di atas pukul 21.00 WIB, kecuali bersama mahramnya. Jika perempuan datang bersama keluarga, maka mereka dapat ngopi seperti biasa.

"Aturan keluar malam jam 21.00 WIB itu kan aturan gubernur dulu (masa dr. Zaini Abdullah) kita tindak lanjuti. Edaran ini kita bikin agar masyarakat jadi lebih bagus, jangan sampai mengarah ke pergaulan bebas. Itu arahnya ke sana. Tapi kita tidak buat itu (dalam poin surat edaran)," jelasnya.

Sementara terkait poin ke-13, haramnya laki-laki dan perempuan makan dan minum satu meja kecuali dengan mahramnya. Pemkab Bireuen mengaku hal itu untuk mencegah terjadinya perselingkuhan. Wanita dan laki-laki boleh ngopi semeja asal datang bersama muhrimnya.

"Kalau sama mahramnya tidak masalah, tapi kalau bukan mahram itu haram, karena di dalam hukum syariat itu haram hukumnya," ujarnya. Aturan standarisasi warung kopi ini diteken Bupati Bireuen Saifannur, 30 Agustus 2018. Dalam aturan tersebut, ada 14 poin yang mengatur tentang keberadaan warung kopi. Dari semua poin, poin 9 dan 13 yang menarik perhatian.

Selain dua poin tersebut, dana aturan tersebut juga memuat aturan poin lain berisi tata cara berbusana pramusaji dan warung kopi dilarang mempekerjakan LGBT, waria dan lainnya. Warkop di sana juga diminta menghentikan pelayanan sepuluh menit sebelum azan.  "Jadi tujuan kita untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran syariat, tidak lain," ungkap Jufliwan.

Nah, yang jadi soal adalah bentuk dan format dari surat edaran tersebut. Terkesan seperti surat dari kepala desa (keuchik). Bayangkan, surat tersebut tanpa nomor dan disposisi. Selain itu, pada akhir surat tertulis; mengetahui Bupati Bireuen.

“Ya, saya sepakat dengan pemberitaan MODUS ACEH.CO. Lazim terjadi, seruan seperti itu biasanya dikeluarkan bersama Forkompimda yaitu; Bupati, Kejari, Kapolres, Dandim serta Ketua MPU setempat. Lengkap dengan tanda tangan dan stempel dari masing-masing dinas atau instansi,” kata Tu Adi.

Itu sebabnya, banyak elemen di Bireuen dan Aceh menilai, keluarnya surat tadi ada indikasi dilakukan sepihak oleh Dinas Syariat Islam Bireuen. “Saya tak tahu apa maksud dan tujuan dari surat yang terkesan janggal ini. Dan saya menduga, memang ada pihak yang sengaja ingin menjebak Pak Bupati,” tegas Tu Adi.

Wakil Bupati Bireuen, Muzakkar A.Gani mengakui adanya surat tersebut. “Ya, kami akan duduk dan pelajari kembali surat seruan tersebut,” jelas Muzakkar saat dikonfirmasi media ini. Sumber media ini di Pemkab Bireuen menyebutkan. Saat ini sedang berlangsung rapat yang dipimpin Muzakkar A.Gani dengan agenda membahas surat yang kontroversi tadi.***

Komentar

Loading...